JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Formasi kabinet baru belum rampung. Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum (ketum) partai politik masih berdialog untuk menyempurnakan susunan Kabinet Kerja jilid II.
Kondisi itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela pembekalan anggota legislatif DPD PDIP Aceh di Banda Aceh, Ahad (8/9).
"Soal dialog sudah dilakukan, struktur kabinet sudah diputuskan, meskipun penyempurnaan masih dilakukan," kata Hasto.
Hasto menjelaskan, mekanisme di PDI Perjuangan menyebutkan bahwa finalisasi akan dilakukan antara Jokowi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Setelah bicara struktur, selanjutnya pembicaraan akan menyangkut calon-calon menteri yang berasal dari PDIP.
"Nama-nama calon menteri sendiri belum bisa dibuka karena yang terjadi merupakan proses dialog," tuturnya.
Artinya, lanjut Hasto, satu pertemuan takkan bisa menyelesaikan masalah struktur dan penempatan nama di kabinet. Karena ini menyangkut sebuah desain besar demi membawa kemajuan bagi Indonesia Raya.
"Dialog soal kabinet sudah dilakukan dengan melibatkan ketua umum partai lainnya. Kami juga menyadari setiap partai juga memiliki target-target politik di dalam menempatkan jabatan. Di situlah dialog itu dilakukan. Pak Jokowi memiliki hak prerogatif untuk itu," kata Hasto.
Karena itu yang jelas, berakhirnya dialog itu akan terjadi ketika akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan kabinet. Itu terjadi setelah pelantikan pada 20 Oktober mendatang.
"Kami memang mengharapkan pengumuman itu sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh MPR," kata Hasto.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Hasto mengatakan pihaknya berharap bisa meningkatkan kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan partai politik. Apalagi Jokowi akan menaruh perhatian utama kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Karena itu, PDI Perjuangan sendiri, di dalam konsolidasi partainya juga terus bersiap di dalam mendukung kebijakan Jokowi itu. Parpol akan berada di depan memimpin pergerakan rakyat di dalam peningkatan SDM. Tentu saja hal itu memerlukan koordinasi yang baik dengan pemerintahan.
"Sebagai contoh di Aceh, kantor partai akan dijadikan sebagai pusat pendidikan politik, kaderisasi, kursus politik, dan juga kursus yang berkaitan dengan keterampilan anak-anak muda, agar mereka semakin percaya diri menatap masa depan," ujar Hasto.
Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi
