BULUKUMBA (RIAUPOS.CO) — Strategi nasional pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah menjadi tulang punggung menuju Indonesia maju, berkeadilan dan inklusif. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah dan penurunan disparitas antarwilayah, KLHK mengembangkan kelembagaan dan teknologi informasi dalam pemberian izin akses legal perhutanan sosial. Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KLHK meluncurkan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0, Ahad (25/8).
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto mengungkapkan, untuk mendukung tujuan pembangunan nasional, KLHK menyediakan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau badan pengelola perekonomian desa. "Sebagai upaya penyelarasan antara percepatan pemberian akses legal perhutanan sosial dan percepatan pembangunan daerah, serta memaksimalkan kemajuan digital, maka diinisiasi penyelenggaraan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini," ujarnya.
Secara umum proses ko-kreasi tata kelola Perhutanan Sosial 4.0 bertujuan untuk menggalang dukungan berbagai pihak agar secara proaktif bersama-sama melakukan upaya-upaya pemajuan daerah, peningkatan kesejateran warga dan pelestarian kekayaan alam. Pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan publik, milenial dan pemuda desa kemudian berkolaborasi berbasis pada kebudayaan, ekonomi digital dan teknologi informasi. "Kita ciptakan momentum baru bersama milenial untuk menggerakkan semua kekuatan dan peluang dalam percepatan pembangunan daerah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan," ujar Bambang Supriyanto.
Proses ko-kreasi Perhutanan Sosial 4.0 dibangun di Sulawesi Selatan melalui serangkaian kegiatan dengan menggunakan cara kerja baru Kerja Bareng Jemput Bola Perhutanan Sosial 4.0. Proses tersebut antara lain audiensi dengan pimpinan daerah yaitu gubernur dan bupati, diskusi terfokus dengan OPD terkait kegiatan di Kabupaten Bulukumba, coaching clinic pelayanan akses legal perhutanan sosial, jemput bola pelayanan akses legal perhutanan sosial ke desa-desa sasaran, serta pembangun Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0. Secara keseluruhan rangkaian kegiatan ini berlangsung dalam kurun waktu 25 hari dengan pelibatan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan berbagai dinas terkait.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat mengungkapkan, Perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian izin legal terhadap usulan-usulan kelompok masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan. "Perhutanan sosial diharapkan memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berujung pada kesejahteraan dan keadilan sosial-ekologis,” tutur Abdul Hayat.
Di era 4.0, perhutanan sosial diarahkan dapat mengawal proses tersebut di atas dengan menjembatani dunia nyata (analog) dan dunia maya (digital). Perhutanan sosial 4.0 akan mendorong kreatifitas, imajinasi serta kolaborasi untuk membawa hasil-hasil dan aktivitas di kawasan perhutanan sosial ke dunia maya (digital).
Bambang Supriyanto menjelaskan, Perhutanan Sosial 4.0 akan dapat melaksanakan berbagai program antara lain pemasaran digital, pemanfaatan market place, pembuatan aplikasi, serta ajang belajar bersama. "Rumah ko-kreasi hadir untuk menjadi penghubung pengetahuan (knowledge hub) dan kecerdasan kolektif (collective intelligence) untuk mengawal keberlanjutan di kawasan perhutanan sosial bersama masyarakat dan generasi muda/milenial," ujarnya.
Lebih lanjut Bambang Supriyanto menerangkan, produk-produk perhutanan sosial nonkayu, seperti kopi, madu, dan juga wisata alam harus masuk ke dunia (pasar) digital agar dikenal oleh pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Para penggiat perhutanan sosial dapat diakses oleh pasar secara luas di dunia digital.
Bambang Supriyanto pun menekankan pengetahuan-pengetahuan relevan yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia digital ke depan. Pengetahuan tersebut antara lain tentang digital marketing, branding, fotografi dan videografi produk, termasuk pemanfaatan drone untuk promosi wisata alam.
"Semua pengetahuan ini akan terangkum di dalam Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0. Berbagai informasi dapat dibagikan dan dikreasi bersama di dalam sebuah platform online di mana pelaku perhutanan sosial dan milenial dapat belajar. "Dengan demikian, perhutanan sosial yang telah masuk ke era digital dapat memberikan manfaat (benefit) serta pemasukan (profit) yang lebih bagi kesejahteraan rakyat,” tutur Bambang.
Menanggapi arahan Direktur Jenderal PSKL tersebut, Wakil Bupati Bulukumba Tommy Satria menyatakan, untuk merawat Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial, akan dibentuk gugus tugas daerah yaitu Kabupaten Creative Hub yang melanjutkan proses interaksi, jejaring, penguatan antar aktor dan skema-skema kreatif lainnya dalam durasi 3-6 bulan ke depan.
Pada kesempatan tersebut, KLHK memberikan bantuan alat produksi antara lain peralatan pengolahan gula aren, budidaya pala, peralatan pembibitan, pengolahan gaharu, kopi dan kemiri kepada sejumlah kelompok tani hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan kolaborasi antara petani hutan bersama milenial dapat menunjang perluasan pasar perhutanan sosial melalui berbagai platform digital.
Turut mendampingi Direktur Jenderal PSKL adalah Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Erna Rosdiana. Peluncuran Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 oleh KLHK turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepala Balai PSKL Sulawesi.(ADV)
