JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Jajaran kabinet pembantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)–Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah diperkenalkan ke masyarakat, Rabu (23/10). Kini, publik tinggal menunggu kiprah ajaran kabinet dalam mewujudkan janji politik Jokowi-Ma’ruf. Berbeda dengan periode pertama yang diberi nama Kabinet Kerja, pada periode keduanya Jokowi memberi nama Kabinet Indonesia Maju. Nama itu, kata Jokowi, mewakili spirit dan harapan untuk menjembatani Indonesia menuju negara maju.
"Dalam lima tahun kemarin kita kan kerja kerja kerja. Ini arahnya untuk mengantarkan Indonesia maju," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Jokowi menambahkan, pihaknya akan melanjutkan pekerjaan di periode pertamanya. Termasuk di antaranya berbagai persoalan yang belum tuntas. Seperti defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan, penurunan kemiskinan, peningkatan usaha kecil, hingga membuka iklim investasi untuk membuka lapangan kerja. Selain itu, agenda lainnya adalah melanjutkan debirokrasitasi melalui reformasi birokrasi, deregulasi, dan penggunaan anggaran yang terfokus dan tepat sasaran.
"Kemudian tentu saja prioritas utama kita 5 tahun ke depan pembangunan SDM, dan semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara rame-rame," imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta jajarannya untuk taat pada enam hal. Yakni fokus pada visi misi presiden dan wakil presiden, menciptakan sistem yang menutup korupsi, tidak terjebak pada rutinitas, dapat bekerja cepat, keras dan produktif, berorientasi pada hasil, serta rajin turun ke lapangan. "Terakhir, semua harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak serius bekerja, yang tidak sungguh-sungguh hati-hati bisa saya copot di tengah jalan," ungkapnya.
Konsep pengumuman menteri kabinet kerja kemarin berlangsung santai. Bersama Maruf Amin, Jokowi duduk di lesehan bersama 34 menteri, 3 kepala lembaga setingkat menteri, dan Jaksa Agung di unggakan Gedung Istana Merdeka. Satu per satu dipanggil, diminta berdiri, dan diberi instruksi singkat terkait tugasnya ke depan. Usai diumumkan, para menteri dilantik secara bersama-sama di Gedung Istana Negara.
Dari semua nama yang diperkenalkan, sosok Nadiem Makarim paling menjadi perhatian. Selain latar belakangnya yang dinilai tidak selaras, di usia 35 tahun dia memimpin kementerian yang begitu luas cakupannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Saya terima amanah ini dengan sangat hati-hati. Saya tidak akan pernah mengira bergabung dengan pemerintahan," kata dia memulai tanggapannya.
Pendiri Go-Jek itu menjelaskan, hampir semua persoalan bangsa Indonesia solusinya ada di pendidikan. Diakuinya, tantangan sebagai Mendikbud begitu luas. Apalagi menurutnya Kemendikbud adalah kementerian dengan skala besar. Sistem pendidikan di Indonesia merupakan terbesar di dunia nomor empat.
"(Sistem pendidikan, red) belum terlalu banyak perubahan 20-30 tahun terakhir. Walaupun ada banyak hal baik dari Pak Muhadjir dan Pak Nasir," tuturnya.
Nadiem mengatakan harapannya ke depan adalah menciptakan pendidikan yang berbasis kompetensi dan karakter. Aspek penting untuk mewujudkannya adalah guru. Baik dari aspek kapabilitas maupun kesejahteraan guru bagi Nadiem sangat penting. Menurut dia, murid itu hanya bisa sebaik gurunya. Nadiem lantas menyampaikan alasannya bisa ditugasi menjadi Mendikbud, meskipun bukan berasal dari kalangan pendidikan. "Saya lebih mengerti apa yang akan (diperlukan, red) di masa depan kita," tuturnya.
Sebab bidang bisnisnya selama ini adalah untuk mengantisipasi keperluan masa depan. Dia mengatakan tantangan pendidikan saat ini adalah link and match antara lembaga pendidikan dengan keperluan industri.
Kemudian Nadiem mengatakan dengan 300 ribu sekolah, 50 juta murid, mau tidak mau memerlukan peran teknologi yang begitu besar. Pemantaan teknologi itu untuk mencapai kualitas, efisiensi, dan sistem administrasi dunia pendidikan yang baik.
"Seperti arahan Pak Presiden, kita tidak bisa business as usual. Kita harus mendobrak dan berinovasi," jelasnya.
Sosok lain yang menarik perhatian adalah posisi Menteri Kesehatan yang dipegang dokter Terawan. Apalagi, pemilihannya mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI sebelumnya menganggap Terawan melanggar kode etik. Saat dikonfirmasi, Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto itu menanggapi santai. "Ya ndak papa. Kan namanya juga sekarang jabatan politis. Kan ada menerima, ada yang menolak. Itu hal biasa," ujarnya.(far/wan/tau/ted)
