JAKARTA (RIAUPOS.CO) – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menjalin kerja sama dengan PLN untuk penyediaan layanan onshore electric connection di Koarmada II Surabaya. Melalui layanan ini, kapal perang Indonesia yang bersandar di dermaga dapat langsung memanfaatkan aliran listrik PLN, sehingga lebih hemat energi sekaligus mendukung transisi menuju Indonesia bebas emisi karbon.

Asisten Logistik KSAL, Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto, menilai kehadiran PLN bukan sekadar soal teknis penyediaan energi. Menurutnya, sinergi ini adalah langkah strategis yang sejalan dengan visi memperkuat pertahanan maritim sekaligus menghadirkan efisiensi. “Dibandingkan genset berbahan bakar solar, pemanfaatan listrik PLN jauh lebih efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” jelasnya, Kamis (18/9).

Koarmada II sendiri memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Armada ini didukung kapal perang modern, termasuk frigate terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya-320. Kapal-kapal semacam ini membutuhkan suplai energi besar, stabil, dan ramah lingkungan. Di sinilah inovasi PLN hadir memberi solusi.

Hasil perhitungan menunjukkan, pemanfaatan listrik PLN mampu memangkas biaya operasional kapal hingga 56 persen dibandingkan penggunaan genset solar. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut kolaborasi ini sebagai lompatan penting. “Kami bangga bisa mendukung misi TNI AL dan Kementerian Pertahanan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ucapnya.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menjelaskan, kebutuhan energi kapal perang berbeda dengan rumah tangga atau pelanggan industri biasa. Jika listrik rumah tangga menggunakan tegangan rendah 220 Volt dengan frekuensi 50 Hz, kapal perang membutuhkan daya hingga 1.500 kW dengan tegangan 690 Volt dan frekuensi 60 Hz. Karena itu, PLN menyesuaikan pelayanan secara khusus untuk armada laut.

Ke depan, sinergi ini diharapkan menjadi tonggak bagi elektrifikasi maritim yang lebih luas. PLN melihat langkah ini sebagai bagian dari roadmap transisi energi menuju target Net Zero Emissions 2060 atau bahkan lebih cepat.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menjalin kerja sama dengan PLN untuk penyediaan layanan onshore electric connection di Koarmada II Surabaya. Melalui layanan ini, kapal perang Indonesia yang bersandar di dermaga dapat langsung memanfaatkan aliran listrik PLN, sehingga lebih hemat energi sekaligus mendukung transisi menuju Indonesia bebas emisi karbon.

Asisten Logistik KSAL, Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto, menilai kehadiran PLN bukan sekadar soal teknis penyediaan energi. Menurutnya, sinergi ini adalah langkah strategis yang sejalan dengan visi memperkuat pertahanan maritim sekaligus menghadirkan efisiensi. “Dibandingkan genset berbahan bakar solar, pemanfaatan listrik PLN jauh lebih efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” jelasnya, Kamis (18/9).

Koarmada II sendiri memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Armada ini didukung kapal perang modern, termasuk frigate terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya-320. Kapal-kapal semacam ini membutuhkan suplai energi besar, stabil, dan ramah lingkungan. Di sinilah inovasi PLN hadir memberi solusi.

Hasil perhitungan menunjukkan, pemanfaatan listrik PLN mampu memangkas biaya operasional kapal hingga 56 persen dibandingkan penggunaan genset solar. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut kolaborasi ini sebagai lompatan penting. “Kami bangga bisa mendukung misi TNI AL dan Kementerian Pertahanan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ucapnya.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menjelaskan, kebutuhan energi kapal perang berbeda dengan rumah tangga atau pelanggan industri biasa. Jika listrik rumah tangga menggunakan tegangan rendah 220 Volt dengan frekuensi 50 Hz, kapal perang membutuhkan daya hingga 1.500 kW dengan tegangan 690 Volt dan frekuensi 60 Hz. Karena itu, PLN menyesuaikan pelayanan secara khusus untuk armada laut.

Ke depan, sinergi ini diharapkan menjadi tonggak bagi elektrifikasi maritim yang lebih luas. PLN melihat langkah ini sebagai bagian dari roadmap transisi energi menuju target Net Zero Emissions 2060 atau bahkan lebih cepat.