Minggu, 7 Juli 2024

Kemenhub Belum Ubah Aturan Perjalanan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Rapat koordinasi jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) terus dilakukan. Adanya varian Omicron di Indonesia juga menjadi perhatian. Kemarin (16/12), Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Menhub Budi Karya Sumadi melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Jawa Barat untuk membahas kesiapan Nataru. Dalam kesempatan itu, Budi mengingatkan agar setiap moda transportasi tetap melaksanakan protokol kesehatan saat Nataru. Hal itu sesuai dengan Instruksi Mendagri No.66 Tahun 2021 dan Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2021. "Harus vaksinasi 2 kali dan tes antigen 1×24 jam,” kata Budi. 

Kementerian Perhubungan saat ini masih dalam proses penerbitan Surat Edaran mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dalam Negeri di semua moda transportasi. Selain mengatur prokes terhadap penumpang, juga diatur prokes untuk awak transportasinya.  Hasil survei Balitbang Kemenhub menunjukkan bahwa dengan adanya pembatalan penerapan PPKM level 3, masih terdapat 11 juta orang yang berpotensi akan bepergian. Hasil survei juga menyebutkan tujuan perjalanan terbesar adalah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Moda yang paling banyak digunakan adalah sepeda motor, mobil pribadi, dan bus.

- Advertisement -

Pada kesempatan lain, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Kemenhub terus melakukan pengawasan penerapan prokes di seluruh moda dan simpul transportasi terkait telah ditemukannya varian Omicron di Indonesia. "Terkait dengan ketentuan syarat perjalanan di semua moda transportasi,  selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan," ungkapnya.  

Selain itu, Kemenhub juga berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Ini untuk membantu pengawasan penetapan prokes di lapangan. Kemunculan varian Omicron membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara. Menurutnya, munculnya Omicron tersebut harus direspon jajaran Polri dengan percepatan vaksinasi. "Harus mencapai target 70 persen vaksinasi di 34 provinsi," tegasnya.

Baca Juga:  Pemkab Rohil Gelar Apel Penanggulangan Banjir

Presiden menginstruksikan agar seluruh wilayah mempercepat vaksinasi dengan berbagai strategi. Sehingga, mampu memenuhi target tersebut. "Harus di-push vaksinasi dengan beragam strategi," ujarnya.  Saat ini ada provinsi yang presentase vaksinasinya telah mencapai 90 persen hingga 100 persen. Namun, masih ada juga daerah yang presentase vaksinasinya hanya 50 persen. "Saya ingatkan ke personel TNI dan Polri untuk bersinergi," jelasnya. 

- Advertisement -

Kemunculan Omicron tidak hanya direspons dengan mempercepat vaksinasi. Namun, masyarakat juga harus lebih ketat mematuhi protokol kesehatan. "Prokes bersama vaksinasi diperlukan," terangnya. 

Terkait Nataru yang sebentar lagi tiba, Sigit mengatakan bahwa masyarakat diharapkan mematuhi anjuran pemerintah, menghindari bepergian dan patuhi prokes saat keluar rumah. 

"Ini adalah pertaruhan kita," urainya. 

Kedisiplinan prokes itu urgen mengingat kecepatan Omicron menular lima kali lebih cepat dari Covid-19 varian lain. Dia menjelaskan, semua angka positivity rate, BOR, dan reproduksi harus dipertahankan.  "Jangan sampai ada kenaikan," paparnya. 

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan dalam momentum Nataru, pemerintah mengimbau masyarakat menunda perjalanan luar negeri. 

"Apabila harus dilakukan, dengan keadaan sangat mendesak. Seperti untuk urusan kesehatan, kedukaan, dan perjalanan kedinasan," katanya, Kamis (16/12).(lyn/deb/idr/jpg)

Wiku mengatakan seluruh masyarakat yang menjalani perjalanan internasional harus memahami peraturan yang dibuat Satgas Covid-19. Dia juga menyampaikan seluruh pihak harus ikut mendukung upaya mencegah jangan sampai kasus Covid-19 di Indonesia melonjak kembali.

Baca Juga:  KPK Periksa Anggota DPRD Bekasi Soleman Terkait Kasus Meikarta

Dia mengatakan selama pandemi, Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa ada kenaikan kasus Covid-19. Untuk itu momentum libur panjang nataru saat ini, harus diperhatikan dengan baik. Semua harus terlibat untuk menekan mobilitas yang tidak penting. Supaya pada 2022 nanti kasus Covid-19 di Indonesia tetap bisa dikendalikan seperti sekarang.

"Ada empat hal untuk menjaga terkendalinya (Covid-19) di periode nataru," tuturnya. Diantaranya adalah menekan mobilitas masyarakat. Sayangnya data dari Google Mobility menunjukkan dari periode Juli 2021 sampai Desember ini, mobilitas penduduk mengalami peningkatan. Tingginya mobilitas ini berpotensi diikuti penularan kasus Covid-19, khususnya varian baru Omicron.

Wiku mengatakan lonjakan paling tinggi adalah mobilitas menuju lokasi transit. Lokasi transit ini meliputi bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan. Lonjakan yang tidak kalah tinggi adalah aktivitas perkantoran, kunjungan ke taman atau ruang terbuka publik, serta ke tempat retail, rekreasi, dan pusat perbelanjaan.

Upaya yang kedua adalah meningkatkaan cakupan vaksinasi dosis lengkap. Wiku mengatakan saat ini baru tiga provinsi yang cakupan dosis lengkap vaksinasi Covid-19 mencapai 70 persen. 

"Yaitu Kepulauan Riau, Jogjakarta, dan Bali. Saya apresiasi tig aprovinsi ini," katanya. Kemudian ada 19 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah 40 persen. Contohnya Riau, Sumatera Barat, Lampung,  Bengkulu, dan Gorontalo.

Upaya berikutnya adalah meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan memastikan upaya tracking dan testing. "Saya yakin seluruh elemen masyarakat ingin tidak ada kasus naik akibat nataru," tandasnya.(lyn/deb/idr/wan/mia/jpg)
 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Rapat koordinasi jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) terus dilakukan. Adanya varian Omicron di Indonesia juga menjadi perhatian. Kemarin (16/12), Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Menhub Budi Karya Sumadi melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Jawa Barat untuk membahas kesiapan Nataru. Dalam kesempatan itu, Budi mengingatkan agar setiap moda transportasi tetap melaksanakan protokol kesehatan saat Nataru. Hal itu sesuai dengan Instruksi Mendagri No.66 Tahun 2021 dan Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2021. "Harus vaksinasi 2 kali dan tes antigen 1×24 jam,” kata Budi. 

Kementerian Perhubungan saat ini masih dalam proses penerbitan Surat Edaran mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dalam Negeri di semua moda transportasi. Selain mengatur prokes terhadap penumpang, juga diatur prokes untuk awak transportasinya.  Hasil survei Balitbang Kemenhub menunjukkan bahwa dengan adanya pembatalan penerapan PPKM level 3, masih terdapat 11 juta orang yang berpotensi akan bepergian. Hasil survei juga menyebutkan tujuan perjalanan terbesar adalah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Moda yang paling banyak digunakan adalah sepeda motor, mobil pribadi, dan bus.

Pada kesempatan lain, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Kemenhub terus melakukan pengawasan penerapan prokes di seluruh moda dan simpul transportasi terkait telah ditemukannya varian Omicron di Indonesia. "Terkait dengan ketentuan syarat perjalanan di semua moda transportasi,  selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan," ungkapnya.  

Selain itu, Kemenhub juga berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Ini untuk membantu pengawasan penetapan prokes di lapangan. Kemunculan varian Omicron membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara. Menurutnya, munculnya Omicron tersebut harus direspon jajaran Polri dengan percepatan vaksinasi. "Harus mencapai target 70 persen vaksinasi di 34 provinsi," tegasnya.

Baca Juga:  Ini Poin Tindak Lanjut Kerja Sama Ombudsman RI dan UIN Suska Riau

Presiden menginstruksikan agar seluruh wilayah mempercepat vaksinasi dengan berbagai strategi. Sehingga, mampu memenuhi target tersebut. "Harus di-push vaksinasi dengan beragam strategi," ujarnya.  Saat ini ada provinsi yang presentase vaksinasinya telah mencapai 90 persen hingga 100 persen. Namun, masih ada juga daerah yang presentase vaksinasinya hanya 50 persen. "Saya ingatkan ke personel TNI dan Polri untuk bersinergi," jelasnya. 

Kemunculan Omicron tidak hanya direspons dengan mempercepat vaksinasi. Namun, masyarakat juga harus lebih ketat mematuhi protokol kesehatan. "Prokes bersama vaksinasi diperlukan," terangnya. 

Terkait Nataru yang sebentar lagi tiba, Sigit mengatakan bahwa masyarakat diharapkan mematuhi anjuran pemerintah, menghindari bepergian dan patuhi prokes saat keluar rumah. 

"Ini adalah pertaruhan kita," urainya. 

Kedisiplinan prokes itu urgen mengingat kecepatan Omicron menular lima kali lebih cepat dari Covid-19 varian lain. Dia menjelaskan, semua angka positivity rate, BOR, dan reproduksi harus dipertahankan.  "Jangan sampai ada kenaikan," paparnya. 

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan dalam momentum Nataru, pemerintah mengimbau masyarakat menunda perjalanan luar negeri. 

"Apabila harus dilakukan, dengan keadaan sangat mendesak. Seperti untuk urusan kesehatan, kedukaan, dan perjalanan kedinasan," katanya, Kamis (16/12).(lyn/deb/idr/jpg)

Wiku mengatakan seluruh masyarakat yang menjalani perjalanan internasional harus memahami peraturan yang dibuat Satgas Covid-19. Dia juga menyampaikan seluruh pihak harus ikut mendukung upaya mencegah jangan sampai kasus Covid-19 di Indonesia melonjak kembali.

Baca Juga:  Gelar Seminar dan Pelatihan Terapi Komplementer Prenatal Yoga

Dia mengatakan selama pandemi, Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa ada kenaikan kasus Covid-19. Untuk itu momentum libur panjang nataru saat ini, harus diperhatikan dengan baik. Semua harus terlibat untuk menekan mobilitas yang tidak penting. Supaya pada 2022 nanti kasus Covid-19 di Indonesia tetap bisa dikendalikan seperti sekarang.

"Ada empat hal untuk menjaga terkendalinya (Covid-19) di periode nataru," tuturnya. Diantaranya adalah menekan mobilitas masyarakat. Sayangnya data dari Google Mobility menunjukkan dari periode Juli 2021 sampai Desember ini, mobilitas penduduk mengalami peningkatan. Tingginya mobilitas ini berpotensi diikuti penularan kasus Covid-19, khususnya varian baru Omicron.

Wiku mengatakan lonjakan paling tinggi adalah mobilitas menuju lokasi transit. Lokasi transit ini meliputi bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan. Lonjakan yang tidak kalah tinggi adalah aktivitas perkantoran, kunjungan ke taman atau ruang terbuka publik, serta ke tempat retail, rekreasi, dan pusat perbelanjaan.

Upaya yang kedua adalah meningkatkaan cakupan vaksinasi dosis lengkap. Wiku mengatakan saat ini baru tiga provinsi yang cakupan dosis lengkap vaksinasi Covid-19 mencapai 70 persen. 

"Yaitu Kepulauan Riau, Jogjakarta, dan Bali. Saya apresiasi tig aprovinsi ini," katanya. Kemudian ada 19 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah 40 persen. Contohnya Riau, Sumatera Barat, Lampung,  Bengkulu, dan Gorontalo.

Upaya berikutnya adalah meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan memastikan upaya tracking dan testing. "Saya yakin seluruh elemen masyarakat ingin tidak ada kasus naik akibat nataru," tandasnya.(lyn/deb/idr/wan/mia/jpg)
 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari