Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Polri Dinilai Gagap, 39 TKA Asal Cina Masuk Bintan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) —  Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyoroti sikap Polri dalam menghadapi kedatangan 39 tenaga kerja asing (TKA) dari Cina ke Bintan, Kepulauan Riau. Menurut Neta, Polri seperti gagap dan kebingungan dalam menyikapinya.

"Dengan Maklumat Kapolri jajaran kepolisian begitu gagah membubarkan pesta perkawinan, arisan dan kegiatan massal lainnya di masyarakat. Tetapi ketika 39 TKA Cina datang ke Bintan Kepri pada 31 Maret kemarin, Polri tak berdaya menghalaunya," ujar Neta dalam keterangannya, Rabu (1/4).

IPW menyebut Polri lebih berani kepada anak bangsa sendiri ketimbang kepada TKA Cina yang merupakan negara asal corona.

Neta menilai sikap gagap Polri ini tak terlepas dari sikap bingung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap bingung ini terlihat saat Presiden memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani virus corona.

Alasan Jokowi, tak semua negara sama dalam menangani Corona. Sehingga opsi karantina wilayah dan lockdown tidak dipilih. Padahal, PSBB itu diambil Jokowi setelah meralat kebijakan darurat sipil yang banyak dikritik publik. Sebab publik berharap, Jokowi fokus dulu pada penerapan UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang hingga kini belum dijalankan pemerintah.

Baca Juga:  Pembatasan Akses Medsos Turunkan Penyebaran Hoaks

Neta menerangkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2020 tentang PSBB ada tujuh pasal yang secara umum menjelaskan Percepatan Penanganan Corona. Pasal 1 misalnya, menjelaskan pembatasan kegiatan penduduk untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus Corona.

Anehnya PP PSBB ini tidak mengatur pergerakan orang asing ke Indonesia, terutama kedatangan TKA asal Cina. Sehingga PP PSBB ini terkesan mendiskriminasi anak bangsanya sendiri dan mengistimewakan orang asing, terutama TKA Cina.

Akibatnya, jajaran kepolisian akan sering konflik dengan anak bangsanya sendiri, ketimbang menghalau TKA yang datang. Alasannya Polri harus mengamankan Maklumat Kapolri dan PP PSBB. "Jika sudah demikian pasti masyarakat tidak akan peduli dengan kebijakan PSBB Jokowi," sambung Neta.

Baca Juga:  Peduli Kesejahteraan Guru Agama

Tak heran pula, jika kedatangan 39 TKA Cina ke Bintan, melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban pada 31 Maret 2020 kemarin lancar lancar jaya. Sebelumnya pada 28 Maret 2020, sembilan TKA Cina masuk lagi ke Sulawesi Tenggara lewat jalur laut dari Bira, Sulawesi Selatan.

Padahal sebelumnya di Ketapang, Kalbar, polsek setempat mengusir TKA Cina yang datang ke daerah tersebut. IPW melihat ada dualisme sikap Polri dalam menghadapi TKA Cina ini.

Di satu sisi, langkah pengusiran TKA Cina di Ketapang diambil jajaran kepolisian sesuai petunjuk Maklumat Kapolri dalam menyikapi situasi nasional terkait kebijakan pemerintah dalam cegah tangkal dini adanya wabah covid-19. Di sisi lain banyak kalangan kepolisian tidak berani menyikapi kedatangan TKA Cina ke negeri ini.

"IPW berharap Presiden Jokowi tidak bingung dalam menghadapi wabah Corona, sehingga PP PSBB bisa bersikap tegas terhadap kedatangan TKA Cina,” tandas Neta. (cuy/jpnn)

Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) —  Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyoroti sikap Polri dalam menghadapi kedatangan 39 tenaga kerja asing (TKA) dari Cina ke Bintan, Kepulauan Riau. Menurut Neta, Polri seperti gagap dan kebingungan dalam menyikapinya.

"Dengan Maklumat Kapolri jajaran kepolisian begitu gagah membubarkan pesta perkawinan, arisan dan kegiatan massal lainnya di masyarakat. Tetapi ketika 39 TKA Cina datang ke Bintan Kepri pada 31 Maret kemarin, Polri tak berdaya menghalaunya," ujar Neta dalam keterangannya, Rabu (1/4).

- Advertisement -

IPW menyebut Polri lebih berani kepada anak bangsa sendiri ketimbang kepada TKA Cina yang merupakan negara asal corona.

Neta menilai sikap gagap Polri ini tak terlepas dari sikap bingung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap bingung ini terlihat saat Presiden memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani virus corona.

- Advertisement -

Alasan Jokowi, tak semua negara sama dalam menangani Corona. Sehingga opsi karantina wilayah dan lockdown tidak dipilih. Padahal, PSBB itu diambil Jokowi setelah meralat kebijakan darurat sipil yang banyak dikritik publik. Sebab publik berharap, Jokowi fokus dulu pada penerapan UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang hingga kini belum dijalankan pemerintah.

Baca Juga:  Realisasi Proyek Pipa Rokan Tembus 71 Persen

Neta menerangkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2020 tentang PSBB ada tujuh pasal yang secara umum menjelaskan Percepatan Penanganan Corona. Pasal 1 misalnya, menjelaskan pembatasan kegiatan penduduk untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus Corona.

Anehnya PP PSBB ini tidak mengatur pergerakan orang asing ke Indonesia, terutama kedatangan TKA asal Cina. Sehingga PP PSBB ini terkesan mendiskriminasi anak bangsanya sendiri dan mengistimewakan orang asing, terutama TKA Cina.

Akibatnya, jajaran kepolisian akan sering konflik dengan anak bangsanya sendiri, ketimbang menghalau TKA yang datang. Alasannya Polri harus mengamankan Maklumat Kapolri dan PP PSBB. "Jika sudah demikian pasti masyarakat tidak akan peduli dengan kebijakan PSBB Jokowi," sambung Neta.

Baca Juga:  E-Office di Dumai Bakal  Diterapkan  di Lima Kegiatan 

Tak heran pula, jika kedatangan 39 TKA Cina ke Bintan, melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban pada 31 Maret 2020 kemarin lancar lancar jaya. Sebelumnya pada 28 Maret 2020, sembilan TKA Cina masuk lagi ke Sulawesi Tenggara lewat jalur laut dari Bira, Sulawesi Selatan.

Padahal sebelumnya di Ketapang, Kalbar, polsek setempat mengusir TKA Cina yang datang ke daerah tersebut. IPW melihat ada dualisme sikap Polri dalam menghadapi TKA Cina ini.

Di satu sisi, langkah pengusiran TKA Cina di Ketapang diambil jajaran kepolisian sesuai petunjuk Maklumat Kapolri dalam menyikapi situasi nasional terkait kebijakan pemerintah dalam cegah tangkal dini adanya wabah covid-19. Di sisi lain banyak kalangan kepolisian tidak berani menyikapi kedatangan TKA Cina ke negeri ini.

"IPW berharap Presiden Jokowi tidak bingung dalam menghadapi wabah Corona, sehingga PP PSBB bisa bersikap tegas terhadap kedatangan TKA Cina,” tandas Neta. (cuy/jpnn)

Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari