PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pengembangan Pasar Cik Puan berkemungkinan besar akan dipilih Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dengan sistem kerja sama investasi. Ini selain tak memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga akan menguntungkan semua pihak. Diungkapkannya, Selasa (22/6) kemarin, jika pengembangan dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan membebani APBD setiap tahunnya.
Karena, bangunan Pasar Cik Puan yang terbengkalai saat ini jika dilanjutkan pembangunannya akan menelan keuangan daerah cukup banyak. "Tapi dengan kerjasama investasi dengan investor, maka semua win. Pedagang untung, masyarakat untung, pemerintah juga untung," kata dia.
Kemudian, bangunan tersebut hanya mampu menampung 850 pedagang. Sementara pedagang yang ada saat ini lebih dari 1.000 pedagang. Hal ini masih akan menjadi masalah karena kapasitas bangunan yang tidak mencukupi.
Firdaus mengaku butuh analisa lebih dalam untuk kelanjutan pembangunan fisik Pasar Cik Puan. Jika pemerintah kota yang mengelola langsung, maka beban operasional juga akan lebih besar yang membebani APBD.
"Jika prinsip kita (Pemko,red) lanjutkan, masyarakat tidak untung. APBD itu kan punya masyarakat, kalau itu dijadikan kesana, dan selama 30 tahun dan itu terus dikuras untuk operasional. Itu yang rugi masyarakat, bukan hanya pemko saja," jelasnya.
Maka, jika bekerjasama dengan investor pengembangan Pasar Cik Puan ini dinilai lebih menguntungkan semua pihak. Saat ini pemerintah kota sudah menyelesaikan satu tahapan proses administrasi. Dimana sebelumnya ada dualisme dalam kepemilikan antara pemko dan Pemprov.
"Kami melakukan pengurusan, mengurus sertifikat. Baru tahap ke-tiga pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik kita menganalisa lebih dalam," singkatnya.(ali)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pengembangan Pasar Cik Puan berkemungkinan besar akan dipilih Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dengan sistem kerja sama investasi. Ini selain tak memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga akan menguntungkan semua pihak. Diungkapkannya, Selasa (22/6) kemarin, jika pengembangan dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan membebani APBD setiap tahunnya.
Karena, bangunan Pasar Cik Puan yang terbengkalai saat ini jika dilanjutkan pembangunannya akan menelan keuangan daerah cukup banyak. "Tapi dengan kerjasama investasi dengan investor, maka semua win. Pedagang untung, masyarakat untung, pemerintah juga untung," kata dia.
Kemudian, bangunan tersebut hanya mampu menampung 850 pedagang. Sementara pedagang yang ada saat ini lebih dari 1.000 pedagang. Hal ini masih akan menjadi masalah karena kapasitas bangunan yang tidak mencukupi.
Firdaus mengaku butuh analisa lebih dalam untuk kelanjutan pembangunan fisik Pasar Cik Puan. Jika pemerintah kota yang mengelola langsung, maka beban operasional juga akan lebih besar yang membebani APBD.
"Jika prinsip kita (Pemko,red) lanjutkan, masyarakat tidak untung. APBD itu kan punya masyarakat, kalau itu dijadikan kesana, dan selama 30 tahun dan itu terus dikuras untuk operasional. Itu yang rugi masyarakat, bukan hanya pemko saja," jelasnya.
Maka, jika bekerjasama dengan investor pengembangan Pasar Cik Puan ini dinilai lebih menguntungkan semua pihak. Saat ini pemerintah kota sudah menyelesaikan satu tahapan proses administrasi. Dimana sebelumnya ada dualisme dalam kepemilikan antara pemko dan Pemprov.
"Kami melakukan pengurusan, mengurus sertifikat. Baru tahap ke-tiga pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik kita menganalisa lebih dalam," singkatnya.(ali)
