PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Provinsi Riau masa bakti 2019-2014 resmi dilantik. Mereka dilantik bersama 562 anggota DPR RI lainnya pada sidang awal masa jabatan anggota MPR/DPD/DPR periode 2019-2024 di Gedung Kura-kura Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 98/P/2019 tentang Peresmian Anggota DPR periode 2019-2024 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Meski didominasi wajah lama, setidaknya ada lima wajah baru yang mengisi kursi DPR RI dari Riau di antaranya Syahrul Aidi Maz’at (PKS), M. Rahul (Gerindra), Abdul Wahid (PKB), mantan Bupati Rokan Hulu Achmad (Demokrat), mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal (PPP), dan mantan Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman (Golkar) meski sebelumnya sudah pernah duduk di DPR RI. Sementara incumbent atau petahana yang duduk kembali adalah M. Nasir (Demokrat), Nurzahedy Tanjung (Gerindra), Idris Laena (Golkar), Jon Erizal (PAN), Chairul Anwar (PKS), Marsiaman Saragih (PDIP) dan Efendi Sianipar (PDIP). Selain 13 legislator, empat senator Riau juga dilantik kemarin, Mereka adalah Intsiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Misharti, dan Muhammad Gazali.

Harapan besar pun disandangkan kepada wakil Riau di Senayan itu. Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar berharap wakil Riau lebih bersuara membawa aspirasi masyarakat di Riau di forum nasional. Karena banyak selama ini kepentingan-kepentingan daerah yang terabaikan.

“Misalnya soal DBH migas yang tertunda, alokasi anggaran DAK dan DAU yang masih minim, aturan-aturan yang tidak berpihak kepada daerah. Untuk itu mereka harus bersinergi, kompak sesama legislator serta pemprov, pemkab dan pemko,” katanya.

Menurut Syahril, kalau sampai nanti anggota dewan Riau di DPR RI masih seperti yang dulu, LAMR Riau bersama elemen masyarakat yang peduli dengan daerah Riau ini, tak segan-segan meminta kepada partai mereka masing-masing untuk di-recall atau di-PAW-kan saja dengan yang lainnya.

“Buat apa dipertahankan kalau mereka tidak bisa bekerja dan tidak peduli daerahnya,” tegasnya.(yus/egp/sol/ted)

>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Provinsi Riau masa bakti 2019-2014 resmi dilantik. Mereka dilantik bersama 562 anggota DPR RI lainnya pada sidang awal masa jabatan anggota MPR/DPD/DPR periode 2019-2024 di Gedung Kura-kura Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 98/P/2019 tentang Peresmian Anggota DPR periode 2019-2024 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Meski didominasi wajah lama, setidaknya ada lima wajah baru yang mengisi kursi DPR RI dari Riau di antaranya Syahrul Aidi Maz’at (PKS), M. Rahul (Gerindra), Abdul Wahid (PKB), mantan Bupati Rokan Hulu Achmad (Demokrat), mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal (PPP), dan mantan Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman (Golkar) meski sebelumnya sudah pernah duduk di DPR RI. Sementara incumbent atau petahana yang duduk kembali adalah M. Nasir (Demokrat), Nurzahedy Tanjung (Gerindra), Idris Laena (Golkar), Jon Erizal (PAN), Chairul Anwar (PKS), Marsiaman Saragih (PDIP) dan Efendi Sianipar (PDIP). Selain 13 legislator, empat senator Riau juga dilantik kemarin, Mereka adalah Intsiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Misharti, dan Muhammad Gazali.

Harapan besar pun disandangkan kepada wakil Riau di Senayan itu. Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar berharap wakil Riau lebih bersuara membawa aspirasi masyarakat di Riau di forum nasional. Karena banyak selama ini kepentingan-kepentingan daerah yang terabaikan.

“Misalnya soal DBH migas yang tertunda, alokasi anggaran DAK dan DAU yang masih minim, aturan-aturan yang tidak berpihak kepada daerah. Untuk itu mereka harus bersinergi, kompak sesama legislator serta pemprov, pemkab dan pemko,” katanya.

Menurut Syahril, kalau sampai nanti anggota dewan Riau di DPR RI masih seperti yang dulu, LAMR Riau bersama elemen masyarakat yang peduli dengan daerah Riau ini, tak segan-segan meminta kepada partai mereka masing-masing untuk di-recall atau di-PAW-kan saja dengan yang lainnya.

“Buat apa dipertahankan kalau mereka tidak bisa bekerja dan tidak peduli daerahnya,” tegasnya.(yus/egp/sol/ted)

>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos