JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI serius merespons permasalahan proyek pengadaan gorden rumah dinas dewan. Proyek itu bisa dibatalkan jika ditemukan kejanggalan saat proses pengadaan.

Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi SP mengatakan, pihaknya sudah membahas rencana pemanggilan Sekjen DPR untuk dimintai penjelasan terkait pengadaan gorden. Proyek tersebut gaduh di tengah masyarakat karena anggarannya yang fantastis, yakni Rp 43,5 miliar.

- Advertisement -

Selain Sekjen, BURT akan memanggil Inspektorat DPR yang bertugas melakukan pengawasan di internal kesetjenan dewan. "Rencana pemanggilan Sekjen dan inspektorat kita jadwalkan 17 Mei," ujar Johan saat dihubungi JPG, kemarin (10/5).

Apakah BURT pernah membahas proyek pengadaan gorden tersebut? Johan menjelaskan, hal itu adalah ranah satuan kerja (satker) kesetjenan. Mereka menangani kebutuhan sarana dan prasarana dewan. Saat pembahasan anggaran, kesetjenan DPR hanya menyampaikan laporan rencana kerja dan anggaran (RKA). "Hanya secara gelondong saja, tidak sampai satuan tiga. Dewan tidak boleh membahas sampai satuan tiga," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Johan menyatakan, jika nanti ditemukan kejanggalan atau penyimpangan, proyek tersebut bisa saja dibatalkan.(lum/c9/bay/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI serius merespons permasalahan proyek pengadaan gorden rumah dinas dewan. Proyek itu bisa dibatalkan jika ditemukan kejanggalan saat proses pengadaan.

Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi SP mengatakan, pihaknya sudah membahas rencana pemanggilan Sekjen DPR untuk dimintai penjelasan terkait pengadaan gorden. Proyek tersebut gaduh di tengah masyarakat karena anggarannya yang fantastis, yakni Rp 43,5 miliar.

- Advertisement -

Selain Sekjen, BURT akan memanggil Inspektorat DPR yang bertugas melakukan pengawasan di internal kesetjenan dewan. "Rencana pemanggilan Sekjen dan inspektorat kita jadwalkan 17 Mei," ujar Johan saat dihubungi JPG, kemarin (10/5).

Apakah BURT pernah membahas proyek pengadaan gorden tersebut? Johan menjelaskan, hal itu adalah ranah satuan kerja (satker) kesetjenan. Mereka menangani kebutuhan sarana dan prasarana dewan. Saat pembahasan anggaran, kesetjenan DPR hanya menyampaikan laporan rencana kerja dan anggaran (RKA). "Hanya secara gelondong saja, tidak sampai satuan tiga. Dewan tidak boleh membahas sampai satuan tiga," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

- Advertisement -

Johan menyatakan, jika nanti ditemukan kejanggalan atau penyimpangan, proyek tersebut bisa saja dibatalkan.(lum/c9/bay/jpg)