BANGKINANG (RIAUPOS.CO) – Sebanyak 102 desa akan melangsungkan pelaksanaan pemilihan kepada desa (pilkades) serentak pada 17 November mendatang. Tetapi persoalannya dana untuk panitia pilkades tersebut belum dicairkan sehingga menjadi kendala bagi panitia Pilkades.
Wakil Ketua DPRD Kampar Repol S.Ag menanggapi hal tersebut menyampaikan, harusnya ketika DPRD sinkronisasi anggaran di Banggar pada Senin 1 November kemarin, Selasanya sudah keluar Pergub, Rabu sudah bisa ke keuangan pencairannya seharusnya sudah clear.
- Advertisement -
"Karena angka dalam APBD-P sudah jelas, dan sudah dibahas satu bulan yang lalu. Kan sudah bisa dirancang dan diproses. Ketika Banggar sudah verifikasi tinggal melaksanakanny aja lagi. Ini soal kinerja saja. Kita minta dalam dua tiga hari ini sudah clear,"jelas Repol yang juga Ketua Partai Golkar Kampar ini.
Repol menambahkan, sudah koordinasi dengan Kabag Keuangan sampai kemarin belum masuk pengajuan pencairan dana untuk panitia Pilkades serentak ini. "Kan ini bentuknya bukan dinas yang mengelola, jadi tak susah. Pemda mentransfer ke rekening panitia.Kita imbau segera diproses agar pelaksanaan pilkades berjalan dengan lancar," tambahnya.
- Advertisement -
Sementara itu, salah seorang panitia pilkades serentak di Kampar mengaku kesulitan untuk melaksanakan tahapan pilkades karena terbentur anggaran tidak cair tersebut. Jadi panitia harus mencari talangan sendiri supaya proses pilkades tetap berjalan.
"Kami terpaksa mencari pinjaman ke sana ke mari untuk membantu kelancaran tahapan pilkades ini. Panitia sangat terkendala melakukan berbagai tahapan pilkades karena tidak cair dana tersebut. Karena itu, kami minta kepada pihak terkait untuk mengurus proses pencairan dana pilkades ini," jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kampar Afrizal yang dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak ada tanggapan mengenai dana pilkades yang belum cair tersebut.(gem)
Laporan KAMARUDDIN, Bangkinang
BANGKINANG (RIAUPOS.CO) – Sebanyak 102 desa akan melangsungkan pelaksanaan pemilihan kepada desa (pilkades) serentak pada 17 November mendatang. Tetapi persoalannya dana untuk panitia pilkades tersebut belum dicairkan sehingga menjadi kendala bagi panitia Pilkades.
Wakil Ketua DPRD Kampar Repol S.Ag menanggapi hal tersebut menyampaikan, harusnya ketika DPRD sinkronisasi anggaran di Banggar pada Senin 1 November kemarin, Selasanya sudah keluar Pergub, Rabu sudah bisa ke keuangan pencairannya seharusnya sudah clear.
"Karena angka dalam APBD-P sudah jelas, dan sudah dibahas satu bulan yang lalu. Kan sudah bisa dirancang dan diproses. Ketika Banggar sudah verifikasi tinggal melaksanakanny aja lagi. Ini soal kinerja saja. Kita minta dalam dua tiga hari ini sudah clear,"jelas Repol yang juga Ketua Partai Golkar Kampar ini.
Repol menambahkan, sudah koordinasi dengan Kabag Keuangan sampai kemarin belum masuk pengajuan pencairan dana untuk panitia Pilkades serentak ini. "Kan ini bentuknya bukan dinas yang mengelola, jadi tak susah. Pemda mentransfer ke rekening panitia.Kita imbau segera diproses agar pelaksanaan pilkades berjalan dengan lancar," tambahnya.
Sementara itu, salah seorang panitia pilkades serentak di Kampar mengaku kesulitan untuk melaksanakan tahapan pilkades karena terbentur anggaran tidak cair tersebut. Jadi panitia harus mencari talangan sendiri supaya proses pilkades tetap berjalan.
"Kami terpaksa mencari pinjaman ke sana ke mari untuk membantu kelancaran tahapan pilkades ini. Panitia sangat terkendala melakukan berbagai tahapan pilkades karena tidak cair dana tersebut. Karena itu, kami minta kepada pihak terkait untuk mengurus proses pencairan dana pilkades ini," jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kampar Afrizal yang dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak ada tanggapan mengenai dana pilkades yang belum cair tersebut.(gem)
Laporan KAMARUDDIN, Bangkinang
