Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Jangan Tolak Jenazah Korban Covid-19

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad berharap kepada rakyat Indonesia tidak menolak korban meninggal karena virus corona untuk dimakamkan di mana pun mereka berada.

"Karena mereka-mereka adalah saudara-saudara kita, keluarga kita, yang layak dimakamkam di bumi pertiwi ini," ujar Kamrussamad dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (2/4).

Lebih jauh Kamrussamad juga berharap kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dan pendanaan penanganan Covid-19 ini dari dalam negeri.

"Karena mengingat, utang pinjaman luar negeri sudah sangat besar, beban pembayaran bunga pada tahun ini cukup besar," kata dia.

Kamrusamad berharap dengan segala hormat kepada presiden, kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota, untuk secara solid bersama-sama dan bahu-membahu melakukan fungsi koordinasi serta pelaksanaan implementasi setiap kebijakan, supaya masa krisis kesehatan bisa segera dilalui dan kita bisa bangkit kembali untuk menata perekonomian nasional.

Baca Juga:  Usut Tuntas Dugaan Aliran Dana ke Partai

Kamrussamad juga mengingatkan bahwa ada beberapa pasal di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19 yang menjadi perdebatan.

"Ada beberapa pasal yang dalam satu kali 24 jam terakhir sudah menjadi perdebatan di publik. Khususnya, Pasal 2 Ayat 1 huruf h, yang telah menganulir Pasal 55 UU BI. Selain itu, juga Pasal 27 Ayat 1, 2, 3," ujar dia.  

Kamrussamad berharap para anggota DPR yang nanti dipercayakan untuk membahas Perppu itu bisa memerhatikan persoalan ketatanegaraan.

"Teman-teman yang dipercayakan membahas nantinya bisa secara sungguh-sungguh menyerap aspirasi, dan tetap menjaga kehidupan ketatanegaraan kita," ujarnya.

Baca Juga:  Empat Pemilik Narkotika Ditahan

Dia berharap, pembagian tugas dan kewenagan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta fungsi setiap lembaga bisa berjalan baik dalam sebuah ketatanegaraan yang baik pula.

Sumber: JPNN.Com
Editor: Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad berharap kepada rakyat Indonesia tidak menolak korban meninggal karena virus corona untuk dimakamkan di mana pun mereka berada.

"Karena mereka-mereka adalah saudara-saudara kita, keluarga kita, yang layak dimakamkam di bumi pertiwi ini," ujar Kamrussamad dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (2/4).

- Advertisement -

Lebih jauh Kamrussamad juga berharap kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dan pendanaan penanganan Covid-19 ini dari dalam negeri.

"Karena mengingat, utang pinjaman luar negeri sudah sangat besar, beban pembayaran bunga pada tahun ini cukup besar," kata dia.

- Advertisement -

Kamrusamad berharap dengan segala hormat kepada presiden, kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota, untuk secara solid bersama-sama dan bahu-membahu melakukan fungsi koordinasi serta pelaksanaan implementasi setiap kebijakan, supaya masa krisis kesehatan bisa segera dilalui dan kita bisa bangkit kembali untuk menata perekonomian nasional.

Baca Juga:  Kajari Inhu dan Dua Jaksa Lainnya Ditahan di Rutan Kejagung

Kamrussamad juga mengingatkan bahwa ada beberapa pasal di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19 yang menjadi perdebatan.

"Ada beberapa pasal yang dalam satu kali 24 jam terakhir sudah menjadi perdebatan di publik. Khususnya, Pasal 2 Ayat 1 huruf h, yang telah menganulir Pasal 55 UU BI. Selain itu, juga Pasal 27 Ayat 1, 2, 3," ujar dia.  

Kamrussamad berharap para anggota DPR yang nanti dipercayakan untuk membahas Perppu itu bisa memerhatikan persoalan ketatanegaraan.

"Teman-teman yang dipercayakan membahas nantinya bisa secara sungguh-sungguh menyerap aspirasi, dan tetap menjaga kehidupan ketatanegaraan kita," ujarnya.

Baca Juga:  Usut Tuntas Dugaan Aliran Dana ke Partai

Dia berharap, pembagian tugas dan kewenagan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta fungsi setiap lembaga bisa berjalan baik dalam sebuah ketatanegaraan yang baik pula.

Sumber: JPNN.Com
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari