PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu pada tahun 2026. Sebanyak 7.000 hingga 8.000 seragam disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan sekaligus upaya menekan angka anak putus sekolah.

Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan Pemko Pekanbaru dalam memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah. Selain bantuan seragam, pemerintah daerah juga menjalankan Program Zero Anak Putus Sekolah untuk memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala persoalan ekonomi maupun lingkungan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pemerintah akan melakukan pendataan secara aktif terhadap anak-anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi agar mereka dapat kembali melanjutkan sekolah.

“Program Zero Anak Putus Sekolah ini sangat penting. Kami akan bergerak mencari anak-anak yang putus sekolah, baik karena faktor ekonomi maupun faktor lingkungan dan penyebab lainnya,” ujar Agung, Ahad (14/6).

Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya difokuskan pada anak yang telah putus sekolah, tetapi juga terhadap kebutuhan dasar pendidikan, termasuk seragam sekolah. Biaya pembelian seragam dinilai masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, terutama keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.

“Kami harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan segera menghadirkan solusi yang nyata. Untuk itu, kami telah menyiapkan anggaran khusus guna membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah,” jelasnya.

Dalam proses penyaluran bantuan, Pemko Pekanbaru tidak hanya mengacu pada data penerima bantuan sosial. Verifikasi akan dilakukan secara langsung oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pihak sekolah untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak.

“Tim tersebut akan melakukan peninjauan langsung ke rumah calon penerima bantuan. Hal ini guna memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan,” paparnya.

Masyarakat yang mengalami kesulitan membeli seragam sekolah juga dapat mengajukan permohonan bantuan melalui sekolah masing-masing. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi oleh instansi terkait sebelum bantuan disalurkan.

“Kami membuka pendaftaran bagi masyarakat yang merasa tidak mampu membeli seragam sekolah. Pengecekan langsung oleh Dinsos dan Disdik agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Pemko Pekanbaru menargetkan sekitar 7.000 hingga 8.000 siswa kurang mampu sebagai penerima manfaat program tersebut. Setiap siswa nantinya akan memperoleh lima stel seragam sekolah yang telah dianggarkan melalui APBD.

“Kami menargetkan penyediaan bantuan bagi sekitar 7.000 hingga 8.000 siswa kurang mampu. Dengan masing-masing penerima memperoleh lima stel seragam sekolah, jumlah pakaian yang disiapkan mencapai puluhan ribu stel,” pungkas Agung. (ilo)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu pada tahun 2026. Sebanyak 7.000 hingga 8.000 seragam disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan sekaligus upaya menekan angka anak putus sekolah.

Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan Pemko Pekanbaru dalam memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah. Selain bantuan seragam, pemerintah daerah juga menjalankan Program Zero Anak Putus Sekolah untuk memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala persoalan ekonomi maupun lingkungan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pemerintah akan melakukan pendataan secara aktif terhadap anak-anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi agar mereka dapat kembali melanjutkan sekolah.

“Program Zero Anak Putus Sekolah ini sangat penting. Kami akan bergerak mencari anak-anak yang putus sekolah, baik karena faktor ekonomi maupun faktor lingkungan dan penyebab lainnya,” ujar Agung, Ahad (14/6).

Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya difokuskan pada anak yang telah putus sekolah, tetapi juga terhadap kebutuhan dasar pendidikan, termasuk seragam sekolah. Biaya pembelian seragam dinilai masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, terutama keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.

“Kami harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan segera menghadirkan solusi yang nyata. Untuk itu, kami telah menyiapkan anggaran khusus guna membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah,” jelasnya.

Dalam proses penyaluran bantuan, Pemko Pekanbaru tidak hanya mengacu pada data penerima bantuan sosial. Verifikasi akan dilakukan secara langsung oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pihak sekolah untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak.

“Tim tersebut akan melakukan peninjauan langsung ke rumah calon penerima bantuan. Hal ini guna memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan,” paparnya.

Masyarakat yang mengalami kesulitan membeli seragam sekolah juga dapat mengajukan permohonan bantuan melalui sekolah masing-masing. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi oleh instansi terkait sebelum bantuan disalurkan.

“Kami membuka pendaftaran bagi masyarakat yang merasa tidak mampu membeli seragam sekolah. Pengecekan langsung oleh Dinsos dan Disdik agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Pemko Pekanbaru menargetkan sekitar 7.000 hingga 8.000 siswa kurang mampu sebagai penerima manfaat program tersebut. Setiap siswa nantinya akan memperoleh lima stel seragam sekolah yang telah dianggarkan melalui APBD.

“Kami menargetkan penyediaan bantuan bagi sekitar 7.000 hingga 8.000 siswa kurang mampu. Dengan masing-masing penerima memperoleh lima stel seragam sekolah, jumlah pakaian yang disiapkan mencapai puluhan ribu stel,” pungkas Agung. (ilo)