PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Ribuan warga Kecamatan Bonai Darussalam menggelar aksi damai menuntut Pemerintah Provinsi Riau segera membangun Jalan Provinsi Sontang-Duri secara permanen. Aksi ini dipicu meninggalnya Naufal Arrifa (9), siswa SDN 011 Rambah Hilir, yang diduga menjadi korban akibat buruknya kondisi jalan tersebut.
Aksi yang berlangsung pada Selasa (4/8/2026) itu diikuti masyarakat dari Desa Sontang, Kasang Padang, dan Bonai yang berbatasan dengan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Mereka menilai penanganan darurat yang selama ini dilakukan tidak lagi cukup dan mendesak pembangunan jalan dengan konstruksi permanen.
Dalam aksi tersebut, masyarakat juga memberikan ultimatum kepada Pemprov Riau. Mereka meminta langkah nyata dilakukan dalam waktu 14 hari. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, warga mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sejak pukul 10.30 WIB, peserta aksi berkumpul di Lapangan Sepak Bola Desa Sontang sebelum bergerak menuju titik kerusakan jalan dengan pengawalan aparat kepolisian. Aksi berlangsung tertib hingga siang hari.
Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap lambannya penanganan Jalan Sontang-Duri dibentangkan warga. Mereka tetap bertahan di bawah terik matahari sambil menunggu kehadiran perwakilan Pemerintah Provinsi Riau. Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun pejabat Pemprov yang hadir menemui massa.
Ketua LKA Kecamatan Bonai Darussalam, Junaidi SE, menegaskan masyarakat tidak lagi menginginkan solusi sementara berupa penimbunan jalan.
“Kami meminta pemerintah membangun jalan ini secara permanen menggunakan rigid beton. Jalan Sontang-Duri ini sudah bertahun-tahun rusak, bahkan kini telah memakan korban jiwa. Kami tidak ingin ada korban berikutnya,” tegas Junaidi.
Menurutnya, kerusakan paling parah berada di ruas Desa Sontang menuju Kasang Padang sepanjang sekitar satu kilometer yang memiliki empat titik kerusakan berat. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi.
Ia juga menilai kerusakan jalan tersebut merupakan bentuk pembiaran, padahal setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan provinsi.
“Kami berharap pejabat Pemerintah Provinsi Riau turun langsung melihat kondisi jalan ini. Kami juga telah menyiapkan surat pernyataan yang harus ditandatangani sebagai bentuk komitmen pembangunan permanen. Jika tidak ada pejabat yang datang, perjuangan masyarakat tidak akan berhenti,” ujarnya.
Dalam orasi, massa menyoroti meninggalnya seorang anak akibat kondisi jalan yang rusak parah.
“Sudah ada keluarga yang kehilangan anak akibat jalan rusak. Apakah harus menunggu korban berikutnya baru pemerintah bergerak? Ini bukan lagi jalan, tetapi sudah seperti kubangan kerbau,” seru salah seorang orator.
Warga juga menyinggung upaya perbaikan secara swadaya yang sebelumnya dilakukan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan, namun berujung persoalan hukum.
“Kami turun hari ini karena tidak terima para pemimpin di daerah dipersoalkan saat berupaya memperbaiki jalan provinsi. Kami membayar pajak, memilih pemimpin, tetapi mengapa Bonai Darussalam seperti dianaktirikan oleh Pemerintah Provinsi Riau,” kata orator lainnya.
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat menegaskan kerusakan Jalan Sontang-Duri bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan telah menjadi persoalan kemanusiaan karena mengganggu pendidikan, layanan kesehatan, distribusi hasil pertanian, perekonomian, hingga mengancam keselamatan warga.
Mereka mendesak Dinas PUPR Provinsi Riau segera membangun jalan secara permanen dengan kualitas yang baik. Selain itu, DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan Rokan Hulu juga diminta tidak menutup mata dan mendorong percepatan pembangunan ruas jalan tersebut.
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Rokan Hulu, Ramlan Lubis, menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan peristiwa meninggalnya seorang siswa SD yang diduga berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak.
Menurutnya, LPAI akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah pusat, hingga menyampaikan laporan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar ada pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau mendengar suara masyarakat. Jalan Sontang-Duri merupakan akses vital bagi warga Bonai Darussalam. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas agar peristiwa korban jiwa tidak terulang kembali,” tegas Ramlan.(epp)
