PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Bappeda Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menargetkan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan tuntas dalam pekan ini.
Mengingat 15 dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Rohul telah selesai melaksanakan musrenbang, dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Rohul Tahun Anggaran 2025.
Di antaranya, Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Bangun Purba, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Bonai Darussalam, Tambusai, Tambusai Utara, Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Ujung Batu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Kabun dan Tandun.
‘’Hanya tinggal satu kecamatan lagi yang belum yakni Rambah Hilir. Sesuai jadwal, Selasa (20/2) mendatang, akan dilaksanakan musrenbang tingkat Kecamatan Rambah Hilir,’’ ungkap Kepala Bappeda Rohul Drs H Yusmar MSi menjawab Riau Pos, Ahad (18/2).
Diakuinya, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan untuk memusyawarahkan dan memprioritaskan usulan-usulan kegiatan pembangunan skala prioritas kabupaten hasil dari musrenbang desa dan kelurahan.
Selain membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang berlum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan.
Yusmar menjelaskan, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, tidak lain menyaring hasil dari pelaksanaan musrenbang desa dan kelurahan se-Rohul, karena program prioritas usulan pemerintah desa dan kelurahan yang akan dilanjutkan pembahasannya di musrenbang kecamatan.
‘’Jadi program prioritas usulan desa dan kelurahan dari hasil musrenbang yang disepakati, akan dikerucutkan dalam pembahasan musrenbang kecamatan, dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Rohul tahun 2021-2026,’’ katanya.
Yusmar menerangkan, arah kebijakan pembangunan di tahun keempat RPJMD 2021-2026 itu, di antaranya untuk meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan sehat, melanjutkan pengembangan ekomoni produktif berbasis kerakyatan, infrastruktur berimbang, harmonis dan pelayanan publik prima.(epp)
