PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Komitmen tersebut ditandai dengan pembubuhan tanda tangan pada selembar plakat pakta dukungan oleh Bupati Inhil HM Wardan.
Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau Reisky Bestari SPd MPd mengatakan, sampai saat ini ada 65 sekolah di Kabupaten Inhil yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal tersebut tentunya merupakan perkembangan yang bagus.
“Ada tiga pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum tersebut. Yakni mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi,” kata Reisky, Sabtu (23/7/2022).
Lebih lanjut dijelaskan Reisky, meski sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan tiga pilihan tersebut, itu tidak berarti semua kelas di sekolah menerapkan kurikulum tersebut. Untuk saat ini hanya difokuskan pada kelas 1, 4, 7 dan kelas 10.
Meski demikian, ia juga menyampaikan ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri tersebut, seperti kendala jaringan internet.
“Dari survei yang dilakukan BGP kendala jaringan adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Inhil HM Wardan menilai kendala jaringan harus segera diatasi. Apalagi Pemkab Inhil pada saat ini juga tengah menggesa program Inhil satu data yang diyakini memiliki korelasi erat terkait persoalan jaringan internet ini.
“Kepala Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD segera melakukan koordinasi, terutama untuk pemetaan sekolah-sekolah yang ada di Inhil. Sehingga bisa dipetakan sekolah mana saja yang membutuhkan jaringan internet ini. Namun lakukan dengan pendekatan per desa,” pintanya.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Edwar Yaman
