PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akhirnya mendapat kepastian terkait pencairan gaji Agustus 2026. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul menargetkan gaji mulai masuk ke rekening pegawai pada Senin (10/8/2026).
Pembayaran gaji ASN yang biasanya dilakukan pada awal bulan mengalami keterlambatan. Namun, kondisi tersebut dipastikan tidak berkaitan dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Rohul.
BPKAD Rohul menyebut keterlambatan terjadi karena adanya kendala dalam penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Rohul Abdurrochim SE MSi menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mulai menerapkan SP2D Online melalui SIPD RI sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui sistem tersebut, proses pencairan dana, termasuk pembayaran gaji ASN, ke depannya diharapkan dapat dilakukan secara real time sesuai jadwal.
Namun, pada masa awal penerapan, sistem yang dikelola secara nasional tersebut masih menghadapi gangguan teknis pada server pusat. Kondisi itu kemudian berdampak pada proses pembayaran gaji ASN di daerah.
“Pembayaran gaji PNS maupun PPPK penuh waktu di lingkungan Pemkab Rohul memang belum seluruhnya bisa diproses. Saat ini seluruh pemerintah daerah diwajibkan menggunakan aplikasi SP2D Online melalui SIPD RI, sehingga proses pencairan masih terkendala pada sistem,” ujar Abdurrochim kepada Riaupos.co, Jumat (7/8/2026) petang.
Meski sistem masih mengalami kendala, ia memastikan proses administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap berjalan. Pihaknya juga terus menunggu sistem pusat kembali normal.
“Saat ini masih berproses. Jika tidak ada kendala lanjutan pada sistem pusat. Insya Allah Senin (10/8/2025) depan, gaji PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Rohul sudah mulai masuk ke rekening para pegawai,” kata Sekretaris BPKAD Rohul tersebut.
Abdurrochim menegaskan persoalan ini tidak hanya terjadi di Rohul. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia menghadapi kendala serupa karena server SP2D Online berada di tingkat pemerintah pusat.
“Ini bukan hanya terjadi di Rohul. Hampir seluruh kabupaten di Indonesia mengalami kendala yang sama karena server SP2D Online berada di pusat. Kami terus menunggu normalisasi sistem sambil menyelesaikan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.
Ia juga meminta ASN tetap tenang dan bersabar. Menurutnya, informasi mengenai keterlambatan gaji yang dikaitkan dengan kondisi keuangan daerah tidak benar.
“Kendala ini murni disebabkan proses implementasi SP2D Online melalui SIPD RI, bukan karena anggaran. Begitu sistem kembali normal, seluruh SP2D akan langsung diterbitkan sehingga gaji ASN segera masuk ke rekening masing-masing,” tegas mantan Kabid Perbendaharaan BPKAD Rohul itu. (epp)

