ROKAN HULU (RIAUPOS.CO)- BUPATI Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman menyatakan upaya pencegahan korupsi, tak hanya tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum. Tapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak.

Dirinya atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul menyambut baik kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi di wilayah Riau, sinergi antara lembaga dalam pencegahan korupsi terintegrasi yang dihadiri oleh KPK RI, kepala daerah, instansi lintas sektor dan pihak terkait di Pekanbaru, Kamis (16/5).

Rakor tersebut, katanya, merupakan forum yang tepat untuk membahas langkah-langkah konkret dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah. Sehingga pentingnya sinergi antar lembaga dan kerja sama dengan KPK RI dalam hal pencegahan korupsi.

“Pemkab akan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam upaya pencegahan korupsi terintegrasi. Saya berharap seluruh pihak dapat memberikan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Bupati.

Dalam rakor tersebut dihadiri PJ Gubernur Riau SF Hariyanto serta bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Suvervisi KPK RI Edy Suryanto, lembaga pemerintahan, instansi terkait, dan lintas sektor dalam memerangi korupsi. Turut hadir mendampingi Sekda Rohul Muhammad Zaki SSTP MSi, Kepala BPKAD Rohul El Bizri SSTP MSi, Sekretaris Bapenda Rohul Zulhendri SE MM, Sekretaris Inspektorat Rohul Ari Kurnia Arnold.

Bupati dua periode itu mengaku, Pemkab Rohul telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi seperti pengoptimalkan sistem pengawasan internal, penerapan sistem pelaporan berbasis digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik melalui program pengawasan partisipatif masyarakat (PPM).

Sukiman mengapresiasi kehadiran KPK RI dalam rakor tersebut. Dengan harapan kerja sama antara pihaknya dengan KPK RI dapat terus ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi di
daerah.(adv)

ROKAN HULU (RIAUPOS.CO)- BUPATI Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman menyatakan upaya pencegahan korupsi, tak hanya tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum. Tapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak.

Dirinya atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul menyambut baik kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi di wilayah Riau, sinergi antara lembaga dalam pencegahan korupsi terintegrasi yang dihadiri oleh KPK RI, kepala daerah, instansi lintas sektor dan pihak terkait di Pekanbaru, Kamis (16/5).

Rakor tersebut, katanya, merupakan forum yang tepat untuk membahas langkah-langkah konkret dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah. Sehingga pentingnya sinergi antar lembaga dan kerja sama dengan KPK RI dalam hal pencegahan korupsi.

“Pemkab akan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam upaya pencegahan korupsi terintegrasi. Saya berharap seluruh pihak dapat memberikan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Bupati.

Dalam rakor tersebut dihadiri PJ Gubernur Riau SF Hariyanto serta bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Suvervisi KPK RI Edy Suryanto, lembaga pemerintahan, instansi terkait, dan lintas sektor dalam memerangi korupsi. Turut hadir mendampingi Sekda Rohul Muhammad Zaki SSTP MSi, Kepala BPKAD Rohul El Bizri SSTP MSi, Sekretaris Bapenda Rohul Zulhendri SE MM, Sekretaris Inspektorat Rohul Ari Kurnia Arnold.

Bupati dua periode itu mengaku, Pemkab Rohul telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi seperti pengoptimalkan sistem pengawasan internal, penerapan sistem pelaporan berbasis digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik melalui program pengawasan partisipatif masyarakat (PPM).

Sukiman mengapresiasi kehadiran KPK RI dalam rakor tersebut. Dengan harapan kerja sama antara pihaknya dengan KPK RI dapat terus ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi di
daerah.(adv)

ROKAN HULU (RIAUPOS.CO)- BUPATI Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman menyatakan upaya pencegahan korupsi, tak hanya tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum. Tapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak.

Dirinya atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul menyambut baik kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi di wilayah Riau, sinergi antara lembaga dalam pencegahan korupsi terintegrasi yang dihadiri oleh KPK RI, kepala daerah, instansi lintas sektor dan pihak terkait di Pekanbaru, Kamis (16/5).

Rakor tersebut, katanya, merupakan forum yang tepat untuk membahas langkah-langkah konkret dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah. Sehingga pentingnya sinergi antar lembaga dan kerja sama dengan KPK RI dalam hal pencegahan korupsi.

“Pemkab akan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam upaya pencegahan korupsi terintegrasi. Saya berharap seluruh pihak dapat memberikan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Bupati.

Dalam rakor tersebut dihadiri PJ Gubernur Riau SF Hariyanto serta bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Suvervisi KPK RI Edy Suryanto, lembaga pemerintahan, instansi terkait, dan lintas sektor dalam memerangi korupsi. Turut hadir mendampingi Sekda Rohul Muhammad Zaki SSTP MSi, Kepala BPKAD Rohul El Bizri SSTP MSi, Sekretaris Bapenda Rohul Zulhendri SE MM, Sekretaris Inspektorat Rohul Ari Kurnia Arnold.

Bupati dua periode itu mengaku, Pemkab Rohul telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi seperti pengoptimalkan sistem pengawasan internal, penerapan sistem pelaporan berbasis digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik melalui program pengawasan partisipatif masyarakat (PPM).

Sukiman mengapresiasi kehadiran KPK RI dalam rakor tersebut. Dengan harapan kerja sama antara pihaknya dengan KPK RI dapat terus ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi di
daerah.(adv)