Selasa, 23 Juli 2024

Pimpinan OPD Inhil Dilarang Kunker

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Dalam waktu dekat Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap LKPD Indragiri Hilir (Inhil).

Oleh karena itu seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, untuk sementara diminta tidak melakukan kunjungan (Kunker) keluar daerah.

- Advertisement -

“Karena pemeriksaan terinci akan dimulai 17 April hingga 8 Mei 2024 mendatang,” kata Pj Bupati Inhil H Herman, melalui Asisten III H Fajar Husein, pada Entry Meeting BPK RI Perwakilan Riau, Kamis (18/4).

Selain itu, para pimpinan OPD juga diminta berperan serta aktif dalam membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan memperhatikan administrasi pengelolaan keuangan.

“Termasuk menjalin koordinasi dan komunikasi jika terdapat hal-hal yang tidak dipahami,” tegasnya.

- Advertisement -
Baca Juga:  Pemprov Riau Raih Opini WTP Ke-13 Kali dari BPK

Lalu kemudian, lanjut Fajar Husen, segera menjawab, mengkonfirmasi dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPK RI.

Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemeriksaan interim atas LKPD Inhil 2023. Dalam tahapan ini, Pemkab Inhil telah menyerahkan laporan keuangan unaudited pada 26 Maret 2024 lalu.

Artinya, dengan telah diserahkannya LKPD Inhil unaudited 2023 tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terinci sebagai mana disebutkan diatas tadi.(ind)

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Dalam waktu dekat Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap LKPD Indragiri Hilir (Inhil).

Oleh karena itu seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, untuk sementara diminta tidak melakukan kunjungan (Kunker) keluar daerah.

“Karena pemeriksaan terinci akan dimulai 17 April hingga 8 Mei 2024 mendatang,” kata Pj Bupati Inhil H Herman, melalui Asisten III H Fajar Husein, pada Entry Meeting BPK RI Perwakilan Riau, Kamis (18/4).

Selain itu, para pimpinan OPD juga diminta berperan serta aktif dalam membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan memperhatikan administrasi pengelolaan keuangan.

“Termasuk menjalin koordinasi dan komunikasi jika terdapat hal-hal yang tidak dipahami,” tegasnya.

Baca Juga:  Warga Tempuling Ingin Bandara Diaktifkan Kembali

Lalu kemudian, lanjut Fajar Husen, segera menjawab, mengkonfirmasi dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPK RI.

Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemeriksaan interim atas LKPD Inhil 2023. Dalam tahapan ini, Pemkab Inhil telah menyerahkan laporan keuangan unaudited pada 26 Maret 2024 lalu.

Artinya, dengan telah diserahkannya LKPD Inhil unaudited 2023 tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terinci sebagai mana disebutkan diatas tadi.(ind)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari