JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat mengakui parpolnya memiliki program Solidaritas Tiga Pihak yang menyarankan kader yang mampu secara ekonomi untuk poligami dengan janda.
Surahman mengatakan program tersebut dibuat berdasarkan nilai agama yang menjadi dasar PKS. Dia mengacu Alquran yang tidak melarang poligami. "Kalau persoalan agama harus kembali kepada yang punya agama dalam hal ini Allah dan Rasul. Nah, bagaimana menurut Alquran, itu dibolehkan, diizinkan, Rasul juga mencontohkan," kata Surahman saat dihubungi awak media, Kamis (30/9).
Toh, kata anggota Komisi II DPR RI itu, program Solidaritas Tiga Pihak dibuat melalui kajian mendalam. Termasuk, sudah dikomunikasikan dengan elite partai yang berdiri pada 1998 itu. "Iya, saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan, sudah melakukan kajian, dan sudah kami komunikasikan dengan presiden dan pengurus pusat," ujar Surahman.
Legislator Daerah Pemilihan X Jawa Barat itu menekankan mengaku kader PKS dari kelompok wanita tidak berkeberatan dengan dibuatnya program Solidaritas Tiga Pihak.
Sebab, pembahasan program itu melalui Tim Komisi Bina Keluarga Sakinah yang mayoritas diisi oleh kader perempuan PKS. "Nah itu, kan, bahkan dibikin Tim Komisi Bina Keluarga Sakinah. Mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan," tutur dia.
- Advertisement -
Sumber: Jpnn.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat mengakui parpolnya memiliki program Solidaritas Tiga Pihak yang menyarankan kader yang mampu secara ekonomi untuk poligami dengan janda.
Surahman mengatakan program tersebut dibuat berdasarkan nilai agama yang menjadi dasar PKS. Dia mengacu Alquran yang tidak melarang poligami. "Kalau persoalan agama harus kembali kepada yang punya agama dalam hal ini Allah dan Rasul. Nah, bagaimana menurut Alquran, itu dibolehkan, diizinkan, Rasul juga mencontohkan," kata Surahman saat dihubungi awak media, Kamis (30/9).
Toh, kata anggota Komisi II DPR RI itu, program Solidaritas Tiga Pihak dibuat melalui kajian mendalam. Termasuk, sudah dikomunikasikan dengan elite partai yang berdiri pada 1998 itu. "Iya, saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan, sudah melakukan kajian, dan sudah kami komunikasikan dengan presiden dan pengurus pusat," ujar Surahman.
Legislator Daerah Pemilihan X Jawa Barat itu menekankan mengaku kader PKS dari kelompok wanita tidak berkeberatan dengan dibuatnya program Solidaritas Tiga Pihak.
Sebab, pembahasan program itu melalui Tim Komisi Bina Keluarga Sakinah yang mayoritas diisi oleh kader perempuan PKS. "Nah itu, kan, bahkan dibikin Tim Komisi Bina Keluarga Sakinah. Mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan," tutur dia.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Rinaldi
