Senin, 20 Mei 2024

Siapkan Tim Antihoaks Hadapi Pilkada 2020

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020, sebagaimana pemilu 2019, diprediksi belum bisa lepas dari hoaks. Sejumlah langkah antisipatif dilakukan KPU agar potensi penyebaran informasi bohong di pilkada 2020 bisa ditekan. Salah satunya, membentuk satu tim kerja yang khusus untuk menanggulangi hoaks terkait pelaksanaan pilkada.

 

Yamaha

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat forum Focus Group Discussion (FGD) tentang analisis hoaks selama dan pascapemilu 2019 di KPU, Selasa (20/8). Tim tersebut tidak diambil dari SDM KPU, melainkan merekrut SDM dari luar KPU. Bekerja sama dengan pemerintah, juga LSM yang konsen pada hoaks.

Tugas utama tim tersebut adalah menangkal hoaks dengan cara yang kreatif. Dimulai dari mengisi kekosongan informasi dengan konten menarik perhatian masyarakat. Di sini KPU menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik jelang pilkada. "Tim itu juga harus mampu mendeteksi potensi hoaks dan membersihkannya jika hoaks itu terlanjur beredar ke masyarakat," terangnya.

Baca Juga:  Mensesneg: Pemerintah Tolak Revisi UU Pemilu Bukan karena Masalah Ini

Ruang lingkupnya adalah penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan. Misalnya ada paslon yang telah ditetapkan KPU kemudian diserang terkait persyaratan calon. tim tersebut akan ikut menangkal. "Hoaks itu akan marak di tahapan pencalonan, kampanye, dan tahap hasil pemilihan," lanjutnya.

- Advertisement -

Pembentukan tim tersebut sedang dibahas dan akan bekerja efektif bersamaan dengan dimulainya tahapan-tahapan pilkada 2020. Momen tersebut juga sebagai ajang orientasi dnegan tujuan akhir pemilu 2024. Dengan persiapan yang panjang diharapkan kerja tim tersebut bisa lebih maksimal.

Dalam penanganan hoaks pilkada, tim akan berjejaring dengan KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota. ’’Pola hoaks-nya mirip-mirip sebenarnya. Locus (lokasi)-nya yang berbeda, tapi temanya sama,’’ tambah  mantan komisioner KPU Provinsi Jateng itu. Pihaknya sudah mulai memetakan tipikal-tipikal hoaks selama pemilu dan akan digunakan untuk mengantisipasi pilkada.

- Advertisement -
Baca Juga:  Legislator Senayan Desak TNI-Polri Segera Tumpas KKB Papua

Tipikal hoaks yang serupa itu dibenarkan oleh Pakar Komunikasi politik Henry Subiakto. Dia menjelaskan, pola-pola hoaks yang beredar selama pemilu tidak jauh berbeda dengan yang muncul pada pemilu Amerika Serikat pada 2016. Isunya mirip, namun lokasinya berbeda. Henry mencontohkan hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Sebelum muncul pada 2 Januari lalu, hoaks serupa sudah ada di momen pemilu AS.

Pada 30 September 2016, website Christian Times Newspaper (CTN) mempublikasikan hal serupa. Koran itu menyebut ada sekitar 10 ribu surat suara yang telah ditandai sebelumnya untuk Hillary Clinton ditemukan di sebuah gudang di Ohio. Lengkap dengan foto tumpukan boks kontainer berwarna hitam. Padahal, itu adalah foto yang diambil pada 2015 di Birmingham, Inggris.(byu/egp)

Laporan: JPG

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020, sebagaimana pemilu 2019, diprediksi belum bisa lepas dari hoaks. Sejumlah langkah antisipatif dilakukan KPU agar potensi penyebaran informasi bohong di pilkada 2020 bisa ditekan. Salah satunya, membentuk satu tim kerja yang khusus untuk menanggulangi hoaks terkait pelaksanaan pilkada.

 

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat forum Focus Group Discussion (FGD) tentang analisis hoaks selama dan pascapemilu 2019 di KPU, Selasa (20/8). Tim tersebut tidak diambil dari SDM KPU, melainkan merekrut SDM dari luar KPU. Bekerja sama dengan pemerintah, juga LSM yang konsen pada hoaks.

Tugas utama tim tersebut adalah menangkal hoaks dengan cara yang kreatif. Dimulai dari mengisi kekosongan informasi dengan konten menarik perhatian masyarakat. Di sini KPU menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik jelang pilkada. "Tim itu juga harus mampu mendeteksi potensi hoaks dan membersihkannya jika hoaks itu terlanjur beredar ke masyarakat," terangnya.

Baca Juga:  Jokowi Sentil Menteri yang Berkampanye

Ruang lingkupnya adalah penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan. Misalnya ada paslon yang telah ditetapkan KPU kemudian diserang terkait persyaratan calon. tim tersebut akan ikut menangkal. "Hoaks itu akan marak di tahapan pencalonan, kampanye, dan tahap hasil pemilihan," lanjutnya.

Pembentukan tim tersebut sedang dibahas dan akan bekerja efektif bersamaan dengan dimulainya tahapan-tahapan pilkada 2020. Momen tersebut juga sebagai ajang orientasi dnegan tujuan akhir pemilu 2024. Dengan persiapan yang panjang diharapkan kerja tim tersebut bisa lebih maksimal.

Dalam penanganan hoaks pilkada, tim akan berjejaring dengan KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota. ’’Pola hoaks-nya mirip-mirip sebenarnya. Locus (lokasi)-nya yang berbeda, tapi temanya sama,’’ tambah  mantan komisioner KPU Provinsi Jateng itu. Pihaknya sudah mulai memetakan tipikal-tipikal hoaks selama pemilu dan akan digunakan untuk mengantisipasi pilkada.

Baca Juga:  Penundaan Pemilu Perburuk Demokrasi

Tipikal hoaks yang serupa itu dibenarkan oleh Pakar Komunikasi politik Henry Subiakto. Dia menjelaskan, pola-pola hoaks yang beredar selama pemilu tidak jauh berbeda dengan yang muncul pada pemilu Amerika Serikat pada 2016. Isunya mirip, namun lokasinya berbeda. Henry mencontohkan hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Sebelum muncul pada 2 Januari lalu, hoaks serupa sudah ada di momen pemilu AS.

Pada 30 September 2016, website Christian Times Newspaper (CTN) mempublikasikan hal serupa. Koran itu menyebut ada sekitar 10 ribu surat suara yang telah ditandai sebelumnya untuk Hillary Clinton ditemukan di sebuah gudang di Ohio. Lengkap dengan foto tumpukan boks kontainer berwarna hitam. Padahal, itu adalah foto yang diambil pada 2015 di Birmingham, Inggris.(byu/egp)

Laporan: JPG

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari