JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menuntaskan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024. Hasilnya, Bawaslu menemukan 19 permasalahan, dengan rincian 13 pada pemungutan suara dan 6 lainnya dari penghitungan suara.
Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah ditemukannya intimidasi kepada pemilih. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, kasus intimidasi terjadi di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam proses pemungutan terjadi di 2000-an TPS.
“2.271 TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS,” ujarnya di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Kamis (15/1).
Kemudian, ada juga kasus mobilisasi untuk datang ke TPS. Hal itu terjadi di 2.632 TPS. Sementara dalam tahapan penghitungan suara, intimidasi juga terjadi di seribuan TPS.
“1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara,” tuturnya.
Sebaran kasus itu terjadi di banyak daerah. Antara lain di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, hingga Riau.
Mobilisasi, lanjut dia, dilakukan oleh sejumlah unsur. Mulai dari tim sukses, peserta pemilu, hingga penyelenggara. Namun, dia titik membeberkan mobilisasi dilakukan untuk mencoblos calon yang mana.
Terhadap kasus itu, Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan. “Khususnya bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara,” terangnya.
Selain intimidasi, kasus lain yang mengemuka adalah terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Itu dilaporkan ada di 2.413 TPS yang tersebar di banyak daerah.
Paslon 1 dan 2 Inventarisir Kecurangan
Kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mulai menginvetarisasi dugaan kecurangan pemilu 2024. Mereka mengklaim mengantongi banyak bukti dan laporan dugaan kecurangan dari berbagai pihak. Mulai dari saksi dan relawan Amin.
Timnas Amin menyebut dugaan kecurangan itu meliputi beberapa kelompok. Pertama, indikasi penggelembungan suara. Berdasar laporan yang diterima, indikasi penggelembungan terjadi di ribuan tempat pemungutan suara (TPS). Timnas menemukan perbedaan jumlah suara di TPS dengan data real count KPU.
Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Amin Subekti menjelaskan, dari 335 laporan penggelembungan suara yang diterima dan diverifikasi sejauh ini, terdapat perbedaan angka di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung C1 Hasil yang ada di situs pemilu2024.KPU.go.id. ”Itu tersebar di 181 (kabupaten) kota dan 36 provinsi,” kata Amin dalam konferensi pers, Kamis (15/2).
Dia menegaskan, indikasi penggelembungan suara di ratusan TPS itu tidak hanya terjadi pada satu pasangan calon (paslon). Tapi semua paslon. Namun, proporsi suara yang digelembungkan paling banyak ada di kubu paslon 2. Yakni, 65 persen.
Sementara paslon 1 mendapat tambahan 19,6 persen. Kemudian pasangan nomor urut 3 mendapatkan 15,4 persen. Pengecekan perbedaan jumlah suara di tabulasi dan dokumen C1 Hasil di website resmi KPU itu bisa diakses oleh siapa saja. Dari penelusuran JPG di situs yang sama, perbedaan jumlah angka masih terjadi hingga tadi malam.
Di TPS 146 Kalideres, Jakarta Barat, misalnya, jumlah suara paslon 2 di tabulasi menunjukkan angka 794. Sementara di dokumen pendukung C1 Hasil menunjukkan angka berbeda. Yakni 99 suara. Tidak hanya suara paslon 2, angka suara paslon 3 juga berbeda. Di tabulasi, perolehan suara Ganjar-Mahfud tertulis 17. Sementara di dokumen C1 hanya 14.
Perbedaan angka itu juga terjadi pada TPS 001 Penumangan Baru, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung. Jumlah suara paslon 2 tertulis di tabulasi sebesar 464. Sementara di dokumen C1 tertulis 164 suara. Sementara suara paslon 1 dan 3 tidak terjadi perbedaan. Penelusuran JPG, perbedaan semacam itu juga sempat terjadi di beberapa TPS lain di Banten dan Jawa Tengah.
Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Amin Ari Yusuf Amir menambahkan, ada beberapa dugaan kecurangan lain yang telah dikelompokkan. Mulai dari klaster surat suara yang sudah tercoblos sebelum surat suara diterima pemilih hingga klaster pengerahan kepala desa untuk mengarahkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
”Lalu (klaster kecurangan, red) pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suara yang kurang, penghalangan pemilih di PPLN, manipulasi data DPT (daftar pemilih tetap, red), lalu upaya menghalangi saksi di TPS dan money politics,” ujarnya.
Sementara partai pendukung Ganjar-Mahfud menggelar pertemuan di Gedung High End di Jalan Menteng, kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri ketua umum partai pendukung Ganjar-Mahfud, Capres Ganjar dan Cawapresnya Mahfud MD serta tim inti TPN.
Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dalam pertemuan tersebut disampaikan berbagai temuan dari aktivis demokrasi terkait kecurangan pemilu. “Serta dikaji soal pasal-pasal Undang-Undang Pemilu terkait keterlibatan pejabat negara. Yang menurut UU seharusnya bertentangan,” ujarnya.
Yang utama adalah kecurangan pemilu akan dibuktikan sejak hulu hingga ke hilir. Dimulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, berbagai intimidasi kepala daerah, penggunaan aparatur negara, hingga politik anggaran yang digunakan untuk mendukung paslon 2. “Ini merupakan anomali pemilu yang menyentuh aspek legitimasi pemilu,” tegasnya.
Semua kecurangan itu akan dibuktikan secara komprehensif oleh tim khusus yang dibentuk TPN. Tim khusus ini terdiri dari pakar hukum, pakar teknologi informasi, pakar demografi dan sejumlah orang berpengalaman. “Mereka merupakan masyarakat sipil yang berintegritas,” urainya.
Dia mengatakan, anomali Pemilu 2024 ini salah satunya terlihat dari perpebadaan hasil antara PPLN dengan di dalam negeri. PPLN yang tidak tersentuh intimidasi, tidak tersentuh bansos dan berbagai kecurangan lainnya memenangkan paslon 3. “Ini tentunya anomali itu,” urainya.
Anomali lainnya, lanjutnya, di kandang-kandang banteng, PDIP mendapatkan suara pileg yang tinggi. Namun, dalam pilpres suaranya tidak mengikuti. “Saya pastikan ada intimidasi ke kepala daerah yang berasal dari Partai Banteng,” jelasnya.
Apakah akan bekerja sama dengan paslon 1 untuk kecurangan pemilu? Dia mengatakan informasi yang didapatkan paslon 1 juga merasakan hal yang sama. “Namun, untuk ini akan dikerjakan di tim masing-masing yang tentu berintegritas,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) meluapkan kekesalannya terhadap berbagai potensi kecurangan yang dinilai terjadi secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) pada Pemilu 2024.
OSO menyatakan, tak habis pikir, ada penggelembungan suara yang memenangkan paslon 2, Prabowo-Gibran hingga 800 suara. Padahal, di setiap TPS tidak lebih dari 300 suara. OSO menilai janggal perolehan suara paslon 2 itu.
“Semua TPS itu maksimum 300 suara, kok ada laporan seolah-olah paslon mendapatkan 800, 700 (suara)? Ini gila! Sudah ini pemilu gila ini,” kata OSO di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
OSO menegaskan, rakyat harus diberitahu terkait berbagai dugaan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif pada Pemilu 2024 ini. Ia pun meyakini, rakyat Indonesia menyaksikan hal itu.
“Kita berpihak kepada rakyat kita gak mau rakyat dibohongi seperti itu. Nanti rakyat terbuka matanya, loh kok begini ya, ada daerah-daerah yang melaporkan ini merasa ‘Pak kami gak merasa milih si ini kok yang menang ini ya Pak? Kotak yang mana yang dibawa?’ Ini luar biasa. Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran bukan pembenaran kebenaran,” tegas OSO.
Dalam kesempatan yang sama, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons tingginya perolehan suara hasil hitung cepat atau quick count yang diraih pasangan paslon 2 Prabowo-Gibran di kandang Banteng atau basis suara dari PDI Perjuangan. Pasalnya, raihan suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah dan Bali kalah dari Prabowo-Gibran. “Kan quick count itu, real count-nya belum,” ujar Ganjar.
Ganjar merasa aneh dengan raihan suara PDI Perjuangan yang tetap tinggi di dua wilayah kandang banteng itu. Bahkan secara nasional, PDIP memperoleh suara tertinggi pada Pemilu 2024. “Hasil dari quick count perolehan PDIP saya kira masih tinggi ya, kalau nggak salah masih nomor satu ya. Agak anomali dengan suara saya,” urai Ganjar.
Oleh karena itu, Ganjar menyatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan menyelidiki adanya anomali suara pada Pemilu 2024. “Maka hari ini (kemarin, red) sedang diselidiki oleh kawan-kawan, mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya, sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar,” ujar Ganjar.
Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menanggapi santai tudingan kecurangan yang disampaikan paslon lain. Baginya, hal itu biasa disampaikan pihak yang kalah dalam kontestasi di berbagai level. “Bahkan pemilihan kepala desa pun pasti ada klaim kecurangan,” ujarnya.
Namun, sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dicurangi untuk melakukan pelaporan. Sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa memanfaatkannya. “Jalurnya sudah ada melalui Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) dan saya kira jalur yang sudah disediakan itu bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.
TKN sendiri optimis kemenangan satu putaran sudah bisa dipastikan diraih paslonnya. Sebab, klaim itu sejalan dengan hasil quick count semua lembaga survei yang kredibel.
Presiden Joko Widodo juga turut mengomentari terkait kecurangan pemilu kali ini. Jokowi menilai bahwa mekanisme pengawasan telah ada dan berlapis. Menurutnya, di setiap tempat pemungutan suara (TPS), telah ada saksi dan perwakilan Bawaslu.
“Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan,” bebernya.
Kepala Negara menyebut bahwa jika ditemukan kecurangan dalam pemilu, maka semua pihak bisa membawa buktinya ke Bawaslu hingga ke Mahkamah Konstitusi nantinya. “Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK,” tutur Jokowi.
Dia juga mengomentari terkait hasil hitung cepat atau quick count. Jokowi meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu penghitungan dari KPU. “Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun, kita harus menunggu hasil resmi dari KPU,” tuturnya.
Pada bagian lain, usai pileg berakhir sejumlah tim sukses (timses) caleg diduga mengalami indikasi gangguan mental. Hal ini merujuk pada adanya sejumlah nama yang masuk ke RSUD Tamansari Jakarta untuk mendapat perawatan.
”Saat ini sudah 40 orang mendaftar dan beberapa di antaranya tertulis di kolom institusi sebagai timses caleg di bit.ly/skriningjiwarsudtamansari,” ujar Kepala Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan RSUD Tamansari Jakarta Ngabila Salama, kemarin.
Diakuinya, RSUD Tamansari memang membuka layanan konsultasi indikasi gangguan mental bagi caleg, timses caleg, KPPS, fans fanatik, dan partisipan pemilu lainnya. Layanan bisa diakses pada Senin-Sabtu, pukul 12.00-21.00 WIB sesuai jadwal praktik psikiater.
Pendaftarannya pun mudah, cukup menghubungi nomor layanan di 085892481576. ”Untuk tarif pasien umum konseling dengan psikiater Rp 60 ribu saja. Jika ada rujukan BPJS dari FKTP maka gratis,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan uji stres gratis pada Selasa (20/2) nanti. Bekerja sama dengan RS Soeharto Heerdjan, pada uji stress gratis ini akan ada interpretasi hasil tes canggih oleh psikiater dan psikolog klinis.
”RSUD kami juga berencana membuka layanan konsultasi online by zoom selama 15 menit per pasien sebagai penapisan awal kasus. Layanan ini untuk memutuskan apakah perlu tatap muka dengan psikiater untuk konseling dan pengobatan atau tidak,” paparnya.
Ngabila turut meminta para petugas KPPS, panitia penyelenggara pemilu, caleg, tim sukses, partisipan pemilu, termasuk masyarakat umum untuk tidak takut memeriksakan diri. Sebab, semua masalah fisik dan mental dapat ditatalaksana secara gratis dengan BPJS Kesehatan. Upaya ini pun bisa sebagai salah satu upaya mencegah komplikasi atau minum obat dalam jangka waktu lama.
”Jangan malu atau takut distigma untuk konsultasi baik online atau langsung ke psikolog dan psikiater. Misal ada gangguan ringan seperti cemas, insomnia, depresi, impulsif, gangguan mood, kelelahan, kehilangan minat, overthinking, dan lainnya,” paparnya.(far/idr/tyo/mia/lyn/jpg)
