(RIAUPOS.CO) — DPRD Siak menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah akhir 2018. Perbaikan di berbagai sektor dan program pembangunan jadi atensi legislator sebagai catatan terhadap eksekutif.
Paripurna dihadiri langsung Bupati Siak Drs H Alfedri MSi, Pejabat Sekretaris Daerah Siak Jamaluddin MSi dan sejumlah OPD di gedung Panglima Gimbam DPRD Siak, Senin (5/8). Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Siak Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua DPRD Sutarno dan Hendri Pangaribuan.
- Advertisement -
Ketua DPRD Siak Indra Gunawan dengan tegas mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedapat mungkin mengoptimalkan peranan. Menitikberatkan program kegiatan pada hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sasarannya harus tepat. Program kegiatan OPD sedapat mungkin lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat di sektor-sektor penting. Tentu pembenahan harus dilakukan,” pesannya.
- Advertisement -
Dengan demikian lanjut Indra, maka diharapkan pemanfaatan anggaran dari pagu APBD 2019 misalnya. Berdasarkan hasil LKPj 2018 tersebut dapat dibenahi secara bersama. Sehingga anggaran yang tidak tepat bisa dioptimalkan dalam berbagai pelayanan yang bersentuhan langsung dengan publik.(adv)
(RIAUPOS.CO) — DPRD Siak menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah akhir 2018. Perbaikan di berbagai sektor dan program pembangunan jadi atensi legislator sebagai catatan terhadap eksekutif.
Paripurna dihadiri langsung Bupati Siak Drs H Alfedri MSi, Pejabat Sekretaris Daerah Siak Jamaluddin MSi dan sejumlah OPD di gedung Panglima Gimbam DPRD Siak, Senin (5/8). Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Siak Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua DPRD Sutarno dan Hendri Pangaribuan.
Ketua DPRD Siak Indra Gunawan dengan tegas mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedapat mungkin mengoptimalkan peranan. Menitikberatkan program kegiatan pada hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sasarannya harus tepat. Program kegiatan OPD sedapat mungkin lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat di sektor-sektor penting. Tentu pembenahan harus dilakukan,” pesannya.
Dengan demikian lanjut Indra, maka diharapkan pemanfaatan anggaran dari pagu APBD 2019 misalnya. Berdasarkan hasil LKPj 2018 tersebut dapat dibenahi secara bersama. Sehingga anggaran yang tidak tepat bisa dioptimalkan dalam berbagai pelayanan yang bersentuhan langsung dengan publik.(adv)
