JAKARTA (RIAUPOS.CO) — JUMLAH pasien sembuh mengalami peningkatan yang menggembirakan. Pada periode 28 hingga 29 April kemarin, tercatat pertambahan 137 pasien sembuh. Hampir separuh dari pertambahan pasien positif, yakni 260 orang. Total 1.1391 orang dinyatakan telah sembuh.
Sementara angka kematian melambat. Pada periode kemarin dilaporkan pertambahan 11 kasus kematian baru. Semakin berjarak dengan jumlah pasien sembuh. Total kasus kematian hingga kemarin mencapai 784 orang. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, dari 34 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 440 orang. Disusul Jawa Timur sebanyak 152, Sulawesi Selatan 118, Jawa Barat 107, Jawa Tengah 101 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 1.391 orang.
Meski demikian, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 masih bertambah sebanyak 260 orang hingga totalnya menjadi 9.771 orang. Kemarin, 11 provinsi nihil kasus positif. Yakni Aceh, Bali Bangka Belitung, Banten, Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. "Distribusi kasus positif sebanyak 59 persen adalah laki-laki dan 41 persen perempuan," kata Yuri kemarin.
Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis. Adapun kasus meninggal paling banyak terjadi pada kelompok usia sekitar 30-59 tahun, yakni sebanyak 364 orang, selanjutnya kedua terbanyak adalah pada rentang usia 60-79 tahun sebanyak 311 orang dan di atas 80 tahun sebanyak 28 orang.
Selain itu ada faktor penyakit penyerta atau komorbiditas berupa penyakit hipertensi, diabetes, jantung dan penyakit paru-paru, yang memperburuk kondisi pasien hingga meninggal dunia. Akumulasi data tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 86.985 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 46 laboratorium. Sebanyak 67.784 kasus spesimen yang diperiksa, 9.771 di antaranya positif dan 58.013 sisanya negatif.
Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 221.750 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 21.653 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 297 kabupaten/kota di Tanah Air. Yuri mengungkapkan, penambahan kapasitas lab juga terus digenjot untuk meng agresifkan pemeriksaan dan penelusuran kontak. Total 89 laboratorium yang saat ini melakukan pengujian di seluruh tanah air. 48 Lab di Rumah Sakit, 15 Lab di perguruan tinggi, 18 lab milik Kementerian Kesehatan, 5 lab milik dinas kesehatan daerah dan 3 lab di Balai Veteriner.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Percepatan Penanganan Covid–19 Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah tetap menyediakan informasi yang transparan lewat sistem informasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) di laman covid19.go.id. Doni mengungkapkan, sistem ini mampu mencatat dan mengintegrasikan data Covid–19 dari input puskesmas, rumah sakit, laboratorium pemeriksa, dan dinas kesehatan di tingkat daerah dengan pendampingan dari TNI, Polri, BPBD, BIN dan jajaran dinas kominfo di daerah.
"Sistem Bersatu Lawan Covid (BLC) merupakan hasil upaya kolaborasi lintas sektor yang dikoordinasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19," jelas Doni.
Doni yang juga merupakan Kepala BNPB menambahkan bahwa sistem ini mampu memantau data sebaran kasus positif, pasien positif yang sembuh dan meninggal, orang dalam pemantauan (ODP), serta pasien dalam pengawasan (PDP).
"Selain itu, sistem dapat melihat gambaran kasus secara detail serta dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan logistik RS dan laboratorium dalam penanganan Covid–19, untuk dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan ke depannya," tambahnya.
Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjamin bahwa data yang disampaikan oleh Yuri setiap hari adalah data yang telah diverifikasi dan divalidasi berkali-kali. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto kemarin menyatakan bahwa tidak ada yang ditutupi. Jika pun ada data yang berbeda baik itu di daerah dengan data yang disampaikan oleh pemerintah, bisa terjadi karena perhitungan waktu penutupan perhitungan yang disepakati tidak sama oleh beberapa instansi atau kementerian-lembaga.
"Karena ada beberapa orang yang pemeriksaannya bisa satu sampai empat kali, oleh karena itu perlu validasi dan verifikasi," kata Didik.
Dia menjelaskan untuk alur pengumpulan data Covid-19 di Indonesia dimulai dari laboratorium jejaring di daerah. Kemudian dikirimkan dan dikompilasi di laboratorium Balitbang Kesehatan Kemenkes. Pada tahap ini, Balitbang Kesehatan Kemenkes kemudian melakukan validasi dan verifikasi data agar tepat.
Setelah itu data dari Balitbang Kesehatan dikirimkan ke Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (PHOEC) Kemenkes yang kemudian juga dilakukan proses validasi dan verifikasi. PHOEC juga menerima data dari dinas kesehatan tiap provinsi di seluruh Indonesia terkait penelusuran epidemiologi tiap daerah bersangkutan. Data yang diberikan oleh dinas kesehatan provinsi juga mencakup informasi mengenai jumlah spesimen dan banyaknya orang yang diperiksa, hasil positif dan negatif dari pemeriksaan tiap daerah, serta data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di wilayah itu.
Selanjutnya PHOEC meneruskan data tersebut kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yang kemudian kembali dilakukan proses verifikasi dan validasi. Data yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes yang disimpan pada sistem gudang data juga terintegrasi dengan sistem Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19.
"Setiap ada data baru yang diperbarui di gudang data Kemenkes, secara otomatis data tersebut juga diperbarui di sistem data Gugus Tugas dalam waktu 12 menit setelah ada pembaruan data di Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Jamin Akses Vaksin Covid-19
Sementara itu, Inggris mendukung jaminan akses vaksin Covid-19 untuk semua orang di dunia. Termasuk Indonesia. Bersama 20 negara dan organisasi global, Inggris menegaskan komitmennya dalam perjanjian global Kesepakatan Akses COV. Komitmen baru dalam Kesepakatan Akses COV sekaligus menindaklanjuti pertemuan keuangan G20 dan Bank Dunia pekan lalu mengenai upaya mitigasi Covid-19.
Langkah tersebut memastikan masyarakat dunia memiliki akses yang sama untuk vaksin dan perawatan Covid-19. Sekaligus, meningkatkan pasokan vaksin secara global setelah disetujui pengunaannya. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, negaranya menjadi salah satu pendukung terbesar upaya global untuk menemukan vaksin virus corona. Salah satunya, dengan menyediakan 250 juta poundsterling untuk penelitian internasional Covid-19 kepada Centre for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
Selain itu, ilmuwan Inggris di Universitas Oxford dan Imperial College London juga memimpin upaya untuk mengembangkan vaksin Covid-19. Uji coba terhadap manusia rencananya dimulai minggu ini di Oxford. Pemerintah Inggris juga memberikan dana GBP 42,5 juta untuk mendukung uji klinis kedua institusi tersebut.
"Kami bangga untuk mendukung ajakan aksi WHO untuk menyatukan para mitra kesehatan global dalam mempercepat kemajuan penemuan vaksin untuk memerangi Covid-19," kata Dominic Raab dalam keterangan tertulis oleh Kedutaan Besar Inggris, kemarin.
Menteri Inggris untuk Pembangunan Internasional Anne-Marie Trevelyan menuturkan, menggelontorkan pendanaan dan melibatkan ahli merupakan upaya Inggris untuk memerangi pandemi saat ini. Dengan tujuan, untuk menyelamatkan nyawa di Inggris dan seluruh dunia.
"Memastikan vaksin, perawatan, dan teknologi tersedia di negara-negara yang paling rentan adalah penting guna mengakhiri pandemic. Juga, menjaga kita dan seluruh dunia aman dari infeksi di masa depan," papar Anne-Marie Trevelyan.
Kesepakatan Akses COV meliputi lima langkah komitmen. Pertama, menyediakan akses ke perawatan, teknologi, dan vaksin baru di seluruh dunia. Kedua, berkomitmen terhadap penelitian dan mengkoordinasikan upaya mengatasi pandemi dan mengurangi infeksi. Ketiga, mengambil keputusan bersama merespon pandemi. Dengan mengakui bahwa penyebaran virus di satu negarabisa berdampak di semua negara. Keempat, belajar dari pengalaman dan menyesuaikan respon global. Kelima, bertanggung jawab kepada komunitas yang paling rentan dan seluruh dunia.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, WHO mengumumkan penunjukan dua utusan khusus baru untuk memimpin kerja sama global dalam penelitian dan akses vaksin tersebut. Yakni, mantan Kepala Glaxo Smith Kline (GSK), produsen obat global terbesar Inggris, Sir Andrew Witty dan Ketua Dewan Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) Dr. Ngozi Okonjo-Iweala.(tau/lyn/ted)
