NEW YORK (RIAUPOS.CO) – Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi gencatan senjata di Gaza selama sisa bulan suci Ramadan. Ini menjadi resolusi pertama tanpa veto dari AS. Resolusi ini juga menjadi yang pertama usai kekejaman Israel yang membombardir Gaza secara brutal selama lima bulan lebih. Dalam resolusi itu, Hamas juga diminta untuk membebaskan sandera.
’’Hasil pemungutan suara yakni 14 suara setuju, 0 suara menentang, 1 suara abstain. Rancangan keputusan itu telah ditetapkan menjadi resolusi 2728 (2024),’’ ujar Presiden DK PBB Yamazaki Kazuyuki disambut tepuk tangan yang menggema dari para delegasi.
Dilansir dari Al Jazeera, dalam pemungutan suara, AS abstain. Tapi hal itu tak mengubah hasil. AS sebelumnya sempat 3 kali memveto draf resolusi DK PBB terkait gencatan senjata di Gaza.
AS memilih abstain dalam voting setelah menyebut DK PBB mengabaikan perubahan penting dalam resolusi itu, termasuk soal menambah kecaman terhadap Hamas. ’’Kami tidak setuju dengan semua yang ada dalam resolusi ini. Oleh karena itu, sayangnya kami tidak dapat memilih ya (setuju dengan resolusi),’’ ujar Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Sudah bisa ditebak, persetujuan resolusi gencatan senjata itu membuat Israel berang. Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan masih saja mengulang narasi yang sama dengan menyebut kelompok pejuang Hamas lah yang memulai perang ini. ’’Saya ulangi, pembantaian Hamas lah yang memulai perang ini,’’ tegasnya.
Kemarahan ditunjukkan oleh PM Israel Benjamin Netanyahu. Ia menyindir AS yang tak menggunakan hak vetonya sehingga membuat resolusi itu disetujui. ’’Ini jelas merupakan kemunduran dari posisi konsisten AS di Dewan Keamanan sejak awal perang,’’ ujarnya dilansir dari Agence France-Presse (AFP).
Netanyahu yang kesal pun membatalkan untuk mengirim delegasi Israel ke AS. Awalnya, delegasi Israel memang akan bertolak ke Washington untuk membicarakan detail operasi Rafah.
Para pejabat AS mengatakan mereka bingung dengan keputusan Netanyahu untuk membatalkan delegasi tersebut. Seorang pejabat Gedung Putih menyebut tindakan Netanyahu sebagai reaksi berlebihan yang kemungkinan besar mencerminkan kekhawatiran politik dalam negeri Israel sendiri.
’’Kami sangat kecewa mereka tidak datang ke Washington DC untuk berdiskusi dengan kami soal alternatif yang tepat atas rencana serangan darat di Rafah,’’ kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada para wartawan.
Namun, Kirby menegaskan bahwa pemungutan suara itu tidak merepresentasikan adanya perubahan dalam kebijakan AS. Ia mengatakan bahwa AS abstain karena teks resolusi tersebut tidak mencantumkan kecaman terhadap Hamas.
Beberapa jam setelah kunjungan delegasi ke AS dibatalkan, Menteri Israel Gideon Saar mengajukan pengunduran dirinya dari pemerintahan. Saar beralasan pengunduran dirinya dipicu karena dirinya tidak dilibatkan dalam kabinet perang, yang menetapkan kebijakan.
Usai resolusi gencatan senjata disepakati, Hamas pun menyambut baik hal itu. Hamas menyebut siap merundingkan pembebasan sandera dengan imbalan tahanan Palestina. ’’Kami juga menegaskan kesiapan kami untuk segera terlibat dalam proses pertukaran tahanan yang mengarah pada pembebasan tahanan di kedua belah pihak,’’ tutur kelompok pejuang Palestina itu.
Sekjen PBB Antonio Guterres pun menyambut baik resolusi itu. ’’Dewan Keamanan baru saja menyetujui resolusi yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai Gaza, menuntut gencatan senjata segera, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat. Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan tidak bisa dimaafkan,’’ katanya.
Menlu Retno Sambut Baik Resolusi DK PBB
Sementara itu, Indonesia menyambut baik disahkannya resolusi terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina, oleh DK PBB. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi berharap, dengan adanya resolusi ini maka implementasinya juga dapat segera dijalankan.
Retno sendiri terus mengikuti jalannya rapat yang berlangsung kemarin. Komunikasi dengan Dubes RI di New Yok yang mengikuti proses perhitungan suara tak putus-putus.
Hingga akhirnya disahkan setelah 14 negara menyatakan setuju mendukung resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza selama bulan Ramadan tersebut. Bahkan, mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan dan langgeng.
”Ini kabar yang sangat menggembirakan karena untuk pertama kalinya DK PBB mengesahkan resolusi yang didalamnya mengatur soal gencatan senjata,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Selain itu, Retno juga menggarisbawahi soal bantuan kemanusiaan yang tercantum dalam resolusi tersebut. Menurutnya, adanya poin ini menandakan dunia internasional yang paham bahwa saat ini bantuan kemanusiaan sangat terhambat. Karenanya, disampaikan pula dalam resolusi tersebut untuk bisa memperluas aliran bantuan kemanusiaan terutama dalam skala besar. Termasuk, soal memperkuat perlindungan warga sipil.
“Ada kata bantuan kemanusiaan bukti bahwa dunia internasional paham bahwa bantuan sangat terhambat. Sehingga dampaknya adalah krisis kemanusiaan di sana semakin buruk. Khususnya gaza utara yang jumlah pengungsinya mencapai 600 ribu orang,” paparnya.
Indonesia sendiri berencana untuk kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan dalam waktu dekat. Kemarin, rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah digelar untuk merumuskan bantuan yang akan dikirimkan.
”Untuk bantuan sudah kita sepakati bahwa pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan Sudan yang nilainya masing-masing 1 juta dolar AS,” ungkap Muhadjir. Nantinya, bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Retno merinci, Indonesia akan fokus memberi bantuan di bidang kesehatan sesuai permintaan yang disampaikan. Pertama, dari Pemerintah Mesir, dimana Kementerian Kesehatan Mesir meminta bantuan untuk menangani pengungsi Palestina yang berada di Mesir.
”Jadi sekali lagi bantuan yang kita berikan melalui pemerintah Mesir untuk menangani pengungsi Palestina, melengkapi bantuan-bantuan yang telah kita berikan dan akan kita berikan kepada Palestina,” jelas Retno.
Kemudian, kedua dari Pemerintah Sudan, untuk menangani masalah kesehatan di Sudan sebagai dampak dari masalah internal yang mereka hadapi sejak tahun lalu. Seperti diketahui, akibat perang saudara yang terjadi di dalam negeri, ribuan warga tewas. Kemudian, krisis pangan pun tengah mengancam warga sipil di sana.
Bantuan untuk Palestina sendiri bukan kali pertama disalurkan oleh pemerintah. Sudah beberapa kali Indonesia memberikan bantuan ke Palestina baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Di mana, sumber dari bantuan ini berasal dari pemerintah dan kalangan non-pemerintah.
”Jika di total bantuan yang berasal dari Indonesia baik dari pemerintah maupun non-pemerintah jumlahnya sudah 4.400 ton untuk Palestina, yang mayoritas diantaranya diperuntukkan untuk Gaza,” ungkap Retno.
Diakuinya, dalam penyaluran bantuan ini, terutama jalur darat, memiliki banyak hambatan. Sehingga, saat ini pemerintah tengah mencari jalan lain untuk bisa menyalurkan bantuan yang ada. ”Di dalam kaitan ini pemerintah Indonesia diajak bicara oleh Pemerintah Yordania untuk diajak bersama-sama untuk membantu Palestina melalui udara, melalui airdrop,” jelasnya.
Usulan tersebut, kata dia, sudah dibicarakan dengan Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, hingga dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Presiden disebutnya telah setuju untuk bisa memberikan bantuan melalui udara, ”Ini sekarang sedang dimatangkan jenis bantuannya,” sambungnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan, untuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan, pemerintah akan membentuk Satgas Terpadu. Satgas ini terdiri dari BNPB, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Kesehatan. ”Nanti barang-barang itu yang menentukan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri yang bisa disiapkan sesuai dengan permintaan baik Palestina lewat Mesir maupun untuk Sudan,” ujarnya
.
Kemudian, barang-barang tersebut akan diangkut menggunakan pesawat Garuda. Diharapkan, bantuan sudah bisa disalurkan pada minggu depan. ”Dan juga untuk barang-barang yang dari non-pemerintah tetap juga kita akan himpun. Mungkin nanti akan ada pengiriman dua kali,” katanya.(dee/mia/jpg)
