Menteri Siti dalam paparan tunggalnya menyampaikan, “Sebagaimana pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan MPR/DPR RI (16/8), Indonesia saat ini membutuhkan SDM yang unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi, termasuk di lingkungan birokrasi. Saya yakin ASN KLHK termasuk SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Maju.”

Menteri Siti berpendapat, keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan membutuhkan karakter SDM yang tepat. “Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur kepemerintahan (governing procedure), memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam kepemerintahan,” tutur Menteri Siti.

Menteri Siti mengungkapkan, paradigma baru pelayanan publik haruslah memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Implementasi reformasi birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga masyarakat dalam program-program pemerintah, berfikir strategis dan bertindak demokratis, serta tetap memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

Lebih lanjut Menteri Siti menerangkan, birokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sebuah bangsa. Birokrasi berperan dalam merumuskan kebijakan negara/pemerintah melalui peran/fungsi pengaturan/regulasi agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Birokrasi juga berperan dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor, sekaligus sebagai pengayoman dan perlindungan warga masyarakat dari berbagai gangguan.

“Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan peran birokrasi dengan baik, ASN haruslah memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi tersebut meliputi skill (keterampilan), pengetahuan dan kualifikasi teknis untuk sebuah peran, serta juga memiliki kompetensi perilaku, karakteristik, dan sikap personal yang mampu mendorong kinerja dalam setiap pekerjaan yang diberikan,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti pun berpesan agar pengembangan nilai-nilai kehidupan publik (public life) diinternalisasi ke dalam tubuh birokrasi. Prinsip-prinsip public life tersebut diantaranya tidak berfikir untuk kepentingan diri sendiri (selflessness), memiliki integritas dan obyektif dalam melaksanakan urusan publik, akuntabel dalam keputusan dan langkah-langkah di lapangan, memiliki sifat keterbukaan dan kejujuran, serta berjiwa pemimpin dalam mendorong keenam prinsip tersebut. 

“Hal ini penting untuk menghadapi tantangan nilai-nilai reformasi birokrasi yang akan datang. Tantangan tersebut diantaranya adalah kompetitif, sumber terbatas, interdependensi, heterogenitas, observable, measurable dan prinsip equality,” Menteri Siti mengingatkan.

Lima hal penting kemudian diutarakan Menteri Siti di hadapan ASN lingkup KLHK. “Integritas, visionary, leadership/kepemimpinan, followership dan statement ship adalah hal yang harus ditumbuhkembangkan di dalam birokrasi. Saya melihat bahwa lima hal ini telah dimiliki dengan baik oleh para ASN lingkup KLHK, dari jajaran struktural hingga ke level di tingkat tapak. Untuk itu saya optimis, SDM unggul KLHK mampu mewujudkan visi dan misi pemerintah yaitu menuju Indonesia Maju,” tutup Menteri Siti.

Pembinaan pegawai lingkup KLHK merupakan rangkaian peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dengan tema SDM Unggul, Indonesia Maju. Hadir dalam kegiatan pembinaan pegawai tersebut seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya KLHK, JPT Pratama KLHK, serta pejabat struktural dan seluruh staf KLHK Pusat.(ADV)

 

Menteri Siti dalam paparan tunggalnya menyampaikan, “Sebagaimana pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan MPR/DPR RI (16/8), Indonesia saat ini membutuhkan SDM yang unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi, termasuk di lingkungan birokrasi. Saya yakin ASN KLHK termasuk SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Maju.”

Menteri Siti berpendapat, keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan membutuhkan karakter SDM yang tepat. “Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur kepemerintahan (governing procedure), memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam kepemerintahan,” tutur Menteri Siti.

Menteri Siti mengungkapkan, paradigma baru pelayanan publik haruslah memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Implementasi reformasi birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga masyarakat dalam program-program pemerintah, berfikir strategis dan bertindak demokratis, serta tetap memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

Lebih lanjut Menteri Siti menerangkan, birokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sebuah bangsa. Birokrasi berperan dalam merumuskan kebijakan negara/pemerintah melalui peran/fungsi pengaturan/regulasi agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Birokrasi juga berperan dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor, sekaligus sebagai pengayoman dan perlindungan warga masyarakat dari berbagai gangguan.

“Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan peran birokrasi dengan baik, ASN haruslah memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi tersebut meliputi skill (keterampilan), pengetahuan dan kualifikasi teknis untuk sebuah peran, serta juga memiliki kompetensi perilaku, karakteristik, dan sikap personal yang mampu mendorong kinerja dalam setiap pekerjaan yang diberikan,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti pun berpesan agar pengembangan nilai-nilai kehidupan publik (public life) diinternalisasi ke dalam tubuh birokrasi. Prinsip-prinsip public life tersebut diantaranya tidak berfikir untuk kepentingan diri sendiri (selflessness), memiliki integritas dan obyektif dalam melaksanakan urusan publik, akuntabel dalam keputusan dan langkah-langkah di lapangan, memiliki sifat keterbukaan dan kejujuran, serta berjiwa pemimpin dalam mendorong keenam prinsip tersebut. 

“Hal ini penting untuk menghadapi tantangan nilai-nilai reformasi birokrasi yang akan datang. Tantangan tersebut diantaranya adalah kompetitif, sumber terbatas, interdependensi, heterogenitas, observable, measurable dan prinsip equality,” Menteri Siti mengingatkan.

Lima hal penting kemudian diutarakan Menteri Siti di hadapan ASN lingkup KLHK. “Integritas, visionary, leadership/kepemimpinan, followership dan statement ship adalah hal yang harus ditumbuhkembangkan di dalam birokrasi. Saya melihat bahwa lima hal ini telah dimiliki dengan baik oleh para ASN lingkup KLHK, dari jajaran struktural hingga ke level di tingkat tapak. Untuk itu saya optimis, SDM unggul KLHK mampu mewujudkan visi dan misi pemerintah yaitu menuju Indonesia Maju,” tutup Menteri Siti.

Pembinaan pegawai lingkup KLHK merupakan rangkaian peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dengan tema SDM Unggul, Indonesia Maju. Hadir dalam kegiatan pembinaan pegawai tersebut seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya KLHK, JPT Pratama KLHK, serta pejabat struktural dan seluruh staf KLHK Pusat.(ADV)