JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Nama mantan Ketua Tim Sukses Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Erick Thohir menguat sebagai calon Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Erick kemudian menjadi sorotan, sebab sebelumnya menyatakan tak berminat masuk kabinet.
"Seseorang yang antara perkataan dan tindakan berbeda, menguatkan bahwa sosok yang tidak konsisten. Integritasnya juga dipertanyakan," ujar pengamat politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nuralam, di Jakarta, Sabtu (19/10).
Menurut Arif, Kementerian BUMN sangat strategis. Kerap disebut-sebut digunakan sebagai 'ATM' dana partai dan kelompok tertentu.
"Maka, sulit diharapkan BUMN hadir sebagai public good dan public services dalam mendorong percepatan kesejahteraan rakyat, kalau terus menjadi perahan partai atau kelompok tertentu," ucapnya.
Agar lebih baik, Arif menyarankan Kementerian BUMN sebaiknya dipimpin sosok profesional atau praktisi yang punya track record semangat antikorupsi.
"Ini penting, agar Kementerian BUMN tidak dijadikan tempat berkumpul para rent seeker oleh elite parpol atau elite penguasa," ucapnya.
Lebih lanjut Arif menyatakan, Jokowi harus berani tegas dengan menghindari para saudagar yang berpolitik untuk duduk di Kementerian BUMN.
"Ini penting untuk menghindari konflik kepentingan. Kemudian juga agar para saudagar tidak berlindung di ketiak pengambil kebijakan untuk menjalankan mesin usahanya yang akhirnya berujung rusaknya sumber daya alam dan negeri tercinta," pungkas Arif. (gir/jpnn)
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Nama mantan Ketua Tim Sukses Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Erick Thohir menguat sebagai calon Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Erick kemudian menjadi sorotan, sebab sebelumnya menyatakan tak berminat masuk kabinet.
"Seseorang yang antara perkataan dan tindakan berbeda, menguatkan bahwa sosok yang tidak konsisten. Integritasnya juga dipertanyakan," ujar pengamat politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nuralam, di Jakarta, Sabtu (19/10).
- Advertisement -
Menurut Arif, Kementerian BUMN sangat strategis. Kerap disebut-sebut digunakan sebagai 'ATM' dana partai dan kelompok tertentu.
"Maka, sulit diharapkan BUMN hadir sebagai public good dan public services dalam mendorong percepatan kesejahteraan rakyat, kalau terus menjadi perahan partai atau kelompok tertentu," ucapnya.
- Advertisement -
Agar lebih baik, Arif menyarankan Kementerian BUMN sebaiknya dipimpin sosok profesional atau praktisi yang punya track record semangat antikorupsi.
"Ini penting, agar Kementerian BUMN tidak dijadikan tempat berkumpul para rent seeker oleh elite parpol atau elite penguasa," ucapnya.
Lebih lanjut Arif menyatakan, Jokowi harus berani tegas dengan menghindari para saudagar yang berpolitik untuk duduk di Kementerian BUMN.
"Ini penting untuk menghindari konflik kepentingan. Kemudian juga agar para saudagar tidak berlindung di ketiak pengambil kebijakan untuk menjalankan mesin usahanya yang akhirnya berujung rusaknya sumber daya alam dan negeri tercinta," pungkas Arif. (gir/jpnn)
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
