JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Kelompok desil 9-10 menjadi salah satu sasaran yang masuk dalam kajian pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut belum akan langsung diberlakukan. Pemerintah masih menyiapkan sistem agar pembatasan subsidi dapat diterapkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.
“Pemerintah masih mempersiapkan sistem agar pembatasan subsidi bisa dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (12/8).
Menurut Purbaya, sistem yang dimiliki Pertamina saat ini sudah cukup mendukung penerapan pembatasan tersebut. Meski demikian, pemerintah belum menentukan waktu pasti pelaksanaannya.
Dalam skema yang sedang dibahas, masyarakat yang masuk kelompok desil 9-10 nantinya tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Mereka akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.
Purbaya menegaskan, rencana tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi agar tidak memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, pemerintah masih memprioritaskan kondisi APBN agar tetap aman.
Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai secara konsep Pertalite memang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kelompok penerima tersebut umumnya berada pada desil 1 hingga 4.
Namun, menurut Riefky, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada penerapannya di lapangan. Pemerintah dinilai tetap menghadapi risiko kebocoran dalam memastikan penerima subsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
“Potensi kebocoran tetap ada karena pemerintah akan menghadapi tantangan dalam mengontrol dan memastikan penerima BBM bersubsidi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” kata Riefky.
Ia belum dapat memperkirakan besaran penghematan anggaran yang bisa diperoleh dari kebijakan tersebut. Riefky justru menilai subsidi langsung kepada masyarakat penerima akan lebih ideal dibandingkan subsidi pada produk BBM, salah satunya melalui bantuan langsung tunai.
Motor Masih Boleh Beli Pertalite
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kendaraan roda dua atau sepeda motor masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi seperti biasa.
Bahlil mengatakan, pembahasan mengenai penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya.
Ia mengakui Pertalite hingga saat ini masih dinikmati masyarakat dari kelompok ekonomi atas. Karena itu, pemerintah masih membahas mekanisme penyaluran subsidi agar penggunaannya lebih tepat sasaran.
“Tujuannya agar anggaran subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran,” katanya. (mim/bry/ttg/jpg)
