JAKARTA dan PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — PANITIA Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI satu suara mendukung Pemprov Riau dan tokoh masyarakat Riau untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Rokan. Pasalnya ladang minyak ini akan lepas kelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).
Dukungan untuk mendapatkan hak kelola oleh Pemprov Riau di luar jatah participant interest (PI) 10 persen disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprov Riau, SKK Migas, PT Pertamina, Kementerian ESDM dan sejumlah tokoh Riau yang diwakili Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
Namun kata Alex, jika pemprov dan masyarakat Riau ingin mendapatkan hak kelola lebih dari jatah PI 10 persen tersebut, maka mereka harus kompak dan melepaskan kepentingan pribadi atau kelompok.
"Kalau Riau mau dapat bagian yang lebih banyak dari Blok Rokan, maka syaratnya harus bersatu. Kalau masyarakat Riau tidak bersatu, maka jangan harap (bisa terpenuhi, red)," kata Alex Noerdin saat memimpin RDP Panja Migas di DPR RI, Jakarta, Selasa (9/2).
Panja Migas Komisi VII DPR RI juga mendesak Pertamina dan sub holding PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk memfasilitasi diskusi bussines to bussines (B to B) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau dan juga Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA) untuk berpeluang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan ladang minyak Blok Rokan.
"Panja Migas Komisi VII DPR berkesimpulan, bersedia memberikan hak investasi bussines to bussines, atas pengelolaan Blok Rokan, kepada Pemda Provinsi Riau melalui BUMD-nya, serta kepada BUMA Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, sebagai bonus," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution saat ditemui usai rapat menjelaskan, pihaknya dalam rapat tersebut sudah menyampaikan secara keseluruhan progres yang sudah dilakukan Pemprov Riau terkait peralihan Blok Rokan dari PT Chevron ke Pertamina. "Sudah kita sampaikan semua, termasuk kesepakatan-kesepakatan antara Pertamina, Chevron dan Pak Gubernur," ujarnya.
Salah satu yang menjadi keinginan Pemprov Riau, kata Edy Natar, para pekerja eks PT Chevron nantinya diharapkan bisa diakomodir kembali oleh Pertamina.
"Iya, kita tidak mau nanti putra daerah yang sudah bekerja bertahun-tahun di Chevron ditinggal begitu saja. Alhamdulillah, Panja Migas Komisi VII DPR mendukung keinginan kami," urainya.
Terkait dengan penambahan saham di luar PI 10 Persen kata Wagub, Pemprov Riau masih punya peluang. "Peluang masih terbuka, kan masih ada sekitar 39 persen lagi dan itu bisa diambil langsung oleh Pemprov Riau," katanya.
Untuk merebut peluang tersebut, kata Wagubri, Pemprov Riau juga sudah menyediakan BUMD. Yakni PT Riau Petroleum. Dan sejauh ini, persiapan sudah tidak ada kendala.
"Selain BUMD tentu juga masih ada kesempatan bagi perusahaan swasta baik lokal mau pun nasional. Untuk PT Riau Petroleum sendiri hingga saat ini kan masih menunggu kesepakatan dari lima kabupaten yang terlibat di wilayah kerja Blok Rokan," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Ketua LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar menyatakan, pihaknya sudah siap bekerja sama dengan Pertamina dalam mengelola Blok Rokan. Bahkan dirinya mengklaim sudah memiliki perusahaan konsorsium.
"Kita sudah ada BUMA LAM Riau,dengan nama Tanah Melayu. Dan selain PI 10 persen, kita masih bisa mengelola yang 39 persen itu nantinya," ujarnya.
Tokoh masyarakat Riau yang juga ikut dalam RDP tersebut, Wan Abubakar mengatakan, pada intinya Provinsi Riau harus siap untuk menghadapi alih kelola Blok Rokan tersebut. Diharapkan, dengan alih kelola tersebut dapat betul-betul memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi masyarakat Riau.
"Terutama mengenai PI 10 persen dan bussines to bussines (B to B). Untuk PI itu, perusahaan daerah Riau sudah siap. Selain itu juga Riau akan ikut dalam B to B pengelolaan Blok Rokan dan usaha penunjang lainnya," katanya.
Dalam RDP tersebut juga disampaikan, para anak Riau nantinya juga harus mendapatkan peluang besar untuk bisa bekerja di pengelolaan Blok Rokan. Kemudian program CSR perusahaan nantinya juga harus memprioritaskan kepentingan daerah Riau.
"Baik itu bidang pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya. Yang selama ini banyak tidak dilakukan di Riau, meski pun perusahaannya ada di Riau. Kemudian pajak juga harus dibayar di Riau, karena bisa meningkatkan perekonomian di Riau," sebutnya.
Khusus untuk B to B, akan dibuka kesempatan kepada perusahaan daerah untuk ikut berpartisipasi, sepanjang memenuhi persyaratan. Seperti sudah berpengalaman dan profesional. Jadi tidak sembarang saja.
"Sama halnya dengan LAMR yang berkeinginan untuk ikut dalam B to B diberi peluang, namun belum pasti dapat dengan Badan Usaha Milik Adat (BUMA). Cuma memang akan difasilitasi peluang untuk ikut B to B itu," ujarnya.
Dengan demikian, peluang untuk B to B itu tidak hanya akan diberikan kepada LAMR dengan BUMA nya saja, namun juga bagi perusahaan daerah lainnya sepanjang memenuhi persyaratan.
"Tentunya akan diselidiki nanti, perusahaan itu punya siapa, pengalamannya seperti apa, modal nya bagaimana. Jadi peluang itu tidak hanya pada BUMA saja, tapi juga perusahaan daerah lainnya," katanya.
Untuk diketahui RDP dengan Komisi VII DPR tersebut, dilakukan secara tertutup, termasuk pembatasan peserta dari LAM dan wartawan.(ted)
Laporan: YUSNIR dan SOLEH SAPUTRA (Jakarta dan Pekanbaru)
