Jumat, 17 Mei 2024

Trump Bisa Dimakzulkan sebelum Natal

WASHINGTON (RIAUPOS.CO) — Upaya Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) untuk memakzulkan Presiden Donald Trump hampir sampai di garis akhir. Kemarin Komite Intelijen merilis laporan final mengenai pelanggaran yang dilakukan Trump untuk kepentingan politik. Laporan itu menjadi dasar bagi Ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi untuk menggugat Trump di Senat AS.

Komisi Intelijen merilis laporan setebal 300 halaman setelah pemungutan suara. Hasilnya, ada 13 suara mendukung dan 9 lainnya menolak. Hal itu dapat ditebak sesuai dengan berapa jumlah politisi Demokrat dan Republik dalam komisi tersebut.

Yamaha

"Presiden menempatkan kepentingan politiknya di atas kepentingan negara," tulis Komisi Intelijen seperti dilansir JPG dari BBC.

Pada dasarnya, laporan itu menceritakan dua pelanggaran besar Trump. Pertama, meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memulai penyelidikan terkait Hunter Biden dan serangan siber Ukraina saat Pemilu 2016. Penyelidikan tersebut akan menjatuhkan rival Demokrat Joe Biden serta mematahkan anggapan bahwa Rusia-lah yang menjadi aktor serangan siber tiga tahun lalu.

Baca Juga:  BKPP Sedang Proses Pengaktifan Status ASN

Kedua, presiden dianggap berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan kongres. Seperti yang diberitakan, Gedung Putih memang mencegah komite memanggil saksi kunci seperti mantan Penasihat Keamanan Negara John Bolton dan Kepala Kantor Kepresidenan Mick Mulvaney.

- Advertisement -

Jika sesuai perkiraan, proposal pemakzulan bakal lolos pada sidang Rabu (4/12). Setelah itu keputusan tersebut bakal diproses Komisi Yudisial. Demokrat sepertinya ingin pemakzulan selesai sebelum semua lembaga pemerintah libur Natal. Sehingga sidang pelengseran presiden di Senat AS bisa dilakukan awal Januari. "Kami tak ingin menunggu semua fakta terungkap saat kami tahu bahwa pelanggaran presiden sudah cukup besar," ujar Ketua Komisi Intelijen Adam Schiff kepada CNN.

Sementara itu, Trump tetap kukuh mengatakan bahwa proses pemakzulan hanyalah permainan politik dari Demokrat.(bil/c9/dos)

Baca Juga:  Pengelolaan Perikanan Perlu Ditingkatkan

WASHINGTON (RIAUPOS.CO) — Upaya Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) untuk memakzulkan Presiden Donald Trump hampir sampai di garis akhir. Kemarin Komite Intelijen merilis laporan final mengenai pelanggaran yang dilakukan Trump untuk kepentingan politik. Laporan itu menjadi dasar bagi Ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi untuk menggugat Trump di Senat AS.

Komisi Intelijen merilis laporan setebal 300 halaman setelah pemungutan suara. Hasilnya, ada 13 suara mendukung dan 9 lainnya menolak. Hal itu dapat ditebak sesuai dengan berapa jumlah politisi Demokrat dan Republik dalam komisi tersebut.

"Presiden menempatkan kepentingan politiknya di atas kepentingan negara," tulis Komisi Intelijen seperti dilansir JPG dari BBC.

Pada dasarnya, laporan itu menceritakan dua pelanggaran besar Trump. Pertama, meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memulai penyelidikan terkait Hunter Biden dan serangan siber Ukraina saat Pemilu 2016. Penyelidikan tersebut akan menjatuhkan rival Demokrat Joe Biden serta mematahkan anggapan bahwa Rusia-lah yang menjadi aktor serangan siber tiga tahun lalu.

Baca Juga:  Pengelolaan Perikanan Perlu Ditingkatkan

Kedua, presiden dianggap berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan kongres. Seperti yang diberitakan, Gedung Putih memang mencegah komite memanggil saksi kunci seperti mantan Penasihat Keamanan Negara John Bolton dan Kepala Kantor Kepresidenan Mick Mulvaney.

Jika sesuai perkiraan, proposal pemakzulan bakal lolos pada sidang Rabu (4/12). Setelah itu keputusan tersebut bakal diproses Komisi Yudisial. Demokrat sepertinya ingin pemakzulan selesai sebelum semua lembaga pemerintah libur Natal. Sehingga sidang pelengseran presiden di Senat AS bisa dilakukan awal Januari. "Kami tak ingin menunggu semua fakta terungkap saat kami tahu bahwa pelanggaran presiden sudah cukup besar," ujar Ketua Komisi Intelijen Adam Schiff kepada CNN.

Sementara itu, Trump tetap kukuh mengatakan bahwa proses pemakzulan hanyalah permainan politik dari Demokrat.(bil/c9/dos)

Baca Juga:  UU Pers Masih Relevan bagi Industri Pers Nasional
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari