JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Data penerima bantuan sosial (bansos) sembako Presiden sebagai antisipasi dampak wabah Covid-19 terus disorot. Data pemerintah dinilai tidak akurat. Sehingga di lapangan terjadi penerima bansos itu lagi, itu lagi. Kementerian Sosial (Kemensos) bakal mengevaluasi dan meng-update data penerima bansos.
Keterangan tersebut disampaikan langsung Mensos Jualir P Batubara. Di antara yang disorot masyarakat adalah data penerima bansos di DKI Jakarta. Untuk itu Juliari mengatakan akan menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta untuk evaluasi dan meminta data penerima bansos terbaru.
"Senin siang (hari ini, red) saya akan rapat dengan Gubernur DKI. Untuk meminta data baru agar yang dapat (bansos, red) tidak itu-itu lagi," kata Juliari, kemarin (3/5).
Dia meminta warga tidak meributkan data penerima bansos. Sebaliknya data bansos itu diperbaiki bersama-sama. Juliari mengatakan urusan data penerima bansos bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan gotong royong. Dia menegaskan Kemensos berharap semua warga mendapatkan bansos sembako dari pemerintah secara merata.
"Jadi, saya sampaikan kepada warga atau keluarga yang sudah menerima bansos dari Pemprov ataupun dari siapapun, ya sebaiknya tidak diberikan lagi," tuturnya.
Sebaliknya bansos sembako bisa diberikan atau disalurkan ke keluarga lain yang belum menerima bantuan sembako. Imbauan ini disampaikan Juliari karena adanya keterbatasan. Dia mengakui dari jumlah dana bansos yang tersedia, tidak sebanding dengan jumlah warga DKI Jakarta. Dia berharap dengan data yang diperbaharui, penyaluran sembako bisa lebih merata.
Kemensos menyalurkan bansos sembako kepada 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta. Selain itu sebanyak 600 ribu warga di Bodetabek juga menerima bantuan serupa. Bantuan yang diberikan senilai Rp600 ribu dan dibagi menjadi dua kali penyaluran dalam sebulan. Bantuan ini disaluarkan pada April sampai Juni. Isi bantuan sembako itu adalah beras, minyak goreng, kecap, sambal, mi instan, kornet, sarden, susu, teh celup dan sabun mandi.
Kemensos juga membuka layanan pengaduan atau saran penyaluran bansos. Masyarakat yang menemukan kasus salah sasaran, penyelewengan, atau pungutan liar bisa mengadukan ke Hotline Bantuan Sosial Kemensos di 08111022210 atau email bansoscovid19@kemsos.go.id. Kemensos menegaskan hotline ini tidak melayani pendaftaran penerima bansos.
Selain itu penyaluran bansos sembako Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta saat ini tengah dipercepat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan capaian penyaluran bansos presiden hingga siang ini, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), per-3 Mei 2020 pukul 12.00, bansos presiden telah disalurkan kepada 637.410 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah tersebut merupakan 67 persen dari total sasaran penerima yang sebanyak 947.126 KPM.
Dia menerangkan, pemerintah menargetkan penyaluran bansos presiden di DKI Jakarta selesai pada 5 Mei. Setelah itu akan diteruskan penyaluran bansos presiden di Bodetabek sebanyak 600.000 KPM. "Kami akan kebut ini agar segera targetnya tercapai," ujarnya.
Muhadjir menyatakan untuk mempercepat penyaluran bansos, pemerintah telah menambah vendor logistik sembako untuk bansos presiden. Awalnya lima ditambah menjadi 12 vendor. "Di samping ditambah vendornya, tapi juga masing-masing vendor juga kita pacu tidak boleh main-main. Karena ini harus cepat dan yang lapar sudah semakin banyak, karena itu ini kita terus penuhi," ungkapnya.
Kemarin Muhadjir melakukan kunjungan lapangan ke RW 01 Kelurahan Kwitang, dan RW 01 Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat. (wan/lyn/jpg)
