JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Keputusan membatalkan haji 2021 atau tetap menunggu kuota dari Arab Saudi, sudah ada di Kantor Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dia memilih hati-hati untuk menyampaikannya ke publik dengan pertimbangan menghindari polemik di masyarakat.
Informasi yang beredar kemarin (2/6) siang Yaqut bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta petunjuk soal pengiriman jamaah haji.
Setelah itu Yaqut menggelar rapat bersama Komisi VIII DPR. Rapat diawali dengan pembahasan soal anggaran 2022 Kemenag yang digelar terbuka. Kemudian saat membahas soal haji, rapat digelar tertutup. Usai rapat tertutup Yaqut mengatakan sudah bicara dengan Komisi VIII DPR tentang perkembangan penyelenggaraan haji 2021.
"Sudah bicara dan mendiskusikan pelaksanaan ibadah haji mulai dari a sampai z," katanya.
Saat ditanya apakah pembicaraan itu sudah memutuskan nasib haji tahun ini, Yaqut memilih hati-hati dalam menjawab. Dia mengatakan antara Kemenag dengan Komisi VIII DPR sudah bersepakat untuk menata dahulu materi yang akan dikomunikasikan ke masyarakat. Dia menjanjikan Kemenag secara resmi akan mengumumkan nasib penyelenggaraan haji 2020 siang ini. Apakah haji dibatalkan atau tetap menunggu kuota dari Saudi, dia memilih bungkam.
"Mohon dipahami, sabar sebentar. Sabar itu baik, bagus, dan cantik," katanya kepada wartawan di kompleks gedung DPR.
Yaqut menegaskan Kemenag perlu menata materi komunikasi kepada masyarakat. Apalagi ini menyangkut penyelenggaraan ibadah haji yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pemerintah tidak ingin informasi soal penyelenggaraan haji disampaikan sembarang dan justru menimbulkan polemik di masyarakat. Yaqut mengatakan materi komunikasi kepada masyarakat harus disampaikan dengan benar, transparan, dan tidak boleh ada yang salah. Dia sekali lagi meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari Kemenag.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membenarkan bahwa rapat tertutup yang dia pimpin membicarakan soal haji 2021. Sama seperti Yaqut, dia meminta masyarakat menunggu informasi resmi dari Kemenag hari ini.
"Semua sudah dibahas dari a sampai z. Tunggu besok siang (hari ini, red) saja," jelasnya.
Dari pihak DPR terus mengusulkan agar pemerintah realistis saja soal pemberangkatan jamaah calon haji (JCH). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyebutkan bahwa jangka waktu yang sudah singkat seperti sekarang membuat kemungkinan memberangkatkan jamaah sesuai rencana bakal sulit direalisasikan.
Ace sendiri menyampaikan kelegaan ketika WHO mengumumkan bahwa Sinovac mendapat persetujuan. Artinya, jamaah calon haji yang telah divaksin dengan Sinovac juga tetap bisa berangkat jika masuk dalam daftar kuota.
“Kalaupun Indonesia diberikan kuota haji oleh Arab Saudi, tentu kita sambut baik. Namun, harus dipastikan memang kendala vaksin ini sudah tidak menjadi masalah bagi kita,” jelas Ace, Rabu (2/6).
Namun, Ace mencatat bahwa waktu persiapan hingga pemberangkatan calon jamaah haji tinggal satu setengah bulan lagi. Dia juga menengok ke berbagai negara lain yang sudah mengumumkan akan menutup perjalanan ke luar negeri untuk warga negaranya sementara, seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
Politikus Golkar tersebut pun meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan akan memberangkatkan jamaah. Lagi pula, jika dibandingkan dengan tahun lalu, ditiadakannya haji dari Indonesia sudah diumumkan sejak 10 hari pasca Lebaran. Sementara tahun ini, hingga 21 hari pasca Lebaran belum ada kepastian.
“Artinya, kalau saya merekomendasikan lebih baik pemerintah realistis saja. Kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jamaah,” lanjutnya.
Apalagi kemudian pemerintah belum bisa memberi jaminan bahwa calon jamaah haji akan aman selama ibadah haji. Lebih baik, kata dia, pemberangkatan ditunda kembali untuk tahun ini. Sementara itu di kantor Kemenag kemarin pagi digelar pertemuan antara Kemenag dengan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Bahasan utama dalam rapat tersebut adalah membahas nasib haji 2021. Di antara yang ikut dalam rapat itu adalah Wakil Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Alfa Edison Haji. Dalam rapat tersebut Alfa mendapatkan informasi bahwa Menag Yaqut menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan perkembangan haji.
Lebih lanjut Alfa menuturkan dalam rapat itu disampaikan sejumlah aspirasi dari PIHK maupun asosiasi kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIUH). Di antaranya adalah mereka meminta pemerintah segera mengumumkan nasib haji 2021.
"Supaya kami selaku PIHK dan masyarakat umum khususnya calon jamaah haji mendapatkan kepastian," jelasnya.
Tetapi dalam rapat tersebut belum ada keputusan apakah haji tahun ini ditunda atau tetap menunggu kuota haji dari Saudi. Alfa juga menyampaikan dalam rapat tersebut Kemenag menegaskan sampai saat ini belum ada satupun negara di luar Arab Saudi yang mendapatkan kuota haji. Informasi ini meluruskan kabar yang beredar di masyarakat bahwa ada sebelas negara yang mendapatkan kuota haji 2021.
Alfa mengatakan sampai saat ini belum ada satupun travel haji khusus yang teken kontrak layanan haji dengan pengusaha Arab Saudi. Baik itu untuk layanan hotel, katering, maupun transportasi di Saudi.
"Kondisi masih penuh ketidakpastian," jelasnya.
Alfa menuturkan ketika nanti pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji, seluruh PIHK bisa menerimanya.(wan/deb/jpg)
