PEKANBARU (RIAU POS.CO) – Forum Komunikasi (FK) RT/RW di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru menolak pendistribusian bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota Pekanbaru yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19.
Ketua FK RT/RW Simpang Baru Sutomo Marsudi menjelaskan, penolakan bantuan itu dikarenakan jumlah penerima bantuan yang diusulkan ketua RT/RW di Kelurahan Simpang Baru tidak sesuai dengan yang didapatkan.
"Data yang diajukan berjumlah sekitar 2.500 KK, namun data penerima bantuan hanya sebanyak 261 KK saja," ujarnya, Ahad (26/4/2020).
Selain itu, data jumlah KK yang keluar sebanyak 261 KK di Kelurahan Simpang Baru tersebut tidak sesuai dengan warga yang diusulkan oleh perangkat. "Artinya, data yang keluar tidak tahu atas dasar apa jumlah 261 KK yang diberikan Pemko," jelasnya.
Atas dasar tersebut, forum RT/RW di Kelurahan Simpang Baru menolak keras jumlah bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang di ajukan. "Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat," terangnya.
Laporan: Dofi Iskandar (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
PEKANBARU (RIAU POS.CO) – Forum Komunikasi (FK) RT/RW di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru menolak pendistribusian bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota Pekanbaru yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19.
Ketua FK RT/RW Simpang Baru Sutomo Marsudi menjelaskan, penolakan bantuan itu dikarenakan jumlah penerima bantuan yang diusulkan ketua RT/RW di Kelurahan Simpang Baru tidak sesuai dengan yang didapatkan.
"Data yang diajukan berjumlah sekitar 2.500 KK, namun data penerima bantuan hanya sebanyak 261 KK saja," ujarnya, Ahad (26/4/2020).
Selain itu, data jumlah KK yang keluar sebanyak 261 KK di Kelurahan Simpang Baru tersebut tidak sesuai dengan warga yang diusulkan oleh perangkat. "Artinya, data yang keluar tidak tahu atas dasar apa jumlah 261 KK yang diberikan Pemko," jelasnya.
Atas dasar tersebut, forum RT/RW di Kelurahan Simpang Baru menolak keras jumlah bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang di ajukan. "Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat," terangnya.
Laporan: Dofi Iskandar (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
