PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), maka perlu terpenuhii keperluan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang menjadi kegiatan prioritas di lapangan. Sehingga secara khusus BKKBN Riau menggelar Koordinasi Pengelola Alokon se-Provinsi Riau, Kamis (25/1).
“Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelola Alokon tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Riau sehingga tercipta SDM berkualitas,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Riau Mardalena Wati Yulia.
Dalam upaya penyediaan Alokon, katanya telah dilakukan perencanaan keperluan Alokon secara bersama-sama antara perwakilan BKKBN provinsi dan BKKBN pusat berdasarkan beberapa sumber data yang mencakup data konsumsi, pelayanan, kependudukan (demografi) serta target atau perkiraan permintaan masyarakat (PPM).
“Pengelola baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota selayaknya mampu mengelola ketersediaan Alokon secara baik terlebih dalam pendistribusiannya,” katanya.
Ia mengatakan manajemen rantai pasok merupakan suatu sistem pengelolaan yang dilakukan melalui pengelolaan logistik yang komprehensif dengan pendekatan siklus logistik. “Di antaranya seleksi produk, kuantifikasi, penyediaan/pengadaan, strategi intervensi logistik, distribusi, pergudangan dan pelayanan konsumen serta sistem informasi manajeman logistik,” ucapnya.
Sistem penyediaan/pengadaan Alokon Perwakilan BKKBN Riau selalu meggunakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Katalog sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Tahun 2024 dialokasikan Rp7 miliar lebih.
Dalam rangka, untuk mencakup ketersediaan Alokon hingga fasilitas kesehatan, maka saat ini BKKBN telah mengembangkan digitalisasi yang diberi nama Sirika.
Jika Sirika ini diimplementasikan dengan baik, maka akan dapat mengurangi beban kerja dalam gudang operasional secara keseluruhan (termasuk pencatatan dan pelaporan), sehingga menjadi lebih efisien.
Kemudian, kualitas data dan tingkat pelaporan akan meningkat sehingga mempercepat dan memperkuat akurasi dalam perhitungan kebutuhan Alokon untuk pelayanan masyarakat.
“Harapan kami ke depan, kepada pengelola Alokon di kabupaten/kota agar benar-benar menghitung jumlah permintaan Alokon secara akurat minimal untuk 6 bulan sekali atau setahun sekali dan sesuaikan dengan kemampuan daya tampung gudang alokon dan juga daya tampung tempat penyimpanan di fasilitas kesehatan, sehingga dari Perwakilan BKKBN Riau tidak berulang-ulang dalam mengirimkan Alokon ke Gudang OPDKB kabupaten/kota,” harapnya.
Secara khusus dihadirkan sejumlah sumber daya dalam kegiatan, termasuk dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Minuman (BBPOM) Provinsi Riau, agar Alokon tidak kedaluarsa.(eca)
