Sabtu, 4 Mei 2024

Pembahasan LKPj 2023 di Pansus Berjalan Alot

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pansus DPRD Kota Pekanbaru masih menggelar rapat membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023. Pembahasan yang berlangsung hingga Senin (22/4) itu masih berjalan alot.

Pansus yang diketuai Dapot Sinaga dan wakil Krismat Hutagalung serta anggota Ida Yulita Susanti, Ali Suseno dan Zulkarnain membeberkan sejumlah hal. Salah satunya terkait dokumen LKPj yang diterima DPRD, isinya tidak menggambarkan pertanggungjawaban dari kepala daerah.

Yamaha

Dapot menilai LKPj itu lebih kepada dokumen politik visi misi calon walikota yang seharusnya itu bukan untuk DPRD, melainkan untuk KPU, dikarenakan dalam dokumen itu tidak sesuai sistematika aturan UU.

”Menurut kami LKPj ini masih banyak yang tidak sesuai faktanya atau masih rancu. Contohnya, LKPj ini kan dokumen negara, tetapi kok ada nama Pj Wali Kota (Muflihun, red) di sini. Tidak boleh seharusnya,” kata Dapot.

Baca Juga:  DPRD Gelar Paripurna Penyampaian LKPj 2023

Dapot menilai, dalam dokumen LKPj tersebut tidak berbicara program pemerintah daerah. Tapi lebih mirip program perserorangan.

- Advertisement -

”Menurut saya, dokumen (LKPJ) ini dokumen pribadi dia, kampanye dia di sini ada namanya Pj wali kota. Sebenarnya tidak boleh, soalnya ini kan dokumen negara. Sedangkan yang definitif saja tidak pernah mencatumkan namanya,” sebut Dapot.

Terkait hal ini, Dapot berencana akan menanyakan langsung ke Pj wali kota Pekanbaru Muflihun soal namanya yang tercantum dalam dokumen LKPJ 2023. Hal ini agar LKPJ Pemko Pekanbaru TA 2023 tersebut tidak terkesan asal-asalan.

- Advertisement -

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut Pansus DPRD Pekanbaru akan fokus mengupas satu per satu OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam rapat pembahasan LKPJ.

Baca Juga:  Sidang Gugatan Pengelolaan Sampah Kembali Ditunda

”Kami lanjut rapat pembahasan lagi, sampai kita kupas satu per satu OPD. Ini tidak boleh main-main karena soal pertanggungjawaban anggaran tahun 2023. Jadi ini masih panjang,” sebutnya.

Pantauan Riau Pos, pansus masih menggelar rapat LKPJ hingga Senin (22/4) siang. Rapat ini digelar tertutup, namun alotnya pembahasan ini terdengar hingga keluar ruangan di lantai 2 Gedung DPRD Kota Pekanbaru itu.(end)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pansus DPRD Kota Pekanbaru masih menggelar rapat membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023. Pembahasan yang berlangsung hingga Senin (22/4) itu masih berjalan alot.

Pansus yang diketuai Dapot Sinaga dan wakil Krismat Hutagalung serta anggota Ida Yulita Susanti, Ali Suseno dan Zulkarnain membeberkan sejumlah hal. Salah satunya terkait dokumen LKPj yang diterima DPRD, isinya tidak menggambarkan pertanggungjawaban dari kepala daerah.

Dapot menilai LKPj itu lebih kepada dokumen politik visi misi calon walikota yang seharusnya itu bukan untuk DPRD, melainkan untuk KPU, dikarenakan dalam dokumen itu tidak sesuai sistematika aturan UU.

”Menurut kami LKPj ini masih banyak yang tidak sesuai faktanya atau masih rancu. Contohnya, LKPj ini kan dokumen negara, tetapi kok ada nama Pj Wali Kota (Muflihun, red) di sini. Tidak boleh seharusnya,” kata Dapot.

Baca Juga:  Tim Kemenpan RB Kunjungi Polresta Pekanbaru

Dapot menilai, dalam dokumen LKPj tersebut tidak berbicara program pemerintah daerah. Tapi lebih mirip program perserorangan.

”Menurut saya, dokumen (LKPJ) ini dokumen pribadi dia, kampanye dia di sini ada namanya Pj wali kota. Sebenarnya tidak boleh, soalnya ini kan dokumen negara. Sedangkan yang definitif saja tidak pernah mencatumkan namanya,” sebut Dapot.

Terkait hal ini, Dapot berencana akan menanyakan langsung ke Pj wali kota Pekanbaru Muflihun soal namanya yang tercantum dalam dokumen LKPJ 2023. Hal ini agar LKPJ Pemko Pekanbaru TA 2023 tersebut tidak terkesan asal-asalan.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut Pansus DPRD Pekanbaru akan fokus mengupas satu per satu OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam rapat pembahasan LKPJ.

Baca Juga:  Beli Beras

”Kami lanjut rapat pembahasan lagi, sampai kita kupas satu per satu OPD. Ini tidak boleh main-main karena soal pertanggungjawaban anggaran tahun 2023. Jadi ini masih panjang,” sebutnya.

Pantauan Riau Pos, pansus masih menggelar rapat LKPJ hingga Senin (22/4) siang. Rapat ini digelar tertutup, namun alotnya pembahasan ini terdengar hingga keluar ruangan di lantai 2 Gedung DPRD Kota Pekanbaru itu.(end)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari