PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Tim Kementerian Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, bersama tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau meninjau kondisi abrasi di tiga pulau terluar Provinsi Riau. Tiga pulau terluar tersebut yakni Pulau Bengkalis, Pulau Ransang dan Pulau Rupat.
Kepala DLHK Riau, Mamun Murod mengatakan, abrasi di tiga pulau terluar tersebut saat ini sudah mencapai 160 Km. Karena itu, pihaknya mengusulkan bantuan penanganan abrasi dari pemerintah pusat.
"Tim Kemenko Marves didampingi tim DLHK melakukan kunjungan ke Pulau Bengkalis melihat kondisi abrasi di sana," katanya.
Murod menjelaskan, kedatangan tim Kemenko Marves ke Riau dalam rangka menindaklanjuti usulan Pemprov Riau untuk penanganan persoalan abrasi di tiga pulau itu. Dimana usulan penanganan abrasi dilakukan dengan pembangunan pemecah gelombang.
"Kami mengusulkan pembangunan pemecah gelombang untuk mencegah abrasi di Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat sepanjang 160 Km, karena kondisi abrasi di pulau terluar itu cukup kritis," ujarnya.
Usulan bantuan penanganan abrasi di Riau dilakukan karena pembangunan pemecah gelombang ini membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga jika hanya mengandalkan APBD Riau akan sulit.
"Karena abrasi ini terjadi di pulau terluar, maka kami minta dukungan pemerintah pusat. Memang saat ini bantuan dari pusat untuk penanganan abrasi sudah ada, namun hanya sepanjang 100 meter. Sedangkan abrasi di pulau terluar sudah 160 Km. Untuk itu kami berharap dengan kondisi ini agar adanya pecepatan penanganan abrasi di pulau terluar ini," sambungnya.(sol)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Tim Kementerian Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, bersama tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau meninjau kondisi abrasi di tiga pulau terluar Provinsi Riau. Tiga pulau terluar tersebut yakni Pulau Bengkalis, Pulau Ransang dan Pulau Rupat.
Kepala DLHK Riau, Mamun Murod mengatakan, abrasi di tiga pulau terluar tersebut saat ini sudah mencapai 160 Km. Karena itu, pihaknya mengusulkan bantuan penanganan abrasi dari pemerintah pusat.
"Tim Kemenko Marves didampingi tim DLHK melakukan kunjungan ke Pulau Bengkalis melihat kondisi abrasi di sana," katanya.
Murod menjelaskan, kedatangan tim Kemenko Marves ke Riau dalam rangka menindaklanjuti usulan Pemprov Riau untuk penanganan persoalan abrasi di tiga pulau itu. Dimana usulan penanganan abrasi dilakukan dengan pembangunan pemecah gelombang.
"Kami mengusulkan pembangunan pemecah gelombang untuk mencegah abrasi di Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat sepanjang 160 Km, karena kondisi abrasi di pulau terluar itu cukup kritis," ujarnya.
Usulan bantuan penanganan abrasi di Riau dilakukan karena pembangunan pemecah gelombang ini membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga jika hanya mengandalkan APBD Riau akan sulit.
"Karena abrasi ini terjadi di pulau terluar, maka kami minta dukungan pemerintah pusat. Memang saat ini bantuan dari pusat untuk penanganan abrasi sudah ada, namun hanya sepanjang 100 meter. Sedangkan abrasi di pulau terluar sudah 160 Km. Untuk itu kami berharap dengan kondisi ini agar adanya pecepatan penanganan abrasi di pulau terluar ini," sambungnya.(sol)
