PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Janji Presiden RI Joko Widodo atas usul Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menambah jumlah penyuluh keluarga berencana (KB), disambut baik oleh Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia MSi.
Pasalnya, saat ini di Riau masih diperlukan 497 penyuluh keluarga berencana untuk kabupaten/kota. Sementara jumlah penyuluh keluarga berencana 303 orang, terdiri dari PNS 166 orang dan non PNS 137 orang.
"Ya, Riau memerlukan 497 penyuluh keluarga berencana. Idealnya satu kelurahan atau desa ada 1 orang PKB, tapi kenyataannya 3 kelurahan ditangani 1 penyuluh keluarga berencana. Malah di Kabupaten Indragiri Hilir, 20 kecamatan ditangani 20 penyuluh keluarga berencana. Padahal pekerjaan yang mesti dikerjakan sangat banyak sekali," kata Mardalena saat membuka pertemuan Penguatan Sinergisitas Pelaksanaan Program Bangga Kencana tingkat Provinsi Riau di Aula BKKBN Riau, Jumat (5/2).(eca)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Janji Presiden RI Joko Widodo atas usul Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menambah jumlah penyuluh keluarga berencana (KB), disambut baik oleh Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia MSi.
Pasalnya, saat ini di Riau masih diperlukan 497 penyuluh keluarga berencana untuk kabupaten/kota. Sementara jumlah penyuluh keluarga berencana 303 orang, terdiri dari PNS 166 orang dan non PNS 137 orang.
"Ya, Riau memerlukan 497 penyuluh keluarga berencana. Idealnya satu kelurahan atau desa ada 1 orang PKB, tapi kenyataannya 3 kelurahan ditangani 1 penyuluh keluarga berencana. Malah di Kabupaten Indragiri Hilir, 20 kecamatan ditangani 20 penyuluh keluarga berencana. Padahal pekerjaan yang mesti dikerjakan sangat banyak sekali," kata Mardalena saat membuka pertemuan Penguatan Sinergisitas Pelaksanaan Program Bangga Kencana tingkat Provinsi Riau di Aula BKKBN Riau, Jumat (5/2).(eca)
