Minggu, 7 Juli 2024

Kemenkeu Gelar Kuliah Umum Pertama di FEB Unri

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Puluhan mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Riau mengikuti kuliah umum. Kegiatan yang ditaja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI ini membahas mengenai perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal di Indonesia, Rabu (3/7).
“Kolaborasi antara fakultas ekonomi dan bisnis serta Kemenkeu, dalam rangka untuk mengetahui perkembangan ekonomi terkini dan kebijakan fiskal seperti apa?” kata Dr Hj Sri Indarti SE kepada Riau Pos. 
Kegiatan yang digelar di gedung yudisium sekitar pukul 09.00 WIB itu, lanjut Sri, sangat diapresiasi pihaknya. Sebab, untuk menghadapi era saat ini, di kuliah umum bisa memberikan perkembangan perekonomian seperti apa. 
“Kebijakan fiskal seperti apa? Kalau kementerian tentu ada kebijakan implementasinya. Kalau mereka kuliah hanya teori-teori saja. Datang dosen tamu supaya mereka tahu, bisa diskusi,” jelasnya. 
Sementara, Evy Mulyani selaku Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor mengaku senang dengan diskusi yang dilakukan dengan mahasiswa dan dosen. “Ini juga benefit kalau ketemu langsung akademisi dan masyarakat. Ada informasi, ilmu yang bisa dijadikan referensi,” sambungnya. 
Dijelaskan Evy, diskusi mulai dari dana bagi hasil sawit hingga kebijakan ekonomi syariah. Bagaimana pemerintah bisa ikut membantu Riau, terlebih dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat beberapa tahun belakangan ini. 
“Dengan meningkatkan SDM, inovasi, infrastruktur. Meskipun ada tantangannya, tapi Riau bisa lebih maju,” jelasnya. 
Kemudian, Kabid Pengembangan dan Model Data Makro Kemenkeu Rinaldi Akbar menyebut setiap tahun pihaknya mengadakan program kuliah umum seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, ada sepuluh kampus yang bakal disambangi oleh Kemenkeu. “Unri yang pertama. Topiknya secara garis besar isinya update kebijakan pemerintah dari segi konten,” tambahnya. 
Melalui ini, kata Rinaldi, pemerintah melihat bahwa kebijakan pemerintah itu harus disampaikan ke level daerah. Karena, akan percuma kalau masyarakat tidak mengerti apa kebijakan yang disusun oleh pemerintah. 
“Ini bertujuan untuk membangun kebijakan yang transparan,” imbuhnya.(*1/c)
Baca Juga:  Ratusan Orang Dilayani Setiap Hari
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Puluhan mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Riau mengikuti kuliah umum. Kegiatan yang ditaja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI ini membahas mengenai perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal di Indonesia, Rabu (3/7).
“Kolaborasi antara fakultas ekonomi dan bisnis serta Kemenkeu, dalam rangka untuk mengetahui perkembangan ekonomi terkini dan kebijakan fiskal seperti apa?” kata Dr Hj Sri Indarti SE kepada Riau Pos. 
Kegiatan yang digelar di gedung yudisium sekitar pukul 09.00 WIB itu, lanjut Sri, sangat diapresiasi pihaknya. Sebab, untuk menghadapi era saat ini, di kuliah umum bisa memberikan perkembangan perekonomian seperti apa. 
“Kebijakan fiskal seperti apa? Kalau kementerian tentu ada kebijakan implementasinya. Kalau mereka kuliah hanya teori-teori saja. Datang dosen tamu supaya mereka tahu, bisa diskusi,” jelasnya. 
Sementara, Evy Mulyani selaku Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor mengaku senang dengan diskusi yang dilakukan dengan mahasiswa dan dosen. “Ini juga benefit kalau ketemu langsung akademisi dan masyarakat. Ada informasi, ilmu yang bisa dijadikan referensi,” sambungnya. 
Dijelaskan Evy, diskusi mulai dari dana bagi hasil sawit hingga kebijakan ekonomi syariah. Bagaimana pemerintah bisa ikut membantu Riau, terlebih dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat beberapa tahun belakangan ini. 
“Dengan meningkatkan SDM, inovasi, infrastruktur. Meskipun ada tantangannya, tapi Riau bisa lebih maju,” jelasnya. 
Kemudian, Kabid Pengembangan dan Model Data Makro Kemenkeu Rinaldi Akbar menyebut setiap tahun pihaknya mengadakan program kuliah umum seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, ada sepuluh kampus yang bakal disambangi oleh Kemenkeu. “Unri yang pertama. Topiknya secara garis besar isinya update kebijakan pemerintah dari segi konten,” tambahnya. 
Melalui ini, kata Rinaldi, pemerintah melihat bahwa kebijakan pemerintah itu harus disampaikan ke level daerah. Karena, akan percuma kalau masyarakat tidak mengerti apa kebijakan yang disusun oleh pemerintah. 
“Ini bertujuan untuk membangun kebijakan yang transparan,” imbuhnya.(*1/c)
Baca Juga:  M Job Ditunjuk Jadi Ketua Pansel Calon Dirut BRK Syariah
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari