JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum , dan Keamanan Mahfud MD, mengakui adanya masalah bantuan sosial atau bansos. Ia mengatakan masalah itu sudah ada sejak lama.
"Tapi memang sekarang ini ketika terjadi Covid seperti ini, baru terasa," kata Mahfud di Jakarta.
Mahfud mengatakan masalah yang sering muncul dalam bantuan sosial adalah korupsi dan administrasi.
Ia menuturkan banyak daerah yang takut mengeluarkan dana untuk bansos. Sebab, mereka takut disebut korupsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau Kementerian Keuangan.
- Advertisement -
"Itu kan ada aturannya mengeluarkan duit itu. Banyak yang takut juga," kata Mahfud.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan ada juga masalah lokasi penerima yang jauh dari tempat penyaluran. Presiden Joko Widodo sempat mengusulkan untuk mengirimkan bansos lewat rekening langsung untuk mengatasi masalah ini.
- Advertisement -
"Ternyata tak bisa juga. Orang desa itu tidak tahu rekening itu apa. Banyak tak punya rekening," kata Mahfud.
Ketika mewakilkan kerabat atau saudaranya untuk mengambil, kadang tak ada surat kuasa atau data yang valid untuk memastikan status mereka sebagai yang diberi kuasa oleh penerima bansos.
Mahfud Md juga mengakui data orang miskin yang dimiliki pemerintah juga masih tak sinkron. Data dari pemilu, hingga milik Kementerian Sosial tak selalu sama. Kadang, data itu juga berbeda dengan milik pemerintah daerah.
Sumber: JPNN/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum , dan Keamanan Mahfud MD, mengakui adanya masalah bantuan sosial atau bansos. Ia mengatakan masalah itu sudah ada sejak lama.
"Tapi memang sekarang ini ketika terjadi Covid seperti ini, baru terasa," kata Mahfud di Jakarta.
Mahfud mengatakan masalah yang sering muncul dalam bantuan sosial adalah korupsi dan administrasi.
Ia menuturkan banyak daerah yang takut mengeluarkan dana untuk bansos. Sebab, mereka takut disebut korupsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau Kementerian Keuangan.
"Itu kan ada aturannya mengeluarkan duit itu. Banyak yang takut juga," kata Mahfud.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan ada juga masalah lokasi penerima yang jauh dari tempat penyaluran. Presiden Joko Widodo sempat mengusulkan untuk mengirimkan bansos lewat rekening langsung untuk mengatasi masalah ini.
"Ternyata tak bisa juga. Orang desa itu tidak tahu rekening itu apa. Banyak tak punya rekening," kata Mahfud.
Ketika mewakilkan kerabat atau saudaranya untuk mengambil, kadang tak ada surat kuasa atau data yang valid untuk memastikan status mereka sebagai yang diberi kuasa oleh penerima bansos.
Mahfud Md juga mengakui data orang miskin yang dimiliki pemerintah juga masih tak sinkron. Data dari pemilu, hingga milik Kementerian Sosial tak selalu sama. Kadang, data itu juga berbeda dengan milik pemerintah daerah.
Sumber: JPNN/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
