25.2 C
Pekanbaru
Sabtu, 19 April 2025
spot_img

Presiden Korsel Ditangkap Penyidik Antikorupsi

SEOUL (RIAUPOS.CO) – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol akhirnya ditangkap tim penyidik antikorupsi, Rabu (15/1). Penangkapan presiden yang tengah dalam proses pemakzulan itu berlangsung dramatis. Ribuan polisi dikerahkan untuk mengamankan proses eksekusi.

Dilansir dari AFP, iring-iringan mobil SUV hitam terlihat meninggalkan gerbang kediama Yoon, kemarin. Rumah di Distrik Hannam-dong itu ramai. Distrik tersebut adalah lokasi mewah di Seoul yang dijuluki Beverly Hills-nya Korea.

Dalam beberapa video yang beredar, terlihat petugas memotong kawat besi yang memblokade akses masuk kediaman Yoon. Selain itu, tampak beberapa kendaraan diparkir melintang untuk menghalangi penyidik. Para penyidik terpaksa menggunakan tangga supaya bisa masuk.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Kuasa Rakyat (PPP, partai pendukung Yoon) dan beberapa pengacara juga memblokade akses masuk. Karena ada blokade itu, sebagian penyidik memasuki kompleks kediaman kepresidenan melalui jalur pendakian di dekat lokasi. ’’Ini bukan penegakan hukum yang adil,’’ protes seorang pengacara Yoon, Yun Gap-geun, dilansir dari Yonhap.

Dia menganggap upaya penyidikan dan penangkapan tersebut ilegal. Pihak kepolisian juga menerjunkan hingga 3.200 personel demi membuka akses masuk kediaman kepresidenan. Sempat terjadi bentrokan antara penyidik dan pendukung Yoon yang membentuk blokade. Penangkapan Yoon kemarin merupakan upaya kedua. Sebelumnya, petugas gagal membekuk Yoon karena mendapat perlawanan dari pasukan pengawal presiden.

Baca Juga:  Presiden Hungaria Pilih Mundur

Sebagaimana diketahui, ka­sus itu berawal ketika Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024. Keputusan tersebut mendapat perlawanan dari parlemen dan masyarakat Korsel. Yoon akhirnya dimakzulkan Majelis Nasional pada 14 Desember 2024. Dia juga didakwa atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, Yoon memerintahkan mobilisasi militer ke Gedung Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen mencabut darurat militer.

Dilansir dari The Guardian, penangkapan Yoon sempat memicu bentrokan. Satu petugas keamanan harus dievakuasi paramedis karena terluka. Di sana tidak hanya ada petugas keamanan. Mereka yang anti-Yoon juga berkumpul untuk memberikan dukungan kepada petugas hukum. ’’Keluar! keluar! Tangkap dia!” seru orang-orang di kerumunan tersebut.

Sebelum ditangkap, Kantor Investigasi Korupsi Korsel (CIO) berkali-kali melayangkan surat panggilan. Namun, Yoon tak kunjung datang. Yoon kini ditahan di Pusat Penahanan Seol. Dia akan diinterogasi selama 48 jam. Setelah ditangkap, beredar video pernyataan Yoon.

- Advertisement -

Dia membantah dirinya ditangkap penyidik CIO. Yoon mengklaim dirinya sengaja keluar untuk mencegah pertumpahan darah. ’’Hari ini, ketika saya melihat mereka menembus perimeter dengan persenjataan lengkap, saya memutuskan untuk keluar dan menemui CIO,’’ katanya.

Baca Juga:  Tabrakan Helikopter Malaysia, 10 Kru Tewas

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa investigasi CIO pada dirinya adalah langkah ilegal. Memang tidak semua rakyat mendukung penangkapan Yoon. Ada simpatisan yang masih memberikan dukungan kepada mantan jaksa itu.

Beberapa orang tampak berkumpul di luar kantor CIO untuk memberikan dukungan kepada Yoon. Mereka juga melambaikan bendera Amerika dan Korsel. ’’Surat penangkapan ilegal!” seru pendukung Yoon.

Di dalam Kantor CIO, penyidik menginterogasi Yoon. Namun, dia bungkam. Tutup mulut memang hak bagi mereka yang diinterogasi. Selama proses itu, Yoon juga menolak divideo.

Selain menghadapi interogasi, Yoon harus menjalani persidangan di Mahkamah Konstitusi. Itu terkait pemakzulannya yang sebelumnya diteken Majelis Nasional dan disetujui mayoritas anggotanya. Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulan tersebut, dia resmi lengser dari jabatannya.

Partai Demokrat yang merupakan oposisi mengapresiasi penangkapan Yoon. Salah satu pejabat mereka menyatakan bahwa hal itu langkah positif. ’’Ini merupakan langkah awal memulihkan ketertiban konstitusional,” kata pejabat yang enggan disebut namanya.

Ketua Majelis Nasional Korsel Woo Won-shik juga mendukung penangkapan Yoon. ’’Kita harus fokus untuk menstabilkan urusan negara dan memulihkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.(lyn/c7/oni/jpg)

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

BERITA LAINNYA

Ford Resmikan Dealer 3S Pertamanya di Pekanbaru

RMA Indonesia sebagai agen pemegang merek Ford di Indonesia, secara resmi membuka dealer 3S (Sales, Service, Sparepart) pertama Ford di Kota Pekanbaru, Kamis (17/4). Peresmian ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang RMA Indonesia untuk memperluas jaringan dan memperkuat layanan Ford di wilayah Sumatera yang memiliki potensi ekonomi besar.

Wali Kota Pekanbaru Minta Sekolah Tak Bebani Orang Tua dengan Biaya Perpisahan

Agung Nugroho, menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak boleh terjadi. “Untuk acara perpisahan, tidak seharusnya ada pungutan sebesar itu. Saya tekankan, jangan ada lagi pungutan kepada siswa untuk kegiatan perpisahan

Prodi Keperawatan UHTP Hampir Capai Akreditasi Unggul

Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Kesehatan (Fkes) Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) meraih akreditasi baik sekali. Sesuai dengan SK Lam PT-Kes: 0115/Lam-PTKes/Akr/Sar/II/2025 dan 0116/Lam-PTKes/Akr/Pro/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025.

Kepala SMAN 1 Bandar Petalangan Larang Kegiatan Perpisahan, Ratusan Siswa Histeris dan Meneteskan Air Mata

KEPALA SMAN 1 Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan Syamsuar SPd melarang kegiatan acara perpisahan di sekolah. Pungutan biaya yang dibebankan kepada orang tua wali murid diminta segera dikembalikan, Selasa (15/4).