PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pembelian Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) kini akan diatur melalui Aplikasi PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sosialisasi transisi mulai dilakukan Senin (27/6) hari ini.
Hal tersebut diumumkan oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (24/6) lalu. Luhut mengatakan, transisi ini akan berada di bawah koordinasi Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemendag dan Kemenperin.
Luhut menyakinkan bahwa sosialisasi pada masyarakat akan digencarkan lebih intensif. Menurut pria kelahiran Sumatera Utara ini, Perubahan sistem ini dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.
Luhut menjelaskan, setelah masa sosialisasi selesai, seluruh penjualan dan pembelian MGCR akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sementara masyarakat yang belum punya PeduliLindungi masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK. "Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin (hari ini, red) dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan," jelas Luhut.
Dengan PeduliLindungi dan NIK, masyarakat bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp14.000 atau Rp15.000 per kilogram. Luhut menambahkan, pembelian MGCR di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kilogram untuk satu NIK per harinya.
MGCR dengan harga HET tersebut bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yakni Warung Pangan dan Gurih.
Luhut mengatakan, sistem baru ini untuk memberikan kepastian dan ketersediaan MGCR dengan harga terjangkau dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. PeduliLindungi ini akan menjadi alat pengawasan di lapangan dan mitigasi mencegah adanya penyelewengan.
"Saya ingin nantinya distribusi bisa dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu," tegas Luhut.
Luhut mengatakan pemerintah juga telah membentuk satgas sosialisasi transisi pembelian minyak goreng dengan aplikasi PeduliLIndungi ini. Tim ini nantinya akan menyediakan berbagai saluran informasi untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan yang muncul dari masyarakat terkait pembelian MGCR.
Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengungkapkan, bahwa masyarakat sendiri sudah familiar dengan aplikasi PeduliLindungi. Termasuk masyarakat di awam di bawah.
Namun kesuksesan distribusi MGCR tetap tergantung pada kecukupan dan ketersediaan MGCR dengan harga HET tersebut. "Jadi kuncinya di kecepatan ketersediaan barang, terutama di wilayah timur," jelas Eko.
Solusi ini menurut Eko masih bersifat sementara. Persoalan Migor belum akan tuntas sepenuhnya. Ke depannya, BUMN pangan dan Bulog perlu memiliki cadangan stok minyak goreng. Sehingga harga bisa dikendalikan.
"Mirip-mirip konsep BBM di mana ada pertamina yang jadi penyangga ketersediaan dengan harga ditetapkan pemerintah. Kalau migor kan gak ada "pertamina"nya, jadi agak susah kalo mau harga murah di saat harga internasional mahal. Kecuali pemerintah punya pabrik migornya sendiri," ujar Eko.(tau/das)
