JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumumumkan struktur organiasai kepengurusan periode 2019-2024. Namun di dalam struktur kepengurusan ini tidak ada nama mantan Sekretaris Jenderal Abdul Kadir Karding, dan Ketua DPP Lukman Edy.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah mengatakan, dua koleganya itu tidak mau diberikan jabatan di partai bernuansa hijau ini. Sebab apabila ingin masuk kepengurusan maka kader harus mengisi surat ketersediaan menjadi pengurus.
“Keduannya tidak mengisi surat kesediaan,” ujar Ida di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (26/8).
Ida menambahkan, nama-nama kader PKB yang masuk dalam kepengurusan adalah yang bersedia mengisi form surat kesedian. Sehingga berdasarkan kesediaan tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menetapkan susunan kepengurusan.
“Jadi berdasarkan kesediaan para kader, kemudian ketua umum menyusun strukturnya,” katanya.
Sementara mengenai Hasanuddin Wahid yang dipilih menjadi Sekretaris Jenderal PKB karena namanya kurang familiar, Ida mengatakan walaupun belum dikenal. Namun koleganya tersebut sudah memiliki pengalaman.
“Karena kalian belum kenal saja, beliau kan tahu kerjanya. Beliau juga wakil sekretaris jenderal, sekarang diberi kesempatan naik menjadi sekjen,” ungkapnya.
Terpisah, mantan Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan memang dirinya tidak mengisi formulir kesediaannya untuk menjadi pengurusa di partai yang dikepalai Cak Imin ini.
“Memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Saya tidak mengirimkannya,” kata Lukman.
Alasan Lukman tidak ingin masuk dalam kepengurusan PKB adalah tidak cocok dengan konsep-konsep partai bernuansa hijau ini. Sehingga dia lebih memilih menjadi kader biasa saja.
“Alasannya enggak cocok saja dengan konsep lima tahun ke depan setelah Muktamar Bali,” ungkapnya.
Kendati demikian, Lukman berpesan supaya kengurusan yang baru bisa bekerja keras. Karena banyak tantangan ke depan yang akan dihadapi PKB. Mengingat ada evaluasi yang dilakukan oleh Cak Imin dalam kepengurusan.
“Tentu harus kerja keras, terutama tidak mengecewakan ketum. Karena kalau ketum tidak berkenan sewaktu-waktu bisa diganti di tengah jalan, karena ketum sebagai mandataris tunggal,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
