PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau menggelar kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 kepada seluruh pegawai di Kantor BKKBN Riau, Senin (3/1).
"Alhamdulillah kita dapat mengikuti apel pagi sekaligus menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja pada awal tahun ini," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia MSi, Senin (3/1).
Disebutkan Mardalena, penandatanganan pakta integritas ini bukan hanya seremonial saja, namun mari pedomani dalam melaksanakannya di lingkungan kantor dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi harapannya jangan hanya sekadar tanda tangan. Mari kita hayati, cermati dan laksanakan bersama-sama," ungkapnya.
Selain itu katanya, pegawai harus punya komitmen bersama bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Atas nama Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena mengucapkan terimakasih atas bantuan, kerja sama dan juga kinerja yang telah diberikan selama ini sehingga semua program yang diamanahkan kepada BKKBN Riau bisa dilaksanakan.
"Mari kita songsong tahun anggaran 2022 ini dengan semangat baru, dengan integritas. Karena kita tetap mempedomani budaya kerja kita yang telah lama kita kenal yaitu budaya kerja keren. Alhamdulillah 2021 kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita," jelasnya.
Hasil dari 2021 ini menjadi evaluasi bagi BKKBN. Salah satu yang menjadi evaluasi adalah masih tingginya unmet need atau proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai kontrasepsi.
"Angkanya bahkan mencapai 25. Itu yang menjadi salah satu tugas kita pada 2022 untuk bisa menurunkannya," sebutnya.
Selain itu, lanjut Mardalena untuk tahun 2022 pihaknya juga fokus terhadap stunting. Sebenarnya stunting ini tidak terlepas dari program-program BKKBN Riau sebelumnya.
"Namun kita harus fokus bagaimana percepatan penurunan stunting sesuai dengan amanat Presiden di 2024 kita harus menurunkan target di angka 14 persen. Kemarin dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Riau berada di angka 22.3 persen. Dengan sisa waktu 2 tahun ini, kita akan bergandeng tangan dengan semua pihak untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan," katanya.(eca)
