PEKANBARU (RIAPOS.CO) – Enam satuan kerja (Satker) di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) Riau sudah mendapatkan predikat pada Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB pada 2021 ini. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Pujo Harinto pada Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) akhir pekan kemarin.
Pujo menyebutkan, Kemenkumham RI memang sedang memacu peningkatan layanan sekaligus menghadirkan Zona Integritas WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini melalui semangat revolusi mental para ASN sekaligus revolusi digital di bidang pelayanannya.
- Advertisement -
"Pada 2022, kami juga sedang mempersiap satuan kerja lagi, yang semuanya saat ini sedang berproses dan sudah dalam penilaian WBK/WBBM tersebut. Mohon dukungan dari semua pihak agar banyak lagi satuan kerja Kanwil Riau yang memperoleh predikat membanggakan dari Kemenpan-RB tersebut," kata Pujo.
Pujo juga secara khusus mengharapkan bantuan dari insan media. Karena selain menjadi faktor pendorong, pemberitaan media juga jadi faktor yang bisa menggagalkan raihan WBK/WBBM tersebut. Dukungan tersebut, kata Pujo, dapat diberikan dengan pemberitaan media yang berimbang dan sesuai fakta. Dirinya berharap yang diinformasikan bila itu berita negatif, diharapkam dapat dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihaknya sebelum sampai kepada masyarakat.
- Advertisement -
"Sekali saja ada berita jelek, kalau itu benar kami yang jelek, kami terima. Tapi kalau itu (berita jelek, red) cuma diamsusikan, hanya opini, baru dengar-dengar, jangan dulu (diekspos, red) ya. Tolong dikonfirmasi atau klarifikasi dulu ke kami," harap Pujo.(end)
PEKANBARU (RIAPOS.CO) – Enam satuan kerja (Satker) di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) Riau sudah mendapatkan predikat pada Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB pada 2021 ini. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Pujo Harinto pada Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) akhir pekan kemarin.
Pujo menyebutkan, Kemenkumham RI memang sedang memacu peningkatan layanan sekaligus menghadirkan Zona Integritas WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini melalui semangat revolusi mental para ASN sekaligus revolusi digital di bidang pelayanannya.
"Pada 2022, kami juga sedang mempersiap satuan kerja lagi, yang semuanya saat ini sedang berproses dan sudah dalam penilaian WBK/WBBM tersebut. Mohon dukungan dari semua pihak agar banyak lagi satuan kerja Kanwil Riau yang memperoleh predikat membanggakan dari Kemenpan-RB tersebut," kata Pujo.
Pujo juga secara khusus mengharapkan bantuan dari insan media. Karena selain menjadi faktor pendorong, pemberitaan media juga jadi faktor yang bisa menggagalkan raihan WBK/WBBM tersebut. Dukungan tersebut, kata Pujo, dapat diberikan dengan pemberitaan media yang berimbang dan sesuai fakta. Dirinya berharap yang diinformasikan bila itu berita negatif, diharapkam dapat dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihaknya sebelum sampai kepada masyarakat.
"Sekali saja ada berita jelek, kalau itu benar kami yang jelek, kami terima. Tapi kalau itu (berita jelek, red) cuma diamsusikan, hanya opini, baru dengar-dengar, jangan dulu (diekspos, red) ya. Tolong dikonfirmasi atau klarifikasi dulu ke kami," harap Pujo.(end)
