JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh Cina di Laut Natuna Utara. Dia menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia.
Hal ini menyusul adanya kapal milik Cina, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang, yang berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Bahkan kehadiran kapal-kapal Cina tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut.
“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagin rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” kata Puan di Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengingatkan, bukan kali ini saja kapal Cina memasuki perairan Natuna. Puan pun meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada Cina untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.
“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke Perairan Natuna sebagai sinyal kepada Cina bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada Cina,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia juga diminta menanyakan kepada Pemerintah Cina, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Cina juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka.
“Apalagi akibat Cina mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal Cina dari wilayah kita,” tambah Puan.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara. Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang Cina, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.
Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini karena kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal.
“Harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Kita tidak bisa main-main dengan masalah kedaulatan negara. Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut Konflik Laut Cina Selatan,” ujar Puan.
Selain persoalan kedaulatan, Puan menambahkan, perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.
“Sumber daya di perairan Natuna bukan hanya ikan saja, karena di sana juga terdapat sumber daya mineral dan juga potensi pariwisata. Maka pemerintah harus maksimal untuk menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut,” sebut mantan Menko PMK itu.
Puan juga mengingatkan jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL, untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna.
“Jangan gentar untuk mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI,” tegas Puan.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Hary B Koriun
