(RIAUPOS.CO) — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menyebut saat ini kondisi keuangan Riau sudah tidak seperti dulu lagi. Di mana salah satu penyumbang dana bagi daerah melalui dana bagi hasil minyak bumi produksinya terus menurun, ditambah lagi beban pembiayaan rutin yang terus bertambah.
“Riau itu sudah tidak seperti dulu lagi, lifting (produksi minyak bumi siap jual) lima kali lipat turun produksinya. Dulu produksinya di atas satu juta barel perhari, sekarang tinggal 200 ribu barel per hari,” kata Sekda.
Sedangkan untuk keperluan belanja, lanjut Sekda, seperti keperluan belanja gaji pegawai melonjak satu setengah kali lipat. Di mana sebelumnya, belanja pegawai hanya sekitar Rp1 triliun, sekarang dengan bertambahnya jumlah pegawai dari 8.000 menjadi 18.000 tentu bertambah satu setengah kali lipat.
“Sekarang dana yang ada banyak tersedot untuk menutup kebijakan pengalihan pegawai ke pemerintah provinsi Riau. 12 kabupaten/kota semua guru tingkat SMA sederajat saat ini pindah ke Provinsi Riau, bayangkan betapa bebannya bertambah,” sebutnya.
Menurut Sekda, tatkala kebijakan pemisahan guru-guru tersebut bergerak integral dari 12 kabupaten/kota ke provinsi, maka beban pembiayaannya lebih besar. Dari pada bergerak menyebar dari provinsi ke 12 kabupaten/kota.
“Kalau misalnya bergerak menyebar, itukan mereka terbagi-bagi bebannya. Tapi kalau bergerak terintegral, itu bebannya menjadi terhimpun yakni dari 12 tergabung menjadi satu di provinsi, ini juga yang menjadi penyebab tingginya belanja pegawai saat ini,” jelasnya.
Kondisi seperti inilah yang menurut Sekda masih banyak pihak yang belum mengetahui kondisi Riau saat ini, di mana yang dijadikan dasar mengatakan Riau sebagai daerah kaya seperti dulu. Termasuk juga karena beberapa tahun lalu, APBD Riau masih terdapat Silpa.
“Inilah yang mungkin semua orang belum mengetahui, masih menganggap Riau seperti dulu, ada Silpa, uang berlebih dan tidak digunakan. Kalau sekarang kan kita bisa lihat, tahun lalu malah defisit, tapi dengan manajemen keuangan akhirnya tidak defisit,” katanya.
Terkait perkembangan APBD perubahan tahun 2019, saat ini pihaknya mulai menghitung-hitung keperluan. Di mana, berdasarkan perhitungan, keperluan pada APBD perubahan tahun ini mencapai Rp600 miliar, sementara asumsi pendapatan baru pada angka Rp300 miliar.
“APBD perubahan 2019 masih proses pembahasan di Bappeda Riau. Untuk itu, kami belum bisa menjelaskan berapa estimasi angka APBD perubahan 2019,” sebutnya.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru