PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau menyatakan siap mewujudkan program pemerintah dalam upaya destinasi wisata halal di Provinsi Riau. Tentunya dalam menarik wisatawan untuk datang ke Riau dan juga upaya kesejahteraan masyarakat tempatan.
"Diperlukan inovasi baru, karena memang di Kota Pekanbaru khususnya sangat sedikit yang bisa dijual dari sisi pariwisatanya dibandingkan kota wisata lainnya," kata Ketua PHRI Riau Ir Nofrizal MM kepada wartawan, Selasa (30/7).
Ini disampaikan Nofrizal pada agenda coffee morning pengurus PHRI yang dilaksanakan di Hotel Grand Elite. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, yang difokuskan membahas soal persiapan destinasi wisata halal di Riau.
Seperti disampaikan Nofrizal, PHRI serius mewujudkan kebijakan pemerintah, karena akan berimbas kepada usaha pariwisata di Riau, dan yang paling banyak berhadapan langsung itu adalah destinasi itu adalah usaha hotel.
"Hotel tentu bagaimana menghadapinya. apalagi kita di Pekanbaru ini mayoritas muslim, maka harus memberikan contoh. Semua itu harus ada pengakuan dalam bentuk sertifikat halal," kata Nofrizal.
Untuk tahap awal ini, lanjut Nofrizal, hotel-hotel di Kota Pekanbaru bisa melakukan pembenahan pada penampilan tenaga kerja hotel agar lebih sopan dalam penyambutan tamu. Lalu fasilitas yang ada minimal di kamar itu ada sajadah, ada tempat untuk wudu, toilet yang dilengkapi penyemprot air.
Dari pertemuan ini lanjut Nofrizal, ada usulan agar jadwal kajian ulama ditayangkan di hotel, sehingga para tamu yang menginap bisa menghadiri kajian tersebut. Contohnya, ada tamu dari Singapura yang menunggu jadwal Ustaz Abdul Somad.
"Misalnya ada jadwal di Masjid Agung Annur, mereka para tamu datang Jumat, Sabtu, Minggu, potensi ini yang perlu kita gali," kata Nofrizal lagi.
Nofrizal juga menyampaikan bahwa ada juga usulan dari anggota untuk menarik wisatawan luar ke Riau, seperti, selama ini dijual produk orang, dan kini harus dijual produk sendiri. "Kita cari potensinya. Sawit contohnya, kita jadikan objek wisata, kalau sawit ini kita jadikan pariwisata luar biasa, tinggal infrastruktur diperhartikan pemerintah," ungkapnya.
Terakhir, Nofrizal berharap agar pemerintah menghentikan mengeluarkan izin untuk hotel baru yang tidak sesuai dengan aturan, seperti ruko-ruko yang disulap menjadi hotel.
Sementara itu, Lusiyanti Wakil Ketua PHRI Bidang Pariwisata menambahkan, pihaknya sebagai GM hotel, belum mengetahui secara jelas apa potensi yang akan diberikan dengan kebijakan pemerintah menerapkan pariwisata halal ini.
"Tadi membahas fenomena pariwisata halal, maksud dari pemerintah menggalakkan pariwisata halal ini apa? Sehingga kami sebagai pelaku usaha hotel bisa melakukan persiapkan," ujar GM Hotel Grand Elite ini.
Sedangkan Bregas Yekti GM Jatra Hotel mengaku senang dengan adanya pertemuan ini bisa membahas banyak hal sesama GM hotel di Pekanbaru, sehingga bisa seragam mempersiapkan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pariwisata halal.
"Sehingga kita mengengetahui kemana arah pariwisata halal ini, apa tujuan Pemprov, keuntungan bagi stakeholder perhotelan apa, ini yang jadi fokus pembicaraan," tuturnya.(gus)
