PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10/2026).
Dalam orasi yang disampaikan di tengah kepungan asap, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta transparansi alokasi beasiswa daerah.
Koordinator massa aksi, Ramadhani, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau beserta aparat kepolisian untuk bersikap tegas dan tanpa pandang bulu menindak para pelaku pembuat karhutla, khususnya dari pihak korporasi.
“Hampir setiap tahun masyarakat kita menghirup asap akibat karhutla. Kami minta pemerintah dan kepolisian tegas menangkap para pelaku pembakaran, terutama korporasi. Penanganan medis gratis bagi warga yang terserang ISPA juga harus diprioritaskan,” ujar Ramadhani.
Selain isu lingkungan dan kesehatan, mahasiswa turut mempertanyakan kebijakan Pemprov Riau yang meniadakan program beasiswa baru dengan alasan defisit anggaran, namun tetap memberikan dana hibah pembangunan ke instansi vertikal.
Massa menuntut agar alokasi anggaran daerah difokuskan pada kepentingan langsung masyarakat serta mendesak penegakan regulasi terkait pencegahan LGBT.
Meskipun pejabat Pemprov Riau sempat berupaya menemui peserta unjuk rasa, massa aksi menolak dan memilih bertahan hingga bisa bertemu langsung dengan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.(sol)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10/2026).
Dalam orasi yang disampaikan di tengah kepungan asap, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta transparansi alokasi beasiswa daerah.
Koordinator massa aksi, Ramadhani, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau beserta aparat kepolisian untuk bersikap tegas dan tanpa pandang bulu menindak para pelaku pembuat karhutla, khususnya dari pihak korporasi.
“Hampir setiap tahun masyarakat kita menghirup asap akibat karhutla. Kami minta pemerintah dan kepolisian tegas menangkap para pelaku pembakaran, terutama korporasi. Penanganan medis gratis bagi warga yang terserang ISPA juga harus diprioritaskan,” ujar Ramadhani.
Selain isu lingkungan dan kesehatan, mahasiswa turut mempertanyakan kebijakan Pemprov Riau yang meniadakan program beasiswa baru dengan alasan defisit anggaran, namun tetap memberikan dana hibah pembangunan ke instansi vertikal.
Massa menuntut agar alokasi anggaran daerah difokuskan pada kepentingan langsung masyarakat serta mendesak penegakan regulasi terkait pencegahan LGBT.
Meskipun pejabat Pemprov Riau sempat berupaya menemui peserta unjuk rasa, massa aksi menolak dan memilih bertahan hingga bisa bertemu langsung dengan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.(sol)
