JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pimpinan Pakatan Harapan (PH) menetapkan Ketua PH Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kampanye Pemilihan Umum (PRU) ke-15. Dan, selanjutnya diangkat sebagai calon perdana menteri Malaysia. Penetapan dilakukan pada Rapat Pimpinan PH yang berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan, Jumat (9/4).
Rapat pimpinan menyatakan pandemi Covid-19 telah mendatangkan dampak yang cukup mendalam bagi rakyat, ekonomi, dan negara. Rapat itu menyimpulkan bahwa pemerintah sekarang gagal menangani sepenuhnya masalah-masalah tersebut.
Mereka menyesalkan demokrasi di Malaysia menjadi parah akibat pengkhianatan dan pembelotan politik. Hal itu menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi mulai meluntur.
"Usaha memulihkan negara terletak pada kemenangan dalam Pemilu ke-15, justru usaha menggembleng seluruh kekuatan perlu berasaskan prinsip dan agenda reformasi saat kelangsungan pemerintah bergantung kepada kestabilan dan keutuhan politik," ungkap para pimpinan PH.
- Advertisement -
Mereka juga mengakui potensi dan kepentingan wilayah Sabah dan Sarawak sebagai energi pertumbuhan ekonomi yang baru. Tentunya dalam memacu pembangunan negara dengan jaminan pembagian sumber daya yang lebih seksama. Ini seiring dengan sinergi pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.
"Kami akan menggerakkan semua wakil rakyat dan pimpinan negeri untuk menggali seluruh potensi dan keupayaan bagi menangani isu-isu dasar berkait pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami juga akan meneruskan proses bersama untuk membentuk manifesto Pakatan Harapan," sebut para pimpinan PH.
- Advertisement -
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pimpinan Pakatan Harapan (PH) menetapkan Ketua PH Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kampanye Pemilihan Umum (PRU) ke-15. Dan, selanjutnya diangkat sebagai calon perdana menteri Malaysia. Penetapan dilakukan pada Rapat Pimpinan PH yang berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan, Jumat (9/4).
Rapat pimpinan menyatakan pandemi Covid-19 telah mendatangkan dampak yang cukup mendalam bagi rakyat, ekonomi, dan negara. Rapat itu menyimpulkan bahwa pemerintah sekarang gagal menangani sepenuhnya masalah-masalah tersebut.
Mereka menyesalkan demokrasi di Malaysia menjadi parah akibat pengkhianatan dan pembelotan politik. Hal itu menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi mulai meluntur.
"Usaha memulihkan negara terletak pada kemenangan dalam Pemilu ke-15, justru usaha menggembleng seluruh kekuatan perlu berasaskan prinsip dan agenda reformasi saat kelangsungan pemerintah bergantung kepada kestabilan dan keutuhan politik," ungkap para pimpinan PH.
Mereka juga mengakui potensi dan kepentingan wilayah Sabah dan Sarawak sebagai energi pertumbuhan ekonomi yang baru. Tentunya dalam memacu pembangunan negara dengan jaminan pembagian sumber daya yang lebih seksama. Ini seiring dengan sinergi pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.
"Kami akan menggerakkan semua wakil rakyat dan pimpinan negeri untuk menggali seluruh potensi dan keupayaan bagi menangani isu-isu dasar berkait pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami juga akan meneruskan proses bersama untuk membentuk manifesto Pakatan Harapan," sebut para pimpinan PH.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
