Menurut Airlangga, prioritas ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sekaligus mengikuti standar World Health Organization (WHO). Airlangga menjelaskan kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya harus membuat prioritas.

“Penetapan prioritas ini telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga melalui ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya,” katanya.

Karena sifatnya bertahap dengan jangka waktu akhir 2020, di awal 2021 sampai dengan 2022, maka protokol kesehatan harus tetap dilakukan.

“Kami meminta masyarakat tetap menerapkan 3T, Testing, Tracing dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker serta Menjaga Jarak,” tegas Airlangga.

Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan untuk sekitar 65% dari total penduduk Indonesia, yaitu Vaksin Program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta Vaksin Mandiri sebanyak 75 juta dosis.

“Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis,” beber Airlangga.

Sedangkan untuk Vaksin Mandiri, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya dimana Perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPKS KetenagaKerjaan.

“Tentunya nanti akan kita dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap secara melihat efektivitasnya,” ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan SINOVAC dan beberapa produsen vaksin lainnya. Melalui intensitas pembicaraan dengan SINOVAK, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung. 

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.

“Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan). Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan dalam tahapan persetujuan BPOM dan dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke Cina.

“Mereka sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di Cina. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh SINOVAC ke BPOM,” beber Airlangga.

Dari evaluasi dari fase ketiga uji klinis tersebut, Airlangga mengatakan, bahwa BPOM juga perlu mendapatkan seluruh informasi yang diperoleh oleh SINOVAC di seluruh negara di luar Indonesia untuk dilakukan perbandingan. Hal ini, menurutnya, untuk meyakinkan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas serta melihat aspek keamanan, baku mutu dan prosentase keberhasilannya.

“Saat ini mereka menganalisis laporan dan menunggu hasil uji klinis dari di Bandung. Diharapkan ketiga uji klinis ini sudah didapat datanya pada awal desember dan membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk membandingkan data-data dengan negara lain,” kata Airlangga.

Ditambahkannya, pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan dengan produser vaksin yang lain seperti COVAX, GAVI, Pfizer, AstraZeneca PLC serta Novavax. Selain itu, Pemerintah juga telah mengembangkan Vaksin merah Putih.

“Kami menyiapkan multi source dari vaksin untuk memastikan ketersediaannya,” sambungnya.

Airlangga juga mengundang masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam uji klinis. Menurutnya, masyarakat dapat menghubungi Fakultas Kedokteran di universitas-universitas yang saat ini melakukan uji klinis. Misalnya, Biofarma dengan Universitas Padjadajaran, UGM dengan Taiwan, UI dengan perusahaan Amerika.

“Uji klinis ini dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis resmi KPCPEN yang diterima Riaupos.co, Rabu (9/12/2020).

Editor: Eka G Putra

Menurut Airlangga, prioritas ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sekaligus mengikuti standar World Health Organization (WHO). Airlangga menjelaskan kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya harus membuat prioritas.

“Penetapan prioritas ini telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga melalui ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya,” katanya.

Karena sifatnya bertahap dengan jangka waktu akhir 2020, di awal 2021 sampai dengan 2022, maka protokol kesehatan harus tetap dilakukan.

“Kami meminta masyarakat tetap menerapkan 3T, Testing, Tracing dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker serta Menjaga Jarak,” tegas Airlangga.

Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan untuk sekitar 65% dari total penduduk Indonesia, yaitu Vaksin Program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta Vaksin Mandiri sebanyak 75 juta dosis.

“Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis,” beber Airlangga.

Sedangkan untuk Vaksin Mandiri, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya dimana Perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPKS KetenagaKerjaan.

“Tentunya nanti akan kita dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap secara melihat efektivitasnya,” ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan SINOVAC dan beberapa produsen vaksin lainnya. Melalui intensitas pembicaraan dengan SINOVAK, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung. 

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.

“Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan). Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan dalam tahapan persetujuan BPOM dan dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke Cina.

“Mereka sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di Cina. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh SINOVAC ke BPOM,” beber Airlangga.

Dari evaluasi dari fase ketiga uji klinis tersebut, Airlangga mengatakan, bahwa BPOM juga perlu mendapatkan seluruh informasi yang diperoleh oleh SINOVAC di seluruh negara di luar Indonesia untuk dilakukan perbandingan. Hal ini, menurutnya, untuk meyakinkan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas serta melihat aspek keamanan, baku mutu dan prosentase keberhasilannya.

“Saat ini mereka menganalisis laporan dan menunggu hasil uji klinis dari di Bandung. Diharapkan ketiga uji klinis ini sudah didapat datanya pada awal desember dan membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk membandingkan data-data dengan negara lain,” kata Airlangga.

Ditambahkannya, pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan dengan produser vaksin yang lain seperti COVAX, GAVI, Pfizer, AstraZeneca PLC serta Novavax. Selain itu, Pemerintah juga telah mengembangkan Vaksin merah Putih.

“Kami menyiapkan multi source dari vaksin untuk memastikan ketersediaannya,” sambungnya.

Airlangga juga mengundang masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam uji klinis. Menurutnya, masyarakat dapat menghubungi Fakultas Kedokteran di universitas-universitas yang saat ini melakukan uji klinis. Misalnya, Biofarma dengan Universitas Padjadajaran, UGM dengan Taiwan, UI dengan perusahaan Amerika.

“Uji klinis ini dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis resmi KPCPEN yang diterima Riaupos.co, Rabu (9/12/2020).

Editor: Eka G Putra