PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengaku belum mendapatkan informasi tentang adanya pemotongan Rp50 ribu dari total Rp300 ribu dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi Riau di Pekanbaru. Dia berjanji akan melakukan pengecekan apa yang menjadi kendala.
Riau Pos mewawancarai Wako tentang isu pemotongan BLT ini, Rabu (1/7). "Saya belum dapat informasi. Terima kasih atas informasinya. Saya akan cek kendalanya di mana. Apakah di bank penyalur atau dimana," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Pekanbaru Mahyuddin saat dikonfirmasi terkait adanya pemotongan ini dan bantuan yang sampai ke masyarakat hanya Rp250 ribu, dia awalnya seolah meragukan hal itu."Siapa yang bilang ?," katanya.
Kepada dia, Riau Pos kemudian menjelaskan bahwa perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah dipanggil Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memberikan penjelasan, dia tak membantah.
"Sudah, kemarin sudah diklarifikasi. Yang melalui BRK itu tidak dipotong. Kemarin di BPR Pekanbaru ada miskomunikasi. Mereka sudah berjanji akan mengembalikan yang Rp50 ribu itu," jelasnya.
Dia mendapatkan penjelasan bahwa di BPR Pekanbaru ada SOP yang mengharuskan adanya saldo awal Rp50 ribu. "Jadi bagi masyarakat yang buka rekening duluan itu sudah ada Rp50 ribu. Yang buka rekening dari kelurahan otomatis belum ada uangnya, itulah yang Rp50 ribu itu. Tapi kemarin sudah kita ingatkan kemarin tidak boleh, harus diberikan juga Rp50 ribu itu," urainya.
Dia mengklaim, uang Rp50 ribu yang dipotong itu akan dikembalikan. "Saya bilang tiga kecamatan yang belum tidak boleh ditahan, harus diberikan penuh. Kalau orang menabung itu lain ceritanya," imbuhnya.
Kepadanya, Riau Pos kemudian juga menanyakan apa saja tiga kecamatan yang belum ini, dia tak bisa menjelaskan."Saya lupa kemarin (kecamatan, red) apa. Karena saya baru (dilantik, red)," tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT BPR Pekanbaru, Akhmad Fauzi Lindung menjelaskan bahwa sesuai mekanisme perbankan, maka penerima bansos harus membuka rekening bank terlebih dahulu. Minimal Rp50 ribu harus dikeluarkan untuk membuka tabungan sebagai saldo awal.
"Masalahnya kadang ada bahasa pemotongan. Padahal bukan," ujar Akhmad, Selasa (30/6).
Buktinya, beberapa orang yang mengambil habis bansos itu tetap utuh menerima dananya. Tapi sesuai mekanisme di perbankan, di rekening bank harus menyisakan Rp10 ribu supaya tidak terjadi penutupan rekening untuk penyaluran bansos berikutnya.
Akhmad juga menampik anggapan bahwa PT BPR Pekanbaru mendapatkan keuntungan finansial dari penyaluran bansos ini. Tidak ada biaya operasional dari penyaluran bansos ini sejak 18 Juni 2020. Bahkan pihaknya justru mengeluarkan dana yang cukup besar untuk operasional selama penyaluran dana bansos. Tak kurang Rp10 juta sudah dikeluarkan untuk tenda, kursi, konsumsi, dan lainnya yang semuanya dari kas PT BPR Pekanbaru.
"Tapi karena ini kebijakan Pemko, maka kita jalankan," ujar Akhmad.
Keuntungan PT BPR Pekanbaru dari penyaluran bansos Covid-19 ini hanyalah penambahan jumlah nasabah. Itu pun saldonya kecil. Selain itu, mulai banyak yang kenal dengan BPR Pekanbaru.
"Dulu tak banyak yang tahu Pemko Pekanbaru punya BPR. Momen ini membuat masyarakat mulai kenal BPR Pekanbaru. Itu mungkin keuntungan lain. Kalau keuntungan finansial tak ada," ujarnya.
Performa PT BPR Pekanbaru menurutnya memang terus meningkat. Bahkan per Mei 2020 ini, BPR Pekanbaru sudah berlaba Rp411 juta dari target Rp221 juta. Padahal sebelumnya minus Rp273 juta pada 2019 dan Rp700 juta pada 2018.
Kredit macet atau NPL (non performing loan) juga terus menurun. Pada saat awal direksi baru dilantik, Oktober 2019, NPL mencapai 28,5 persen. Terus turun menjadi 18,32 persen pada Desember 2019. Sekarang NPL-nya 8,5 persen gross/bruto dan 4,61 persen netto.
"Jadi kami sekarang sudah berlaba. Tapi kalau kami dikatakan mengambil keuntungan dari penyaluran bansos Covid-19, itu jelas keliru. Kami ini diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kok," ujarnya.(ali/muh)
